16 Ranperda Masuk Prolegda 2018

Sumber Foto, Voa Islam.com

Weda- DPRD Halmaherah Tengah (Halteng) menyetujui dan menetapkan 16 rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2018. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (28/12).

Jumlah produk hukum tersebut dua diantaranya adalah hak inisiatif DPRD. Yakni ranperda perlindungan ibu dan anak dalam kekerasan rumah tangga (KDRT), dan ranperda pengembangan dan pemekaran Desa Were, Desa Wairoro, Umiyal, Umera, Loleo, Sif dan Desa Bomdi.

Sementara14 ranperda usulan pemkab masing-masing, ranperda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Kabupaten Halteng, ranperda pakaian dinas di lingkup pemkab halteng, ranperda pembentukan forum komunikasi lalulintas pemkab halteng, ranperda penetapan kawasan lalulintas, ranperda RPJMD Pemkab halteng 2017-2022.

Selain itu, ranperda tapal batas wilayah halteng, ranperda multi years/tahun jamak pemkab halteng 2018, ranperda organisasi perangkat daerah (OPD), ranperda partisipasi pembangunan daerah, ranperda perusahan daerah air minum (PDAM), ranperda rumah susun sederhana (Rusuna), ranperda pedoman menyusunan perdes, ranperda perubahan perda nomor 01 tahun 2012 tentang RTRW, dan ranperda air limbah domestik pengelolaan.

“ Ranperda tersebut menjadi prioritas DPRD dan Pemkab untuk dibahas dan diperdakan utuk kepentingan masyarakat dan daerah,” kata ketua Bapemperda halteng Nuryadin Ahmad.

Menurutnya, semua ranperda ini prioritas. Hanya saja, yang lebih dipriorotaskan adalah ranperda Pengakuan dan Perlindungan hak-hak masyarakat Adat serta ranperda inisiatif DPRD. (wmj/met).

Berikut, 16 Ranperda yang masuk dalam program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018.

Usulan: DPRD.

  • Ranperda perlindungan ibu dan anak dalam kekerasan rumah tangga (KDRT),
  • Ranperda pengembangan dan pemekaran Desa Were, Desa Wairoro, Umiyal, Umera, Loleo, Sif dan Desa Bomdi.

Usulan: Pemkab

  • Ranperda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat
  • Ranperda pakaian dinas di lingkup pemkab halteng,
  • Ranperda pembentukan forum komunikasi lalulintas pemkab halteng,
  • Ranperda penetapan kawasan lalulintas,
  • Ranperda RPJMD Pemkab halteng 2017-2022.
  • Ranperda tapal batas wilayah halteng,
  • Ranperda multi years/tahun jamak pemkab halteng 2018,
  • Ranperda organisasi perangkat daerah (OPD),
  • Ranperda partisipasi pembangunan daerah,
  • Ranperda perusahan daerah air minum (PDAM),
  • Ranperda rumah susun sederhana (Rusuna),
  • Ranperda pedoman menyusunan perdes,
  • Ranperda perubahan perda nomor 01 tahun 2012 tentang RTRW,
  • Ranperda air limbah domestik pengelolaan.

Sumber: Malutpost

Rahim: Perda Masyarakat Adat itu Jadi Komitmen Elang-Rahim

     Abd Rahim Odeyani, Wakil Bupati                       Halmaherah Tengah.

WEDA – Pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Halmahera Tengah merupakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Drs Edi Langkara, SH. MH dan Abd Rahim Odeyani SH. MH yang baru saja dilantik beberapa hari lalu. Terdapat 4 program dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, antara lain, mendorong peraturan daerah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, menglokasikan APBD khusus untuk pemberdayaan dan pemetaan wilayah adat, memastikan wilayah adat di integrasikan ke dalam RTRWK, menertibkan proses izin investasi sumberdaya alam yang eksploitatif dan merusak lingkungan.

Untuk merespon agenda tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara melakukan konsolidasi dengan melibatkan berbagai stakeholder di Kota Weda, termasuk DPRD dan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Caffee Monocrom, Senin (25/12/2017).

Dihadapan peserta konsolidasi, Ketua AMAN Malut, Munadi Kilkoda mengatakan Perda ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat beserta hak-haknya. Dia mengurai bahwa masyarakat adat di Halmahera Tengah dengan merujuk pada defenisi yang dikeluarkan AMAN, maka sebenarnya Pnu atau Kampung di wilayah Fagogoru ini yang lebih tepat disebut sebagai masyarakat adat. Sambil mencontohi Pnu Were, Pnu Kob, Pnu Kya, Pnu Messem dan selanjutnya. Lebih jauh kata Munadi, Pnu ini sebagai identitas asli karena merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun tidak diakui keberadaanya, apalagi hak mereka.

“Pnu ini memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, namun itu tidak diakui. Hak mereka disebut hak negara”

Munadi juga mengatakan Perda ini tidak melanggar aturan diatasnya, karena masyarakat adat itu sudah diatur dalam UU sektoral. Kata Munadi, ini tinggal komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah. Lebih jauh menurut beliau, Perda ini menjadi solusi penyelesaian masalah pada sector agraria. Konflik agraria terjadi karena satu kebun diklaim 3 pihak, masyarakat, negara dan pemodal. Ini menimbulkan ketidakpastian dan berimbas konflik.

Munadi membeberkan masalah yang dihadapi masyarakat adat di Halmahera Tengah yang berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari yakni masalah pertambangan, perkebunan skala besar dan kehutanan.

“Halmahera Tengah ini wilayah yang paling kecil, separuhnya sudah dikuasai tambang. Ini perampasang ruang hidup” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halteng Gazali Samsudin mengatakan, secara pribadi saya sangat mendukung Perda Masyarakat Adat ini, meskipun sejak 2015 Perda ini ditolak oleh pemerintah waktu itu. “Hingga saat ini saya masih konsisten untuk mendukung Perda ini” ucapnya.

Gazali yang juga selaku Sekretaris Komisi I DPRD Halteng ini, mengatakan, kita perlu bertatap muka agar menyamakan presepsi tentang defenisi masyarakat adat apa kelembagaan adatnya. Dia juga sadar bahwa konflik sering merugikan masyarakat adat, sehingga Perda ini sangat penting untuk diadakan.

Sementara hal serupa juga disampaikan Wakil Bupati Abd Rahim Odeyani bahwa Perda ini pernah menjadi inisiatif beliau saat menjabat Ketua Baleg saat itu. Namun tidak sempat disahkan. Menurut dia ini sudah menjadi komitmen beliau dengan Bupati.

“Tinggal saja kita bicarakan, apakah akan menjadi inisiatif DPRD atau Pemerintah Daerah. Prinsipnya Perda ini harus ada”

Dia juga menyarankan kajian perda ini diperluas, tidak sekedar masalah agraria, tapi tradisi dan budaya Fagogoru juga diatur melalui Perda tersebut. (Adi)

 

AMAN Galang Para Pihak untuk Percepatan Perda Masyarakat Adat di Malut

Munadi Kilkoda, menjelaskan Situasi Masyarakat adat di Maluku Utara. (Dok AMAN)

Ternate – Percepatan penetapan peraturan daerah (Perda) yang mengatur hak-hak masyarakat adat tidaklah mudah, tantangannya dirasakan sendiri oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara yang selama ini getol mendorong Perda dibeberapa daerah. Perlu adanya keterlibatan kelompok-kelompok strategis dalam kerja-kerja advokasi untuk mempercepat proses ini. Dalam upaya tersebut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara mengisiasi menggelar workshop pembentukan kelompok kerja masyarakat adat dengan melibatkan Pemerintah, Akademisi, LSM, Media dan Ormas, di Istana Coffee, Kota Ternate, Kamis (14/12/2017).

Dalam paparan perkembangan proses legislasi di daerah, Munadi Kilkoda Ketua AMAN Maluku Utara menyampaikan sebenarnya sudah ada beberapa Perda yang mengatur keberadaan masyarakat adat, misalnya di Halmahera Utara ada Perda Pengakuan Tanah-Tanah Adat di Lingkar Tambang, SK Bupati Halmahera Utara tentang Pengakuan 10 Hoana sebagai Masyarakat Adat, Perda Pengakuan Hak-Hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Ternate.

“Memang sudah ada beberapa, namun yang lain itu pengaturannya masih mencampuradukan masyarakat adat dengan kesultanan, contohnya di Perda yang di Ternate” terang Munadi.

Selain itu ada juga inisiatif Perda Masyarakat Adat di Halmahera Tengah, yang sudah berproses dari tahun 2015 namun tidak disahkan hingga saat ini. Menurut Munadi, Perda di Halmahera Tengah itu dalam rangka menurunkan Putusan MK Nomor 35 tentang UU Kehutanan yang mengharuskan penetapan masyarakat adat harus melalui Perda.

“Sebenarnya tidak ada masalah dengan Perda tersebut, masalahnya ada pada komitmen pemerintah daerah yang rendah melaksanakan perintah diatasnya, termasuk juga dengan anggapan bahwa perda ini akan menghalangi kepentingan investasi” lanjut Munadi.

Munadi juga menggambarkan situasi masyarakat adat saat ini dihadapkan ekspansi untuk penguasaan ruang hidup masyarakat adat melalui kebijakan di sektor sumber daya alam (SDA). Hampir 60% wilayah adat saat ini sudah dikuasai izin tambang, perkebunan, kehutanan, infrasktruktur. Ini membuat akses masyarakat adat terhadap haknya makin terbatas.

Sementara itu, Dr. Nam Rungkel Akademisi dari Unkhair sebagai salah satu narasumber mengatakan memang banyak tantangan soal masyarakat adat, terutama terkait istilah yang dipakai yakni masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Beliau lebih sepakat menggunakan istilah masyarakat adat karena lebih luas cakupannya dari masyarakat hukum adat.

“Masyarakat adat itu adalah masyarakat asli Indonesia meski berbeda antara satu dengan yang lain karena itu kita berbhineka tunggal ika, sehingga problem yang kita hadapi sekarang ini adalah harmonisasi baik dalam tingkat pusat dan daerah.”

Dia juga menyeruhkan supaya hak-hak masyarakat adat harus diperjuangkan melalui Perda. Bagi dia Perda masyarakat adat itu konstitusional, karena merupakan mandate yang diatur dalam UUD. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengesahkan Perda Masyarakat Adat. Perda ini kata Dr. Nam Rumkel untuk menjawab masalah masyarakat adat.

Agus Salim Bujang, antropog dari UMMU yang berkesempatan hadir juga mengatakan memang perlu ada Perda masyarakat adat, namun harus sejalan dengan upaya yang perlu dilakukan untuk mencaritau keberadaan masyarakat adat dan pranata adatnya. Sambil mengambil contoh unit terkecil masyarakat adat misalnya Pnu di Halmahera Tengah sebagaimana telah disampaikan AMAN.

Hal yang sama juga disarankan oleh Murid Tonerio, akademisi dari UMMU yang mendorong ada rumusan strategi baru dalam memperjuangkan Perda masyarakat adat.

Dari berbagai usulan tersebut disepakati perlunya kolaborasi dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah. Komitmen bersama tersebut menetapkan supaya agenda legislasi kedepan dilakukan secara bersama-sama.

Sinung dari PB AMAN menyambut baik kerjasama dalam memperjuangkan Perda PPHMA. Dia berharap dukungan yang diberikan para pihak ini dapat mempercepat keluarnya Perda masyarakat adat di Maluku Utara.

“Saya berharap target pertama ini adalah Perda masyarakat adat di Halmahera Tengah yang sudah ada draftnya. Upaya yang perlu dilakukan adalah memastikan ini masuk dalam prolegda 2018,” tutupnya. (ADI)

Tingginya Kasus di Sektor SDA, AMAN Siapkan Kader Masyarakat Adat Jadi Paralegal

Perserta saat menerima materi dari Maharani, (Dok AMAN)

Ternate-Upaya untuk memperkuat pengetahuan masyarakat adat terutama terhadap hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak mereka Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara melakukan pelatihan paralegal dengan melibatkan beberapa komunitas masyarakat adat yakni perwakilan masyarakat adat Fritu, Maba, Dodaga, Sagea, Banemo, Patani dan Pagu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rumah AMAN Malut, Kelurahan Tanah Raja Kota Ternate, selama 3 hari berturut-turut, (10-12/11/2017).

Peserta di ajarkan tugas dan fungsi paralegal dan juga bantuan hukum untuk rakyat yang jauh dari akses dan fasilitas yang disediakan oleh negara, apalagi masyarakat adat di Maluku Utara sering dihadapkan dengan kasus yang hingga bisa berujung pada intimidasi, kriminalisasi bahkan bisa di penjarakan, padahal mereka hanya berjuang mempertahakan hak untuk hidup.

Advokat Publik, Maharani Caroline yang menjadi fasilitator dalam pelatihan tersebut,menjelaskan, paralegal itu orang yang secara suka rela dan memiliki kepedulian serta komitmen melakukan pendampingan untuk menegakkan keadilan dalam misi kemanusiaan.

“Menjadi seorang paralegal kita juga harus mengetahui tugas kita, karena itu parelagal mampu melaksanakan program-program pendidikan kepada kelompok masyarakat yang di rugikan dan di langgar hak-haknya sebagai warga negara” kata Rani, sapaan akrab Maharani Caroline.

“Kita juga bisa membantu masyarakat yang di rampas haknya, terutama dalam kasus sumberdaya alam, sehingga paralegal bisa melakukan advokasi dan pengorganisasian dan mampu memfasilitasi masyarakat demi mempertahankan hak yang di rampas oleh pemerintah atau orang lain,” lanjutnya

Menjadi seorang paralegal kata Maharani dalam materi yang disampaikan, harus punya sikap percaya diri, rendah hati, berani, dan yang paling penting adalah tidak mengharapkan imbalan dari setiap kasus yang kita hadapi.

Lebih lanjut Maharani berharap AMAN dan LBH, bisa melakukan pelatihan – pelatihan semacam ini di beberapa Kabupaten/Kota dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat. Dia berharap ada transformasi pengetahuan hukum kepada masyarakat yang rentan dengan kriminalisasi.

Harapan yang sama juga disampaikan peserta, Risal Kore, perwakilan dari Fritu. Kata beliau, kegiatan ini harus dilanjutkan di komunitas supaya banyak orang yang dapat pengetahuan tentang hukum. (Adi)

AMAN Malut Lapor ke KSP

 

Papan informasi yang di pasang Warga sebagai bentuk protes Penggusuran, (Dok AMAN)

Terkait Investasi PT TSB di Kelurahan Akelamo.

TIDORE– Status sah kepemilikan lahan eks Perusahan Nasional Perkbunan (PNP) di kelurahan Akelamo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Sepertinya berstatus kalim-mengklaim. Setidaknya tidak sedikit pihak yang ragu ketika pemkot tikep mengaku tanah di kelurahan Akelamo yang kono dikuasi PT Tidore Sejahterah Bersama (TSB) itu suda milik Pemkot.

Aliansi Mayarakat Adat Nusatara (AMAN) Maluku Utara adalah satu pihak yang meragukan itu.

AMAN memilih mengadu masalah itu ke Kantor Staf Presiden (KSP), tim percepatan penyelesaian Konflik Agraria dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengaduan ini termasuk munculnya dugaan bahwa hak masyarakat Akelamo disunat.

Betapa tidak, tanah yang dulunya digunakan masarakat untuk bercocok tanam, kini dukuasai sepenuhnya oleh PT TSB yang menanam kelapa Genja dan Padi Gogo.

Koordinasi Advokasi AMAN Malut, Supriyadi Sudirman menjelaskan, status tanah dikelurahan Akelamo belum jelas, apakah suda menjadi aset Pemkot Tikep atau masih dalam penguasaan PNP. Sehingga kehadiran PT TSB dengan izin penggunaan lahan (IPL) Pemkot Tikep Nomor 503/264/IML/22/II/2017 dan disetujui DPRD Tikep nomor: 170/252/II/2017, masih harus dipersoalkan.

“ Masyarakat mengakui bahwa pada tahun 1961 lahan eks PNP diserahkan ke kesultanan Tidore. Dalam kesepakatannya, tanah itu hanya bisa digunakan untuk usaha perkebunan dan sarana infrakstruktur. Jadi, sebelum PT TSB masuk, suda ada patok berupa papan informasi  tanah ini milik Adat Bobato Gumalaha. Tapi, secara diam-diam ada pihak yang mencabut patok tersebut,” ungkap Supriyadi, Selasa (31/10).

Menurutnya, pada 20 Februari 2017, masyarakat Akelamo diundang ke kantor Camat Oba ketika itu, lurah Akelamo menyampaikan bahwa pohon Enau dan Kelapa tidak akan di tebang, karena Kelapa Genja akan di tanam di sela-sela pohon Kelapa dan Enau.

“ lurah juga janji per kepala keluarga dapat Rp 300 Juta. Kami membuat laporan di KSP dengan nomor: 170/B/AMAN-Malut/X/2017, perihal penggusuran tanah warga Akelamo Oba Tengah, memohon kepada tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan Komnas HAM untuk dapat memproses kasus ini seadil-adilnya,” Harap Supriyadi. (far/lex).

Sumber: Malutpost edisi Rabu, 1 November 2017

PETAKA KELAPA GENJAH DI AKELAMO

 

Bekas lahan Pohon Enau yang suda digusur. (Dok Fahrudin)

Catatan Supriyadi Sudirman (Aktivis AMAN Malut)

Pohon enau atau nira di Akelamo termasuk terbesar di Maluku Utara. Sejauh mata memandang, hamparan pohon ini tumbuh tegak bersamaan dengan jenis tanaman kelapa dan pala. Pohon ini oleh warga menyebut tanaman liar, karena tumbuh dengan sendirinya, namun demikian ada sebagian yang dibudidaya.

Akelamo merupakan pemukiman di Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah penduduk mencapai 833 jiwa. Pemukiman ini berada di pesisir pantai, namun kultur masyarakatnya lebih dominan di darat. Penduduk Akelamo mayoritas berasal dari Pulau Tidore, karena itu bahasa yang digunakan sehari-hari pun adalah bahasa Tidore.

Sudah puluhan tahun dari generasi ke generasi masyarakat Akelamo menguasahakan pohon enau untuk memproduksi gula aren demi menjaga kelangsungan hidup mereka. Gula aren menjadi sumber utama mata pencaharian mereka, bahkan pola pengelolaannya berbasis rumah tangga dengan mengusahakan pohon enau yang tumbuh di perkebunan mereka. Setiap bulan, warga bisa menghasilkan uang mencapai Rp 7 juta. Jika pasar kurang bergairah, pendapatan mereka berkisar Rp 3-4 juta. Dari data statistik, produksi gula aren di Akelamo pada tahun 2017 mencapai 13 ton, terbanyak dari kelapa, pala dan cengkeh. Masyarakat juga telah berjaringan dengan pengusaha gula aren yang berasal dari Ternate dan Tidore yang biasanya setiap bulan berkunjung ke kampung untuk mengangkut gula aren Akelamo.

Ketergantungan pada pengelolaan pohon enau ini karena menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi yang bisa menghidupi mereka termasuk membiayai pendidikan anak. Beberapa warga bercerita anak-anak mereka bisa sarjana karena pendapatan dari menjual gula aren.

Pohon enau merupakan satu dari kearifan tradisional masyarakat Akelamo menjaga alam. Masyarakat memiliki pengetahuan kapan dapat mengambil air enau atau nira. Dari cara memanjat sampai produksi dilakukan dengan cara-cara tradisional. Pohon enau sendiri salah satu jenis tanaman yang bisa menahan erosi tanah. Hal tersebut karena akar pohon akarnya berbentuk serabut dengan panjang 6-7 meter yang masuk ke dalam tanah. Perkampungan Akelamo sendiri dibelah oleh sungai Akelamo salah satu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Maluku Utara. Disepanjang bantaran sungai, tumbuh ratusan pohon enau yang menjadi penahan erosi tanah pada kawasan tersebut.

Kenyamanan hidup warga Akelamo ini terganggu, sejak hadirnya PT. Tidore Sejahtera Bersama (TSB). Perusahan ini mendapat Izin Pemanfaatan Lahan (IPL) dari Pemerintah Kota Tidore Nomor:503/1428-IPL/P/22/VIII/2017 untuk menanam kelapa genjah dan padi gogo diatas lahanseluas 125 hektar. Areal tersebut tumpang tindih dengan perkebunan warga Akelamo. Februari 2017, telah dilakukan pembukaan lahan secara bertahap. Pohon enau yang diusahakan warga sebagai sumber mata pencaharian ditebang habis, tanpa mendahulukan persetujuan dari warga.

Awal tahun 2017 sebelum penggusuran tanaman warga dilakukan, pihak pemerintah melalui lurah Akelamo bertatap muka dengan warga pemilik lahan. Dalam pertemuan tersebut warga dijanjikan tidak akan ada penebangan pohon enau dan kelapa milik warga yang sudah dulu ada. Jenis tanaman kelapa genjah yang dibawa masuk perusahan akan ditanami di sela-sela tanaman milik warga. Bahkan pemilik lahan dijanjikan akan mendapat bantuan rumah dengan nilai Rp 300 juta per KK. Warga juga di minta menandatangani daftar hadir yang dilampirkan dengan surat persetujuan penyerahan lahan kepada pemerintah. Tanpa rasa curiga warga membubuhkan tanda tangan mereka diatas daftar hadir tersebut. Kebetulan saat itu pertemuan dilakukan di malam hari pada saat listrik sedang padam. Tanda tangan tersebut digunakan sebagai alasan untuk penggusuran tanaman warga.

Walikota Tidore sendiri mengklaim perusahan tersebut berinvestasi diatas tanah milik pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan alasan tanah tersebut bekas tanah Perusahan Nusantara Perkebunan (PNP) yang fotocopy dokumen penyerahannya dilakukan bersama PT Perkebunan Nusantara XIV. Sayangnya tidak jelas, apakah yang di maksud adalah penyerahan aset tanah atau hanya berupa dokumen tanah. Jika benar tanah tersebut adalah aset atau kekayaan berupa tanah milik pemerintah Kota Tidore, apakah tanah tersebut telah disertifikatkan dan dicatat sebagai barang atau kekayaan milik daerah? Simpan siur status tanah tersebut adalah satu masalah lain yang perlu ditelusuri, karena berimplikasi pada pelanggaran hukum yang serius.

Terlepas dari itu, tanah dimana investor tersebut bekerja telah diusakan masyarakat jauh sebelum Kota Tidore menjadi daerah otonom baru. Masyarakat yang merawat, menjaga dan memanfaatkan untuk kelangsungan hidup mereka.

Penggusuran tanpa proses pembicaraan yang adil dan ganti rugi tersebut telah menimbulkan masalah baru. Kini sekian banyak warga Akelamo yang kehilangan mata pencaharian. Bahkan terpaksa tidak bisa menyekolahkan anak mereka ke perguruan tinggi. Sebagian beralih profesi menjadi nelayan dengan pendapatan yang jauh lebih kecil dibandingkan menjadi petani gula aren. Hubungan sosial masyarakat Akelamo juga terganggu dengan munculnya pro-kontra atas kehadiran investasi tersebut.

Pohon enau dan kelapa yang ditebang dibuang ke DAS Akelamo. Ada indikasi banjir sampai meluap ke pemukiman penduduk beberapa waktu lalu disebabkan pada bagian muara sungai sudah tersumbat. Kehidupan biota air sungai juga terganggu. Erosi tanah terjadi secara luas, hingga menyebabkan jalan-jalan pertanian (jalan kebun) terputus.

DPRD Halteng Dorong Perda Masyarakat Adat Masuk Prolegda 2018

Ketua AMAN saat menyerahkan draf Perda Ke Ketua DPRD Halteng

WEDA – Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Hal tersebut telah diatur juga dalam beragam UU Sektoral, UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria, UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maupun UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal tersebut mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Halmahera Tengah dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara untuk membicarakan Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA), di ruang rapat DPRD, Senin (02/10/2017).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Rusmini Sadarlan, Wakil Ketua DPRD Haryadi Ahmad, Ketua serta Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan perwakilan dari AMAN serta LSM lain yang diudang serta untuk hadiri RDP.

Dalam penyampaiannya, Rusmini berterima kasih AMAN telah menghadiri undangan yang disampaikan DPRD beberapa hari lalu. Ia juga mengatakan perda ini sempat masuk dalam Prolegda 2015, namun tidak disahkan pada saat itu.

“Ini bukan berenti di tahun 2015 kemarin, perda ini masih di pending, jadi nanti akan kami masukan untuk prolegda 2018” Ucapnya.

Beliau mengakui secara yuridis perda ini tidak bertentangan dengan UU diatasnya, namun mereka harus mempelajari lebih dulu supaya ketika disahkan nanti tidak menimbulkan masalah. DPRD juga menurut dia akan bersinergi dengan AMAN dalam proses-proses selanjutnya.

“Kita harus bicarakan ini baik-baik, supaya perda ini keluar tidak menimbulkan masalah baru. Apalagi saat ini Mendagri juga banyak mengokreksi perda-perda”

“Saya berharap ada sinergi antara DPRD dengan AMAN. Jadi kami akan mengundang AMAN untuk pembahasan lanjutan” kata Rusmini dari Fraksi PDIP ini.

Senada dengan itu, Haryadi Ahmad, Wakil Ketua DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyampaikan harapan supaya Perda Masyarakat Adat ini segera disahkan pada tahun 2018. Kata Haryadi bentuk dukungan beliau terhadap perda ini karena terlibat langsung pada saat pengusulan, bahkan sudah di konsultasikan ke masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Lebih lanjut ia menyampaikan, Perda Masyarakat Adat ini sejalan dengan Perda Perlindungan Sagu yang saat ini di dorong DPRD.

“Saya sangat optimis dan punya semangat seperti kemarin, karena pada periode ini begitu besar kebijakan demi masyarakat kita dan kepentingan wilayah adat. Kita harus buat satu perda terkait dengan pranata-pranata adat dan budaya yang ada di kabupaten Halmahera Tengah itu” ungkap beliau.

Sementara Ketua Bapemperda Nuryadin Ahmad juga menyampaikan, Ranperda yang hari ini disampaikan oleh AMAN bisa dimasukan untuk agenda tahun 2018. Beliau mengakui sendiri Ranperda ini tidak lagi ada masalah, yang secara yuridis tidak bertentangan dengan UU.

“Pada prinsipnya kami tindaklanjuti dan akan mendiskusikan ini dengan pemerintah daerah supaya ada kesamaan pandangan”

Lanjut Yadin, selama ini belum ada kesamaan pandangan siapa masyarakat adat di Halmahera Tengah. Info yang disampaikan AMAN bahwa ada 16 Pnu (Kampung) sebagai unit masyarakat adat itu sangat penting. Ini yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

Yadin mengatakan, setiap perda yang dilahirkan pasti memiliki konseskuensi politik, social dan ekonomi. “Kita perlu melihat ini, sehingga sebelum perda ini disahkan, kita harus lakukan diskusi-diskusi dengan AMAN dan kelompok lain termasuk masyarakat adat sehingga ketika disahkan tidak menimbulkan masalah” saran Yadin.

Menanggapi respon tersebut, Munadi Kilkoda memberikan apresiasi kepada DPRD yang berkomitmen untuk mendorong Masyarakat Adat ke Prolegda tahun 2018. Menurut beliau perda ini sangat urgent untuk menjawab masalah yang dihadapi masyarakat adat di Halmahera Tengah.

Munadi  juga mengatakan, perda ini sifatnya pengaturan, nanti penetapan dilakukan berdasarkan peraturan bupati. “Nanti ada proses verifikasi setelah itu baru keluar peraturan bupati”

Setelah proses selesai, AMAN menyerahkan draft Perda Masyarakat Adat beserta Naskah Akademik yang diterima langsung oleh ketua DPRD. (ADI)

Empat Wilayah Adat di Malut Diusulkan Jadi Hutan Adat

         Penyerahan Dokumen Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak MAsuarakat Adat. (Dok FKKM).

JAKARTA- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, melalui perwakilan mereka yang hadir dalam festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSona) yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan 4 peta wilayah adat untuk ditetapkan dalam skema Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial. Peta yang diserahkan adalah peta wilayah adat Fritu, Banemo, Tobelo Dalam Dodaga, Pagu, serta SK Bupati Halut tentang Pengakuan Masyarakat Adat dan Draf Ranperda Masyarakat Adat di Halteng.

Penyerahan tersebut diterima langsung Sekertaris Dirjen Perhutanan Sosiali dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Drs. Ir. Apik Kariana, di damping Kepala Balas PSKL Maluku-Papua, Sahala Simanjuntak, dan Sekjen FKKM Andri Santoso, pada Jumat (08/09/2017).

Risal Sarian dan Arkipus Kore sebagai perwakilan AMAN dan Masyarakat Adat Fritu menyampaikan kehadiran mereka pada acara ini sekaligus membawa sejumlah dokumen wilayah adat yang sudah dipetakan serta dokumen Perda dan SK Bupati.

“Kami masyarakat adat Fritu berharap dokumen ini bisa diterima oleh pemerintah dan segera di proses, sehingga kedepan kami bisa kelola hutan adat sesuai cara-cara tradisional,” ungkap Arkipus.

Beliau berharap dalam waktu dekat Balai PSKL Maluku-Papua bisa turun dan melihat secara langsung wilayah yang telah diusulkan. Mereka siap membantu proses verifikasi kelengkapan dokumen Hutan Adat yang diusulkan.

Keinginan tersebut mendapat respon positif dari Drs. Ir. Apik Kariana yang berjanji akan memproses dokumen yang sudah diserahkan ke mereka. Bahkan beliau mengupayakan untuk mempercepat proses verifikasi agar Hutan Adat. “Saya minta pak Sahala untuk proses ini segera ya. Bila perlu dalam waktu dekat sudah bisa di verifikasi,” ucap beliau.

Selain meminta masyarakat adat bisa bantu dalam proses verifikasi nanti, dia juga berharap skema Hutan Adat ini bisa menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Adat. (ADI).