Category Archives: Hukum

Verifikasi Wilayah Adat, Masyarakat Adat Tuntut Pemkab Halteng Akui Hak Mereka

Kobe – Masyarakat adat Kobe, di fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Malut) melakukan verifikasi batas wilayah adat yang telah dipetakan sebelumnya. Kegiatan tersebut juga di dukung oleh Critical Ecosystem… Read more »

Bertemu AMAN, Masyarakat Adat Fritu Mengadu Perda Masyarakat Adat dan Perusahan Tambang

Fritu – Kehadiran perusahan tambang PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) di wilayah adat Fritu mendapat penolakan dari warga Fritu, hal ini dikarenakan kehadiran perusahan tersebut tidak bermusyawarah dengan mereka. Hal… Read more »

Lewat Pemetaan, Masyarakat Adat Kobe Berharap Wilayah Adatnya Dikembalikan

Sawai Itepo – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut bekerjasama dengan Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF) melaksanakan pelatihan pemetaan partisipatif wilayah adat dengan melibatkan masyarakat adat Kobe… Read more »

Masyarakat Adat Kobe Bahas Batas Wilayah Adat Dengan Kampung Tetangga

  Kobe – Masyarakat Adat Kobe baru-baru ini melakukan musyawarah tata batas memperjelas batas wilayah adat dengan komunitas masyarakat adat yang bertetangga. Kegiatan yang di fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara… Read more »

AMAN Dorong Pengakuan Perlindungan Melalui Pelatihan Produk Hukum Daerah

  MALUKU UTARA – Dalam memperjuangan keberadaan Masyarakat Adat, negara memberikan peluang pengakuan Masyarakat Adat, melalui Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, menggelar pelatihan bertajuk,… Read more »

Abd Rahim Odeyani: Perda Masyarakat Adat akan Segera Disahkan pada Tahun 2018

Weda– Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Halmahera Tengah menyatakan kesiapanya untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMA) menjadi Peraturan Daerah. Hal ini mengemuka… Read more »