Verifikasi Wilayah Adat, Masyarakat Adat Tuntut Pemkab Halteng Akui Hak Mereka

Masyarakat Adat Kobe yang Melakukan Verifikasi Peta untuk mengecek kembali batas yang ditetepkan.

Kobe – Masyarakat adat Kobe, di fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Malut) melakukan verifikasi batas wilayah adat yang telah dipetakan sebelumnya. Kegiatan tersebut juga di dukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Kobe, dihadiri oleh masyarakat adat Kobe, Minggu (14/10/2018).

Beberapa bulan lalu masyarakat terbagi dalam dua tim melakukan survei pengambilan data lapangan batas terluar wilayah adat baik dengan Lelilef dan Weda.

Adlun Fiqri Sigoro, Kepala Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif (UKP3) AMAN Malut yang memfasilitasi proses tersebut dengan menggunakan peta citra, mengatakan verifikasi ini untuk memastikan kembali batas-batas yang telah diambil dilapangan.

“Ini sangat penting dan memudahkan masyarakat adat untuk melihat kembali batas-batas yang ada” ucap Adlun.

Warga juga menceritakan batas adat yang ada. Yordan Doter, kepala adat Kobe mengatakan batas dengan Lelilef di Kali (Sungai) Ku lalu mengarah ke Akejira dan Mein mengikuti Kali Bahao, sampai pada Petak Jela-jela dilanjutkan mengarah ke Kiloting sampai pada Seho Merah dan Loliaro.

Sementara, batas wilayah adat Kobe dengan desa Were yaitu Tanjung Jali mengarah ke Labuhan Damar mengikuti Kumpania dilanjutkan ke Miring Koli mengikuti Miring Tayawi sampai pada Loliaro.

Batas ini sudah dari dulu ada, cuma belum dibikin jadi peta. Jadi kami bersyukur sudah ada peta wilayah adat Kobe”

Warga juga berharap peta wilayah adat ini segera diakui pemerintah supaya mereka dapat akses kembali.

“Kami berharap Pemkab Halteng segera keluarkan Perda mengakui hak-hak kami”

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Kobe dan Sawai Itepo. Adlun mengatakan verifikasi masih dapat dilakukan jika ada komplen dari pihak lain terhadap batas yang telah dituangkan dalam peta. (Adi)

Bertemu AMAN, Masyarakat Adat Fritu Mengadu Perda Masyarakat Adat dan Perusahan Tambang

Masyarakat Adat Fritu, saat melakukan Aksi Protes dan Ritual Adat di Lokasi PT BPN. Dok AMAN

Fritu Kehadiran perusahan tambang PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) di wilayah adat Fritu mendapat penolakan dari warga Fritu, hal ini dikarenakan kehadiran perusahan tersebut tidak bermusyawarah dengan mereka. Hal tersebut dikemukakan perwakilan masyarakat adat Fritu pada saat melakukan pertemuan dengan AMAN di desa Fritu, (25/07/2018).

Keprihatinan tersebut diutarakan Arkipus Kore Ketua AMAN Halmahera Tengah juga sebagai tokoh masyarakat adat Fritu, bahwa mereka telah melakukan demo hingga dipanggil polisi beberapa kali karena protes mereka kepada perusahan.

“Saya ini sudah berapa kali dipanggil Kapolsek Weda Utara untuk dimintai keterangan, tapi saya bilang torang tara kase izin perusahan beroperasi sebelum melakukan pertemuan dengan masyarakat adat Fritu,” kata Arkipus.

Kekhawatiran masyarakat adat, hutan adat mereka menjadi rusak karena di tambang. Apalagi beberapa informasi yang berkembang bukan cuma satu perusahan yang akan masuk ke wilayah adat.

“Informasinya ada PT Harun Resources juga akan menambang di wilayah adat ini. Wilayah tambang diatas kali (sungai) Myasem yang torang dia pe air setiap hari,” lanjutnya.

Kawasan hutan di daerah Mor-Mor sudah di tambang PT BPN. Mereka merasa prihatin lama-kelamaan wilayah lain akan di tambang. Sembari mereka berharap pemerintah daerah bisa berpikir ulang dengan izin tambang ini.

“Torang berharap pemerintah daerah bisa dengar suara orang Fritu” kata Greis Hidanga, tokoh perempuan dari Fritu.

Selain itu mereka juga berharap perjuangan mempertahankan wilayah adat ini segera diakui oleh pemerintah dengan segera menetapkan Peraturan Daerah masyarakat adat. Hal demikian di kemukakan tokoh adat Noya Kore yang berharap Bupati segera menetapkan Perda masyarakat adat.

“torang so ulang-ulang kali perjuangkan Perda ini jadi torang berharap segera disahkan, supaya hak-hak kami terlindung,”ucapnya.

Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Maluku Utara juga merasa prihatin terhadap keberadaan perusahan tambang yang menabrak hak-hak adat. Bagi dia upaya menjaga wilayah adat ini dari ancaman kerusakan harus terus dilakukan masyarakat.

“Ini tantangan perjuangan, jadi harus terus diperjuangkan, apalagi wilayah adat ini sudah dipetakan sampai punya tata ruang. Tidak boleh membiarkan kerusakan wilayah adat itu makin meluas”

Dia berjanji AMAN akan terus mendampingi masyarakat adat Fritu dalam memperjuangkan haknya. Jika dalam perjuangan ada kriminalisasi yang dilakukan, AMAN akan melakukan pendampingan hukum.

Munadi juga menekankan supaya pemerintah segera mengesahkan Perda masyarakat adat yang telah berproses melalui inisiatif Pemkab Halteng. Hanya dengan Perda ini kata dia, pemulihan kembali hak-hak masyarakat adat dapat dilakukan.

Diakhir sambutan Munadi mengatakan, agenda yang dilakukan kedepan adalah melanjutkan perencanaan wilayah adat ini sebagaimana kerjasama dengan Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF) sudah dilakukan beberapa waktu lalu dalam bentuk tata ruang wilayah adat. (adi)

Lewat Pemetaan, Masyarakat Adat Kobe Berharap Wilayah Adatnya Dikembalikan

Praktek pengambilan titik dalam Kampung Kobe.

Sawai Itepo – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut bekerjasama dengan Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF) melaksanakan pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat dengan melibatkan masyarakat adat Kobe yang ada di desa Kobe dan desa Sawai Itepo. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Desa Sawai Itepo, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmaherah Tengah. Sabtu-Minggu (20-21/07/2018).

Dalam kesempatan tersebut Munadi Kilkoda Ketua AMAN Maluku Utara pelatihan ini guna memulai pemetaan wilayah adat Kobe.

“Jadi yang memetakan wilayah adat Kobe itu adalah masyarakat adatnya sendiri, bukan orang lain”

Selain menurut dia, bahwa orang Kobe disebut masyarakat adat karena beberapa hal, ada sejarah asal-usul yang mengikat mereka, kemudian memiliki wilayah adat, kelembagaan adat dan hukum adat yang berlaku dalam keseharian hidup masyarakat adat itu sendiri.

Suku Sawai kata Munadi adalah suku besar yang beranak pinak menjadi komunitas masyarakat adat Kobe, Were, Lelilef, Gemaf, Sagea, dan seterusnya. Karena itu kata dia, cukup jelas jika menyebut masyarakat Kobe ini sebagai masyarakat adat.

Dia juga menegaskan, pemetaan wilayah adat nantinya memberi keuntungan bagi masyarakat adat. “Dengan demikian wilayah adatnya cukup jelas, peta ini juga menjadi sumber informasi bagi masyarakat adat dalam merancang hidup mereka,” katanya.

“Tanah itu ibu yang menghidup yang menyusui bayinya. Bagaimana masa depan masyarakat adat jika tidak berdaulat lagi atas tanah, air, hutan, laut. Ini wilayah produktifitas yang menghidupi mereka selama ini,” tutup Munadi.

Sementara Adlun Fiqri Sigoro, Kepala Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatif (UKP3) AMAN Malut yang menjadi fasilitator dalam pelatihan tersebut mengatakan AMAN dalam pemetaan menggunakan pendekatan partisipatif.

“Masyarakat sebagai pelaku dalam pemetaan wilayah adatnya. Pemanfaatannya pun dilakukan sendiri oleh masyarakat adat Kobe, tugas kami cuma memfasilitasi,” kata Adlun.

Dia berharap dengan pelatihan ini akan menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan, pranata hukum, identifikasi sumber daya alam yang ada dan sebagainya.

Kata dia juga peta itu sendiri sebagai proses penyatuan, mencatat dan mengesahkan pengetahuan tradisional yang memang sudah tumbuh dalam masyarakat dan untuk menegaskan dan menegoisasi klaim wilayah adat orang Kobe.

Pelatihan itu mendorong masyarakat adat untuk mempertahakan wilayah adatnya dari upaya pihak luar yang berusaha menguasai wilayah adat tersebut.

“Saya berharap pemerintah mengembalikan wilayah adat ini ke kami sebagai pemilik” kata Etelina, tokoh perempuan adat Kobe

Hal serupa juga menjadi harapan dari pemerintah desa Kobe Melkias Kajari yang melihat pemetaan wilayah adat ini penting karena bisa memperkuat klaim tanah ulayat yang telah dikuasai Taman Nasional.

“Saya dengan kepala desa Sawai Itepo mendukung supaya segera dilakukan pemetaan wilayah adat Kobe karena ini hak kami,” katanya.

Di akhir pelatihan, masyarakat adat Kobe bersepakat untuk melakukan pengambilan titik koodrinat wilayah adat pada bulan Agustus 2018. (adi)

Masyarakat Adat Kobe Bahas Batas Wilayah Adat Dengan Kampung Tetangga

 

Mencoba membuat peta Sketsa pada saat Musyawarah Tata Batas Adat. Dok AMAN

Kobe – Masyarakat Adat Kobe baru-baru ini melakukan musyawarah tata batas memperjelas batas wilayah adat dengan komunitas masyarakat adat yang bertetangga.

Kegiatan yang di fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF) tersebut bertempat di Kantor Desa Kobe, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah. Hadir dalam musyawarah tata batas perwakilan masyarakat adat Lelilef dan Sidanga. Sementara beberapa komunitas masyarakat adat yang lainnya berhalangan hadir. Turut hadir dalam pertemuan tersebut , unsur pemerintah desa Kobe dan Sawai Itepo serta Camat Weda Tengah, Mochammad Riski Hasyim. Sabtu (14/07 2018).

“Batas wilayah adat yang di musyawarahkan itu akan menjadi rujukan pada saat pemetaan wilayah adat nanti,” kata Munadi Kilkoda dari AMAN Maluku Utara yang hadir memfasilitasi kegiatan tersebut.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Wilayah Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatis (UKP3) AMAN Malut Adlun Fiqri mengatakan hal yang paling penting dalam perencanaan pemetaan partisipatif ada pada tata batas wilayah adat, karena itu perlu diselesaikan masyarakat adat sebelum melakukan pemetaan.

“Batas ini harus disepakati, supaya dikemudian hari jangan sampai terjadi masalah antar komunitas,” kata Adlun

Sementara dalam sambutan pembukaan acara Camat Weda Tengah Mochammad Riski Hasyim berharap musyawarah tata batas ini sebagai bentuk demokrasi masyarakat adat dalam penentuan batas wilayah adat sekaligus menjadi tranformasi pengetahuan lokal bagi generasi nanti.

Musyawarah tersebut diakhiri dengan tanda tangan berita acara kesepakatan batas wilayah adat Kobe dengan Lelilef di kali (sungai) ku dan Weda di batu Nene. Sementara batas terluar lainnya disepakati berhadasarkan bukti-bukti sejarah mereka. (adi)

O’Hongana Manyawa Menuntut Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Halmaherah- Jumat 04 Mei 2018, Kelompok O’Hogana Manyawa atau biasa di kenal Suku Tobelo Dalam yang hidup di wilayah Wasile Halmahera Timur mereka bersama-sama menyuarakan kepada pemerintah agar segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Tuntutan tersebut dilakukan dengan melakukan aksi keliling kampung maupun menggelar ritual adat seraya meminta pertolongan Sang Pencipta dan leluhur mereka supaya RUU tersebut segera disahkan. Aksi yang dipusatkan di Desa Dodaga dan Dusun Rai Tukur-Tukur tersebut berlangsung dari pukul 09.00 WIT hingga siang hari yang dihadiri tokoh-tokoh adat, perempuan adat dan anak-anak.

Dibawah pimpinan kepala suku Madiki Higinik dan Ketua PD AMAN Halmahera Timur Udin Abubakar, aksi tersebut berlangsung sukses dengan melibatkan massa aksi dari Dodaga, Rai Tukur-Tukur dan Totodoku. Dalam aksi tersebut selain mereka memakai pakaian adat, juga membawa umbul-umbul berupa bendera AMAN maupun papan yang bertuliskan tuntutan yang mereka sampaikan berupa SAHKAN SEGERA RUU MASYARAKAT ADAT.

Mereka banyak berharap pemerintah dapat mendengar suara yang disampaikan hari ini. RUU tersebut oleh Tobelo Dalam menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dari berbagai kebijakan pembangunan. Apalagi Tobelo Dalam Dodaga juga Rai Tukur-Tukur dan Totodoku saat ini sedang berhadapan dengan Taman Nasional dan Transmigrasi yang mengancam mereka kehilangan akses pada tanah dan hutan.

Baca Juga: Tobelo Dalam Terusir dari Tanah Moyang

Kerisauan tersebut dirasakan sendiri oleh Musa Kato, kepala adat Dodaga yang berada bersamaan dengan warganya. “Kami berharap UU ini disahkan. Ini penting karena kami disini menghadapi berbagai masalah bukan saja dengan kehutanan tapi juga dengan Taman Nasional, sebab hutan yang kami jadikan tempat berburu ditetapkan jadi Taman Nasional.”

“Mereka bilang ini hutan negara jadi mereka datang dan merampas hutan adat ini dari kami” ungkap Musa Kato.

Hal yang sama juga disampaikan Madiki Higinik kepala suku adat Tobelo Dalam Dodaga. Ia juga berharap selain RUU ini Pemerintah Daerah Halmahera Timur juga harus buat aturan di daerah yang mengakui masyarakat adat.

“Saya berharap Pemda Haltim bisa bikin aturan yang mengakui masyarakat adat” harap Madiki Higinik.

Senada dengan itu Mikia perwakilan dari Tobelo Dalam di Totodoku, menyampaikan RUU masyarakat adat harus segera disahkan, agar mereka bisa bebas di atas wilayah adat mereka. Sementara komentar juga disampaikan Ketua PD AMAN Haltim, Udin Abubakar, menyebut bahwa aksi ini menjadi bagian dari aksi nasional yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat serta pengurus wilayah maupun daerah Se-Nusantara dalam mendorong percepatan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

“Kami memberikan dukungan sekaligus menuntut kepada Pemerintah dan DPR RI  segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. RUU Masyarakat Adat Harga Mati” Tegasnya.

Selain itu kata Udin, pencaplokan wilayah adat terutama di Haltim ini dilakukan secara massif. Hutan dan gunung yang dulu hijau, hari ini menjadi gundul karena ulah negara dengan memberikan izin konsesi tambang. Izin tambang ini rata-rata berada di tempat-tempat keramat yang disakralkan masyarakat adat.

“Hutan dan gunung hilang karena tambang, padahal masyarakat adat sangat menghargai hutan. Ini kosmologi yang kami berikan terhadap alam, tetapi hubungan masyarakat adat dengan hutan kini sirna karena ditebang untuk kepentingan tambang,”Katanya.  

Mengenai pengawalan RUU Masyarakat Adat yang saat ini telah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Lebih tegasnya, Udin Mengatakan, sesungguhnya perjuangan masyarakat adat ini adalah perjuangan yang mendasar atas Konstitusional bukan inkonstitusional. Karena itu masyarakat adat menuntut dan menagih Janji Nawacita Jokowi-JK terkait masyarakat adat. (Adi)

AMAN Dorong Pengakuan Perlindungan Melalui Pelatihan Produk Hukum Daerah

 

Sesi Foto Bersama, Pengurus AMAN dan Peserta Kegiatan (Dok AMAN)

MALUKU UTARA – Dalam memperjuangan keberadaan Masyarakat Adat, negara memberikan peluang pengakuan Masyarakat Adat, melalui Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, menggelar pelatihan bertajuk, Legislasi Dalam Rangka Mendorong Pemenuhan Hak Masyarakat Adat di Maluku Utara.

Hadir sebagai narasumber Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM, PB AMAN. Selain itu, turut hadir sebagai peserta, Ketua Pengurus Daerah AMAN Halmahera Tengah, Halmahera Utara dan Halmahera Timur, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Maluku Utara, serta perwakilan dari Universitas Khairun, Fakultas Hukum dan Kehutanan, tanggal 30 April-2 Mei.

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini lebih fokus pada pelatihan menyusun draft Perda dan naskah akademik.

“Proses ini, dilakukan melalui diskusi panjang terkait kebijakan yang berpihak pada Masyarakat Adat, yaitu Perda. Selama ini, hanya orang dari Fakultas Hukum yang dapat menyusun draft Perda. Padahal dalam prosesnya, keterlibatan Masyarakat Adat sangat penting.”kata Munadi.

Ditambahkan Munadi, Kajian Masyarakat Adat cukup luas, bukan hanya kajian yuridis, melainkan terdapat kajian historis, sosiologi. “Jadi butuh banyak perspektif yang menguatkan untuk meraih pengakuan Masyarakat Adat dalam kebijakan yang dihasilkan.”ujar Munadi.

Salah satu peserta, Hidayat Marasabessy berharap, “Persoalan Masyarakat Adat di Maluku Utara dapat diselesaikan secepatnya, terutama di daerahnya, “Sebuah harapan dari perjuangan Masyarakat Adat yang panjang untuk mendapatkan kembali hak ulayatnya, karena keberadaan Masyarakat Adat telah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk.”terangnya.

Baca Juga: BPSKL Dorong 7 Hutan Adat di Maluku Utara

Sementara itu, Muhammad dari Universitas Khairun ikut menegaskan bahwa Masyarakat Adat adalah rujukan dari hukum positif negara Indonesia, “Sebelum adanya hukum positif kita, sudah ada hukum adat yang pertama dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Dari aspek historis, Arman memaparkan, pada era tahun 1950-an, di dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) isu Masyarakat Adat sudah mulai dibicarakan, bahkan tokoh nasionalis sekelas Mohamad Yamin telah menyebutkan adanya Masyarakat Adat yang telah mampu menjalankan pemerintahan sendiri.

Lebih lanjut, Arman juga menjelaskan, Sejak zaman kolonial Belanda dikenal dua istilah, yaitu Adat Rechtsgeemeinschappen (Masyarakat Hukum Adat) dan Volks Geemeinshappen (Persekutuan Hukum Rakyat), keduanya memiliki makna yang sama dan sebangun, “Kedua istilah tersebut dapat kita maknai sebagai Masyarakat Adat yang telah mampu menjalan pemerintahan berdasarkan hak tradisional (hak asal usul),”ucap Arman.

Arman juga menekankan tidak ada rujukan definisi hak tradisional Masyarakat Adat di dalam konstitusi negara Indonesia, namun secara otomatis Masyarakat Adat sebagai pemegang hak tradisional.Tetapi hak tradisional harus dimaknai bahwa Masyarakat Adat lah pemegang hak tradisional.

“Hak tradisional Masyarakat Adat mencakup, hak atas tanah dan sumber daya alam (wilayah adat), hak untuk menjalankan pemerintahan asli, hak untuk mengembangkan dan menjalankan hukum adat termasuk peradilan adat,”tandasnya.

Penulis : Supriadi Sawai- Anggota Bariasan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Maluku

Sumber: https: www.indonesiaberita.com/2018/05/04/aman-dorong-pengakuan-perlindungan-melalui-pelatihan-produk-hukum-daerah

BPSKL Dorong 7 Hutan Adat di Maluku Utara

Peta Wilayah Adat Fritu Halmaherah Tengah,

Ternate- Dalam rangka mempercepat Penetapan Hutan Adat di Maluku Utara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup (BPSKL) Wilayah Maluku-Papua menyelenggarakan dialog dengan tema   Penanganan Konfik Tenurial dan Percepatan Penetapan Hutan Adat di Provinsi Maluku Utara, pada (25-26/4/18) di Grand Dafam Ternate.

Hadir sebagai  Narasumber Ir. Irmansyah Rachman Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ari Sugarsi Kasubdit Penanganan Konflik PSKL, Ahmad Zakih, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, dan Munadi Kilkoda, Ketua Pengurus Wilayah Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara. Selain itu, juga hadir sebagai peserta dari Unsur Kesultanan, Unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Taman Nasional, Akademisi, LSM dan Perwakilan Masyarakat Hukum Adat di Maluku Utara.

Kepala Seksi BPSKL Maluku-Papua, Rosna Rolobessy mengungkapkan, dialog ini adalah tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat beberapa waktu lalu di Jakarta. Dimana beberapa wilayah adat di Maluku Utara masuk dalam skema hutan adat.

Baca Juga: Abd Rahim Odeyani: Perda Masyarakat Adat akan Segera Disahkan pada Tahun 2018

Selanjutnya, Direktur PKTHA Ir. Irmansyah Rachman, dalam paparan materinya menggambarkan Kebijakan Perhutanan Sosial merupakan Program Nawacita Jokowi-JK. Kebijakan ini, kata dia, tergambar dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menyediakan Sumber Tanah Objek Agraria (TORA), terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi asset. Juga meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Konservasi. Sebab, kata dia, Luas Hutan di Indonesia 120,7 juta hektar atau 63% dari luas daratan. Sementara jumlah penduduk miskin di areal tersebut 10,2 juta (36,73% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia). Karena itu, Presiden melalui KLHK telah mengalokasikan 13.887.069 juta hektar hutan untuk melakukan pengurangan kemiskinan, pengangguran, konflik sosial dan suistainable forest management. “Dengan program perhutanan sosial ini, masyarakat diberikan hak untuk mengelola hutan sebagai wujud pemerataan ekonomi secara lestari dan berkelanjutan” katanya.

Dia juga mengatakan, untuk Hutan Adat sendiri, telah dialokasikan 8.746,49 hektar dari total alokasi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) 13.887.069 hektar. Sementara PIAPS Provinsi Maluku Utara teralokasi 128.672 haktar. Direktur PKTH menyampaikan bahwa semangat penetapan hutan adat dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU/X/2012 tanggal 16 Mei 2013 tentang judicial review UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.  Namun proses penetapan Hutan Adat setelah masyarakat adat diakui oleh pemerintah daerah melalui Perda.

Percepatan penetapan hutan adat menurut beliau, akan terkendala jika tidak ada kemauan politik dari Pemerintahan Daerah untuk membuat Perda Masyarakat Adat. “Pemerintah Daerah dan DPRD harus membuat Perda tentang Masyarakat Hukum Adat, sehingga memberikan kemudahan dalam proses verifikasi terhadap subjek dan objek Hutan Adat” tegasnya.

Sementara potensi konflik kehutanan disampaikan Kasubdit Penanganan Konflik Tenurial, Ari Sugasri, berdasarkan peta indikatif potensi konflik tenurial kawasan Hutan di wilayah Maluku Papua, kata dia, ada 1.461.995.5. Sementara konflik tenurial berdasarkan wilayah dan provinsi, dalam catatan BPSKL Maluku-Papua, dua wilayah ini terjadi 11 konflik, Maluku Utara sendiri tercatat 2 konflik.     

Kata beliau maraknya konflik tenurial dan Hutan Adat yang terjadi harus segera ditangani dengan membangun sinergitas komunikasi, sumber daya, komitmen dan kelembagaan antara Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat Tapak berupa desk konflik.

Dinamika konflik di sektor kehutanan itu kata Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Malut terjadi karena tidak ada pengakuan hak-hak masyarakat adat, termasuk hutan adat. Munadi mengatakan sampai saat ini baru Kabupaten Halmahera Utara yang telah mengeluarkan SK Pengakuan Masyarakat Adat Hibualamo, sementara Kabupaten lain belum ada produk hukum yang mengakui masyarakat adat.

“Halmahera Tengah baru mau mendorong Perda Masyarakat Adat dan sudah masuk dalam Prolegda 2018”

Dialog tersebut menyepakati mendorong 7 komunitas masyarakat adat di Maluku Utara segera diusulkan sebagai hutan adat. Komunitas masyarakat adat tersebut antara lain Banemo, Kobe, dan Fritu di Halmahera Tengah, Dodaga di Halmahera Timur, Hoana Pagu di Halmahera Utara dan Gane Dalam dan Gane Luar di Halmahera Selatan. Kondisi dari masing-masing komunitas ini berbeda-beda, sebagian SK Bupati sudah dikeluarkan, sementara sebagian Ranperda PPHMA dalam proses pembahasan dan lainnya proses legislasi belum berjalan. (Hamdan)

Abd Rahim Odeyani: Perda Masyarakat Adat akan Segera Disahkan pada Tahun 2018

Junaedi Ibnu Jarta, saat menyampaikan materinya di hadapan peserta Kegiatan. (Dok AMAN)

Weda– Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Halmahera Tengah menyatakan kesiapanya untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMA) menjadi Peraturan Daerah. Hal ini mengemuka dalam dialog dengan tema “Percepatan Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyrakat Hukum Adat di Halmahera Tengah” yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Aliasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara pada Sabtu, (7/4) di Ruang Rapat Kantor Bupati Halmahera Tengah.

Dialog itu menghadirkan pembicara Wakil Bupati Halmahera Tengah, Abd. Rahim Odeyani, SH. MH, Ketua DPRD Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Junaedi Ibnu Jarta dan Wakil Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah, Fahris Abdullah, SH, serta hadir juga utusan PB AMAN, Abdi Akbar.

Abdurahim Odeyani, sebagai pembicara pertama, memaparkan  beberapa hal untuk mempercepat Perda PPHMA yang saat ini sudah ditetapkan dalam Program Prioritas  Legislasi Daerah (PROLEGDA). Beliau menyampaikan, Sekalipun baru kurang lebih 3 bulan dilantik bersama Bapak Edi Langkara sebagai Bupati dan Wakil Bupati, terhitung beberapa hari sejak dilantik, Pemda Halteng telah mengajukan sejumlah Ranperda yang dipandang penting dan mendesak. Ranperda PPHMA  menjadi hak inisiatif Pemda dari sekian Ranperda yang dajukan oleh Pemda Halmahera Tengah. “Perda PPHMA ini sudah masuk dalam Prolegda, hanya menunggu waktu, yang jelas kami akan tetap mendorong untuk dapat disahkan pada tahun 2018 ini” tegasnya.

Perda PPHMA ini di dua tahun lalu, oleh Abd. Rahim Odeyani, mantan Ketua DPRD Halteng ini, telah memperjuangkannya hingga masuk dalam Prolegda sebagai hak inisiatif DPRD. Hanya saja, terbentur dengan anggapan yang bagi dia keliru yakni Perda PPHMA ini dapat menghambat investasi sumberdaya alam dan perluasaan Infrastruktur sehingga di tolak oleh sejumlah rekan-rekanya di DPRD dan Pemerintah daerah saat itu. “saya berharap peristiwa yang tidak menunjukan sikap pro aktif itu tidak terulang di DPRD Halteng saat ini” harapnya.

Sementara Ketua DPRD  Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Junaedi Ibnu Jarta menyampaikan pengalaman kerja dalam mendorong Peraturan Daerah Masyarakat di kabupatennya. Beliau menjelaskan bahwa memang tidak mudah memperjuangkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta hak-haknya. Di Lebak sendiri, perjuangan tersebut telah berlangsung selama 12 tahun. Hal ini bagi dia, karena disebabkan tarikan kepentingan politik, ketidakpahaman dan ketidakpekaan DPRD dan Pemda, serta pandangan yang keliru bahwa Perda Masyarakat adat akan menghambat dan mengancam kepentingan pembangunan. “Padahal tidak, masyarakat adat justru membantu pemerintah daerah dan bahkan negara semakin kokoh membangun daerah dan mencipatkan kesejahteraan rakyat” tandasya.

Ketua DPRD yang menjabat sejak usia 34 tahun itu, juga menyampaikan bahwa kawasan di kabupaten Lebak didomonasi oleh Taman Nasional (TN) seluas 1.200 hektar yang itu juga mencakup wilayah masyarakat adat. Tetapi, sejak ada perda masyarakat adat yang menjadi inisiatif DPRD, TN telah mengembalikan wilayah masyarakat adat berkisaran 486 hektar lebih. “Masyarakat adat telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak dan kini terberdaya secara ekonomi melalui pembangunan yang pro terhadap masyarakat adat” bebernya.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Halteng, Fahris Abdullah, juga mengaku terinspirasi dengan gebrakan yang dilakukan oleh DPRD Lebak yang telah membentuk Perda Masyarakat Adat. Konsep yang dihadirkan di Lebak bagi dia adalah sesuatu yang langka maju dan hal yang baru kaitanya dengan masyarakat adat.

Anggota DPRD dua Periode itu  juga mengakui, memang Ranperda PPHMA di Halmahera Tengah dipandang Pemerintahan Daerah dan sejumlah anggota DPRD saat itu akan mengancam investasi. Sehingga ada perdebatan yang alot dan penolakan yang keras dan berujung tidak dapat disahkan dalam sidang paripurna kala itu. Fahris Abdullah, menyampaikan kesiapannya untuk mendorong perda ini dengan memperkuat issu masyarakat adat ini di internal DPRD Halteng untuk menyatukan kesamaan pandangan. “DPRD Halteng harus melakukan studi banding di Kabupaten Lebak”

Mantan ketua umum HMI Cabang Ternate itu juga merespon semangat Pemerintah Daerah yang disampaikan Wakil Bupati Halmahera Tengah, bahwa akan terus berkoordinasi agar Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dapat harus disahkan pada tahun 2018 ini. “Seandanya hari ini saya disedorkan draft PPHMA untuk disetujui, maka saat ini juga saya akan bertanda tangan untuk disahkan” tegasnya. (Hamdan)