Pulau Kecil dan Pesisir Maluku Utara Terancam Punah

Dok Tempo

Ternate, 10 April 2019. Maluku Utara adalah wilayah kepulauan yang memiliki 395 pulau besar dan kecil dengan total luasan daratan sebesar 3,1 juta hektar. Tercatat ada 313 ijin usaha pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai lebih dari 1 juta hektar. Konsesi pertambangan tersebut berada di pulau besar seperti Halmahera dan pulau-pulau kecil, mulai dari pulau Pakal, Mabuli, dan Gee di Halmahera Timur, pulau Gebe di di Halmahera Tengah, dan Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain izin pertambangan, Maluku Utara tengah berhadapan dengan ekspansi industry kelapa sawit di Gane, Halmahera Selatan, yaitu PT. Korindo melalui anak usahanya PT. GMM, dan Patani (PT. MRS), Halmahera Tengah, serta Hak Penguasaan Hutan (HPH) di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Pulau Obi, juga Hutan Tanaman Industri (HTI). 

Keberadaan industri tambang, sawit, dan kehutanan ini telah berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan Maluku Utara, mulai dari perampasan lahan, pencemaran air, hilangnya wilayah tangkapan nelayan, kriminalisasi dan intimidasi, termasuk juga deforestasi hutan. 

Pesisir dan Pulau-pulau yang dihuni masyarakat seperi Pulau Gebe, Pulau Obi, Pulau Taliabu, Pulau Halmahera, dan pulau tak berpenghuni tapi keberadaanya sangat bermanfaat bagi tempat persinggahan dan wilayah tangkapan nelayan dan ekosistem, menjadi contoh nyata betapa eksploitasi habis-habisan selama ini telah membuat membuat pulau-pulau itu sekarat. Penambangan telah mengupas vegetasi dan membongkar isi perut pulau, sehingga kerusakannya tak hanya wilayah daratan, tapi juga wilayah laut yang rentan tercemar material tambang. 

Dalam jangka panjang, pulau-pulau mungil itu bisa lenyap. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2011 menyebutkan sebanyak 28 pulau kecil di Indonesia telah tenggelam dan 24 pulau kecil lainnya terancam melesap. Kajian riset asal Inggris, Verisk Maplecroft, soal dampak perubahan iklim memperkirakan 1.500 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam pada 2050 seiring dengan naiknya permukaan air laut. 

Infografis tambang di maluku utara . Dok Jatam.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sudah semestinya menghentikan aktivitas tambang dan mencabut seluruh izin pertambangan, sawit, dan industri kehutanan yang terbukti telah menghancurkan ruang hidup masyarakat. 

Sebaliknya, pemerintah wajib mendukung kemandirian masyarakat pesisir dan pulau melalui penyelamatan lahan, air, hutan, dan laut, termasuk juga segera mengeluarkan produk hukum dan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau kecil dari ekspansi industri ekstraktif.

Pemerintah juga harus segera melakukan langkah penegakan hukum yang tegas dan terbuka atas seluruh pelanggaran yang dilakukan korproasi selama ini, melakukan revisi atas Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tidak berpihak pada penyelamatan ruang hidup masyarakat, serta segera melakukan pemulihan sosial dan ekologi yang telah terjadi selama ini di Maluku Utara. 

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mesti turun tangan, mengatasi persoalan keterancaman pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara, yang terus tergerus oleh laju ekspansi industri ekstraktif, dimana pemerintah daerah dan Kementerian ESDM di Jakarta turut andil di dalamnya. (AMAN/JATAM/Walhi)

Merampas Wilayah Adat, Warga Wasile Tolak Perusahan MHI

Perusahan yang membangun jalan di tengah kebun warga. beberapa tanamanpun rusak. Dok Foto Uli

“kami dilarang pergi ke kebun, setelah hadirnya perusahan PT Mahakarya Hutan Indonesia. Mereka bilang ini hutan milik perusahan dan tanah negara, padahal selama ini pekerjaan kami sebagai petani,” ungkap Wilson Y. Ngungaro, Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Hatetabako saat melakukan konferensi Pers di Rumah Aliansi masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, minggu (10/02/2019).

Wilson mengatakan warga juga telah menyampaikan tuntutan kepada perusahan, satu diantaranya berkaitan dengan tenaga kerja, “Jadi katanya perusahan siap mempekerjakan pemuda dan pemudi di desa yang berdampak, padahal sampai sekarang tidak ada,”

Perusahan juga menjanjikan akan dibentuk kelompok pertanian, pemberian beasiswa untuk anak sekolah, pembangunan rumah ibadah, pembangunan sarana-prasarana olahraga. Padahal tidak terealisasi.

“Kami merasa di tipu perusahan dan pemerintah” katanya.  

Hal yang sama juga diutarakan Norbel Mandemo Ketua Pemuda Hilaitetor, yang menyebut bahwa hingga saat ini setiap mereka pergi ke kebun yang berada di dalam lokasi perusahan, warga wajib melapor ke polisi dan tentara yang bertugas di pos perusahan.

Norbel juga menjelaskan daerah perkebunan warga yang ditanami padi, pala, pisang, kelapa, dijadikan lokasi penampungan kayu milik perusahan.

“Tanaman padi kami rusak karena kayu-kayu yang ditebang perusahan dibuang diatas kebun tersebut.”

Pertemuan Warga saat melakukan konferensi pers di Rumah AMAN malut. Dok AMAN

Lebih lanjut dia menuturkan, mereka juga tuduh oleh aparat keamanan katanya melakukan kegiatan illegal logging, jadi kayu yang mereka tebang disita polisi. Padahal mereka menebang kayu yang berada di dalam kebun mereka dan untuk kebutuhan bangun rumah. Atas kejadian tersebut, masyarakat menolak kehadiran perusahan PT MHI di wilayah adat mereka.

Sementara Veni Buli Perempuan dari Helaitetor yang hadir bersama mereka, mengatakan, masuknya perusahan ini mereka dirugikan.

“Kami takut kedepan jika kayu-kayu yang berada di wilayah kami habis diambil perusahan, anak kami mau ambil kayu dimana lagi untuk bangun rumah,” tutur Veni.

Masyarakat juga mencurigai perusahan sudah mencemari sungai Ifis yang mereka gunakan sebagai sumber air minum di desa Helaitetor. “Air di sungai tersebut sudah coklat karena perusahan tebang kayu di sekitarnya,” cerita Norbel.

Sekedar diketahui, PT Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) mengantongi SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 untuk Izin Usaha Pemanfaatan hasil Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), dengan menguasai 36.860,00 Hektar hutan yang mencakup Desa Iga, Hilaitetor, Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaolako, Hatetabako, Boki Maake, Lolobata, Foli, Tatam, Labi-labi, Kecamatan Wasile tengah dan Wasile Utara, Halmahera Timur. (Adi)

Gusur Hutan Adat, Masyarakat Adat Fritu Hentikan Aktifitas Perusahan

                           Perusahan yang beroperasi di wilayah adat Fritu. Dok Adlun/AMAN Malut

Weda- Masyarakat adat Fritu menggelar aksi protes terhadap PT Putra Karya Makmur (PT PKM) yang melakukan aktifitas didalam wilayah adat mereka, perusahan ini masuk tanpa sepengetahuan masyarakat adat Fritu yang pemilik tanah Ulayat. Profil perusahan inipun masih menjadi rahasia hingga sekarang.

Aksi protes ini yang kedua kalinya, pertama, Senin, 24/12/2018 lalu, Masyarakat adat Fritu melakukan protes lantaran perusahan ini tidak perda ada sosialisasi, baik itu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Fritu Sabtu, 19/01/2019. Mereka mendatangi lokasi PT PKM tanpa Orasi, tidak memobilisasi warga. Bagi mereka ini akan menjadi ancaman terhadap wilayah adat mereka yang telah dijaga sejak dahulu. Atas inisitaif beberapa warga yang merasa prihatin akan kehancuran hutan mereka.

Suasana masih pagi, Ketua PD AMAN halteng, Kepala Adat Noya Kora, Perwakilan Tokoh Perempuan dan beberapa warga mendatangi lokasi langsung dengan tindakan pemblokiran jalan perusahan.

Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( PD AMAN) Halmahera Tengah, Arkipus Kore bilang, mereka masuk ke wilayah kami tanpa sepengetahuan kami, mereka menggusur apa yang menjadi bagian dari hak kami, kebun digusur. Perusahan tidak menghargai kami sebagai pemilik hak ulayat. Ucap Arkipus yang juga tokoh masyarakat Fritu.

Baca juga:  Warga Protes Perusahaan PT. Jaya Raja Makmur

Selama ini, lanjut Arkipus. Masyarakat Adat Fritu tidak perna mendapat respon baik disetiap mereka datang dihadapan perusahan, padahal kami sebagai pemilik hak, kami berhak menjaga tanah adat dan menjaga tanah leluhur kami.

Diapun menuding, perusahan telah melakukan penyerobotan lahan, kebun-kebun warga telah digusur perusahan PKM tanpa ada proses yang baik antara perusahan dengan warga.

Karena itu, Arkipus bilang. Kami menolak perusahan ini, perusahan harus menghentikan seluruh aktifitas mereka,  karena kehadiran perusahan ini telah merugikan kami sebagai masyarakat adat, kami tidak mau hutan kami rusak karena perusahan. Kami berhak menjaga hutan ini agar tetap hijau. katanya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Tokoh Adat, Noya Kore juga bilang, memang perusahan ini tidak perna menghargai kami sebagai pemilik hutan ini, padahal kami suda berkomitmen untuk tetap menjaga hutan ini sesuai denga kearifan dan hukum adat kami sebagai masyarakat adat.

Baca juga: Percepatan Hutan Adat, Komunitas Adat Fritu Petakan Potensi Hutan Adat

Jadi, lanjut dia dengan nada tegas mengatakan, “ Kalau perusahan tidak menghargai kami maka kami tidak akan perna menghargai perusahan. Karena, tanah ini bukan milik perusahan”. Tegasnya.

Masyarakat adat pun melakukan pemblokiran jalan utama yang menjadi aktifitas keluar masuk mobil Perusahan di lokasi, ikut melakukan blokiran jalan tokoh perempuan Fritu Greis Hidanga ikut bersuara.

Dia bilang, sebagai tokoh perempuan dia juga menolak kehadiran perusahan, karena ruang hidup kami dirampas paksa oleh perusahan PKM, mereka adalah tengkulak tanah. Ini tanah dan hutan kami, wilayah adat ini milik orang Fritu bukan milik orang lain.

Karena itu menurut dia, pemblokiran jalan ini adalah sikap tegas kami, kami tidak menerima perusahan hadir didalam wilayah adat kami.  Lebih tegas dia bilang, “ ini perbudakan di wilayah adat kami karena itu ini bentuk dari gerakan menolak hadirnya perusahan”. Katanya.

Dalam Dalam rekaman vidio itu, dia bilang, semoga masyarakat dimanapun berada bisa melihat, ini lah kondisi kami yang berada di lokasi perusahan sekarang kami melakukan pemblokiran jalan milik perusahan. Ia berharap Dokumentasi ini bisa dilihat secara luas. (Sawai)

Warga Protes Perusahaan PT. Jaya Raja Makmur

                                            Jalan Masuk Perusahan yang di palang warga Fritu.

WEDA— Saat ini kawasan Hutan Weda Tengah dan Weda Utara terancam akibat aktifitan kegiatan pertambangan maupun kegiatan penebangan kayu. Sudah sekitar 1 bulan ini PT. Jaya Raja Makmur sebuah perusahaan kayu kini beroperasi di kawasan Hutan dekat desa Fritu, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halteng.

Kini aktifitas perusahaan kayu itu mulai terganggu karena sejumlah warga memprotes pengoperasian perusahaan kayu tersebut.  Sebab, kehadiran perusahaan ini, tanpa melalui musyarawarah dengan masyarakat.

Warga Weda Utara Arkipus Kore yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Halteng menyatakan, musyawarah itu harus dilakukan karena masyarakat memiliki kebun dan tanaman di areal kegiatan perusahaan. “Perusahaan ini masuk tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat. Sehingg masyarakat bertanya-tanya kenapa perusahaan ini masuk main tabrak torang pe tanaman tanpa ada ganti rugi,”kata Arkipus, Sabtu (22/12).

Dia mengatakan, sudah mendatangi pihak perusahaan dan perusahaan ini melakukan aktifitas karena mendapat izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Bahkan mendapat restu dari kelompok tani Toni Dora, kecamatan Weda Utara. Tak hanya itu, di kawasan tersebut ada hutan-hutan adat yang mestinya harus mendapat restu dari masyarakat adat justru perusahaan tidak merespon karena menggap sudah memegang izin dari Dinas Kehutanan Provinsi.

“Karena tidak ada musyawarah dengan masyarakat, dan banyak tanaman masyarakat yang tak ada ganti rugi, maka masyarakat melakukan pemalangan. Sekarang perusahaan masih melakukan aktiftas penebangan. Kalau sampai tidak membuat kesepakatan dengan masyarakat, maka kata Arkipus, pihaknya juga menolak kehadiran perusahaan ini,” tandasnya. (far/mpf)

Sumber: Malutpost.

Terancam Punah: Masyarakat Adat Kao Komitmen Berhenti Ambil Telur Gosong Maluku

Kao – Gosong Maluku dan Penyu menjadi satu dari sekian spesis dan habitat yang mendapat perhatian perlindungan. Kao yang masuk dalam Key Biodiversity Area (KBA) menjadi salah satu tempat hidup keanekaragaman hayati tersebut. Namun keberadaannya mulai terancam punah karena aktifitas pengambilan telur dan perburuan yang tidak terkendalikan. Menyikapi persoalan tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara bekerjasama dengan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), dan Burung Indonesia melakukan tatap muka dengan pemerintah desa Kao dan masyarakat adat setempat untuk membicarakan langkah perlindungan spesis dan habitat yang ada. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Adat Kao, (02/10/2018).

Kepala Desa Kao, Taufik Max ST. MM.T menjelaskan bahwa Kao ini bukan saja punya burung dan penyu, namun juga punya mangrove yang luasnya diperkirkan 350 hektar yang sudah dibagi dalam zona 1, 2, dan 3. Keberadaan ekosistem ini supaya keseimbangan alam di kampung bisa terjaga.

Selain itu kata beliau, pemerintah desa telah memanggil warga yang sering mengambil telur gosong maluku untuk menghentikan pengambilan telur sementara waktu. “Kami sudah sampaikan supaya jangan dulu ambil telur, dan masyarakat setuju dengan perintah itu”

Pemerintah desa Kao, kata Kades ini telah memiliki peraturan desa (perdes) pelestarian lingkungan yang sementara di sosialisasikan kepada masyarakat. Beliau juga berterima kasih kepada AMAN yang bersedia membantu mereka dalam melestarikan hutan mangrove maupun keanekaragaman hayati yang hidup di wilayah mereka.

Hal yang sama diutarakan oleh Naser Langgar, warga Kao yang terbiasa mengambil telur gosong Maluku. Kata beliau, sudah beberapa bulan ini tidak lagi mengambil telur burung tersebut. Dia sadar kalau diambil terus burung ini terancam punah, “Sehingga kita perlu bikin kesepakatan bersama untuk lindungi burung ini”.

Saran yang sama juga disampaikan Ruslan Djumati, warga yang hadir dalam pertemuan tersebut. Beliau menyarankan masyarakat untuk rajin menanam mangrove di pesisir Kao. Katanya, selama ini beliau sering menanam pohon tersebut.

“Jadi bayangkan kalau setiap orang bisa tanam 1-5 pohon, itu akan sangat banyak. Itu yang saya lakukan selama ini”

Pertemuan tersebut dipandu oleh salah satu dosen Universitas Halmahera, Ronald Kondolembang. Beliau membagi pengalaman pendampingan perlindungan gosong Maluku di Simau Galela.

“Di Desa Simau masyarakat membuat kesepakatan bagi setiap pengambil telur ia harus meninggalkan setidaknya sebanyak 7 butir telur, supaya burung tersebut terus berkembang biak.” kata Ronal

Ronal menyarankan perlu kerjasama masyarakat dengan pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah adat mereka. “Intinya disitu, tanpa itu potensi itu akan punah.” tutupnya. (adi)

Bertemu AMAN, Masyarakat Adat Fritu Mengadu Perda Masyarakat Adat dan Perusahan Tambang

Masyarakat Adat Fritu, saat melakukan Aksi Protes dan Ritual Adat di Lokasi PT BPN. Dok AMAN

Fritu Kehadiran perusahan tambang PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) di wilayah adat Fritu mendapat penolakan dari warga Fritu, hal ini dikarenakan kehadiran perusahan tersebut tidak bermusyawarah dengan mereka. Hal tersebut dikemukakan perwakilan masyarakat adat Fritu pada saat melakukan pertemuan dengan AMAN di desa Fritu, (25/07/2018).

Keprihatinan tersebut diutarakan Arkipus Kore Ketua AMAN Halmahera Tengah juga sebagai tokoh masyarakat adat Fritu, bahwa mereka telah melakukan demo hingga dipanggil polisi beberapa kali karena protes mereka kepada perusahan.

“Saya ini sudah berapa kali dipanggil Kapolsek Weda Utara untuk dimintai keterangan, tapi saya bilang torang tara kase izin perusahan beroperasi sebelum melakukan pertemuan dengan masyarakat adat Fritu,” kata Arkipus.

Kekhawatiran masyarakat adat, hutan adat mereka menjadi rusak karena di tambang. Apalagi beberapa informasi yang berkembang bukan cuma satu perusahan yang akan masuk ke wilayah adat.

“Informasinya ada PT Harun Resources juga akan menambang di wilayah adat ini. Wilayah tambang diatas kali (sungai) Myasem yang torang dia pe air setiap hari,” lanjutnya.

Kawasan hutan di daerah Mor-Mor sudah di tambang PT BPN. Mereka merasa prihatin lama-kelamaan wilayah lain akan di tambang. Sembari mereka berharap pemerintah daerah bisa berpikir ulang dengan izin tambang ini.

“Torang berharap pemerintah daerah bisa dengar suara orang Fritu” kata Greis Hidanga, tokoh perempuan dari Fritu.

Selain itu mereka juga berharap perjuangan mempertahankan wilayah adat ini segera diakui oleh pemerintah dengan segera menetapkan Peraturan Daerah masyarakat adat. Hal demikian di kemukakan tokoh adat Noya Kore yang berharap Bupati segera menetapkan Perda masyarakat adat.

“torang so ulang-ulang kali perjuangkan Perda ini jadi torang berharap segera disahkan, supaya hak-hak kami terlindung,”ucapnya.

Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Maluku Utara juga merasa prihatin terhadap keberadaan perusahan tambang yang menabrak hak-hak adat. Bagi dia upaya menjaga wilayah adat ini dari ancaman kerusakan harus terus dilakukan masyarakat.

“Ini tantangan perjuangan, jadi harus terus diperjuangkan, apalagi wilayah adat ini sudah dipetakan sampai punya tata ruang. Tidak boleh membiarkan kerusakan wilayah adat itu makin meluas”

Dia berjanji AMAN akan terus mendampingi masyarakat adat Fritu dalam memperjuangkan haknya. Jika dalam perjuangan ada kriminalisasi yang dilakukan, AMAN akan melakukan pendampingan hukum.

Munadi juga menekankan supaya pemerintah segera mengesahkan Perda masyarakat adat yang telah berproses melalui inisiatif Pemkab Halteng. Hanya dengan Perda ini kata dia, pemulihan kembali hak-hak masyarakat adat dapat dilakukan.

Diakhir sambutan Munadi mengatakan, agenda yang dilakukan kedepan adalah melanjutkan perencanaan wilayah adat ini sebagaimana kerjasama dengan Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF) sudah dilakukan beberapa waktu lalu dalam bentuk tata ruang wilayah adat. (adi)

Warga Taliabu Protes Tambang Adidaya Tangguh

Pagi jelang siang, Senin (20/5/18), Kantor DPRD Pulau Taliabu, Bobong, Maluku Utara, dipadati warga dari Kecamatan Lede dan Taliabu Barat Laut. Aksi massa menamakan diri Aliansi Masyarakat Tani Tani Taliabu (AMTT) itu mendatangi Kantor DPRD, protes pencaplokan lahan kebun pertanian warga beberapa desa di sekitar tambang bijih besi PT Adidaya Tangguh (ADT).

ADT mulai eksplorasi pada 2009, konstruksi pada 2014, dan uji coba produksi tahun ini. Rencana, 2019 mulai berproduksi.

Dalam aksi, mereka protes kehadiran perusahaan mengklaim dan menggusur lahan warga dengan mengorbankan cengkih. Warga juga protes harga bayar tanaman sangat rendah.

“Perusahaan merampas lahan-lahan kami. Saat ini, kebun warga yang berisi cengkih telah dikapling masuk konsesi perusahaan,” teriak Jamrudin, koordinator aksi.

Jamrudin mewakili para petani menyampaikan aspirasi ini karena perusahaan yang mengkapling kebun mereka. Perusahaan, katanya, baru beberapa tahun masuk sementara kebun warga sudah berpuluh tahun dengan hasil cengkih.

“Ada kebun cengkih milik petani bernama Lahudi digusur sekitar 900 pohon. Perusahaan hanya mau membayar per pohon Rp50.000. Akhirnya ditolak,” katanya.

Aksi mereka ini sebagai protes keras terhadap perusahaan dan pemerintah daerah yang mengeluarkan izin konsesi dengan mengkapling kebun warga.

Petani baru tahu dan kaget ternyata kebun cengkih mereka masuk areal konsesi kala mengajukan sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional.

“Ketika petugas BPN akan turun pengukuran ternyata sesuai peta, lahan kebun mereka masuk izin konsesi hingga tak bisa mengukur dan membuat sertipikat.”

BPN bilang, kebun warga ternyata masuk hutan produksi konversi (HPK) dan ada izin ADT, anak usaha Salim Group. “Karena masalah ini kami bersama para petani melakukan penelusuran dan tanyakan ke BPN soal masuknya ADT sampai ke kebun kami.”

Setelah itu, warga aksi ke kamp ADT di Portolong pada 14 Mei lalu. Mereka menemui perusahaan dan mendapat jawaban sangat mencengangkan. Kawasan HPK dan alokasi penggunaan lain, semua sudah masuk konsesi tambang.

“Kami mendapatkan data dan peta lalu dianalisa ternyata perkebunan bahkan beberapa kampung di Taliabu Utara, masuk izin konsesi. Jarak hanya sekitar 500 meter dari pemukiman warga,” katanya.

Saat ini, katanya, telah keluar SK Bupati tahun 2017 untuk standar harga cengkih yang berbuah jika terkena gusur Rp1,5 juta per pohon.

Kalau tidak digusur cengkih warga itu setiap tahun berbuah dan bisa panen menghasilkan uang lebih banyak. Kondisi ini picu protes warga.

“Kami mendesak pemerintah dan DPRD Taliabu mencabut SK itu karena menyengsarakan rakyat.”

Mereka mendesak DPRD dan Pemerintah Pulau Taliabu, mencabut izin konsesi tambang yang mencaplok lahan warga. Juga mencabut surat keputusan soal standar harga cengkih gusuran per pohon.

Mereka juga mendesak pimpinan DPRD menandatangani dan segera membentuk panitia khusus menindaklnjuti masalah ini ke pemerintah provinsi dan Pusat melalui Kementerian Pertambangan maupun ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Dalam aksi ini Fraksi Nasdem bersedia menandatangani sikap yang diajukan massa. Pimpinan DPRD dari Golkar keberatan. Dari pemerintah daerah juga sama, saat aksi ke Kantor Bupati mendesak pemerintah mengkaji izin pertambangan, tak satupun pemerintah menemui massa.”

Melalui aksi ini AMTT mengajukan beberapa poin tuntutan kepada Pemerintah Pulau Taliabu, pemerintah provinsi, maupun Pusat. Tuntutan juga ditujukan kepada DPRD Pulau Taliabu, DPRD Maluku Utara dan DPR. Tujuannya, serius menyelesaikan persoalan ini.

Pertama, menuntut ADT dan perusahaan pengelola pertambangan lain agar mengembalikan lahan kelola warga. Kedua, pemerintah diminta memberhentikan ADT sebagai pengelola pertambangan sebelum sengketa lahan pertanian selesai.

Ketiga, meminta transparansi Pemerintah Pulau Taliabu, Maluku Utara atau Pusat soal keseluruhan konsesi pertambangan di Pulau Taliabu.

Keempat, bupati didesak segera berkoordinasi dengan Plt. Gubernur Malut guna mengkaji dan meninjau kembali izin kepada ADT karena pemberian konsesi tanpa mempertimbangkan perkebunan masyarakat.

Kelima, DPRD Pulau Taliabu segera membentuk pansus mengkaji kembali izin ADT, dan merekomendasikan kepada Plt. Gubernur dan DPRD Malut meninjau kembali.

Keenam, mereka meminta, pemerintah daerah menyerahkan salinan peraturan bupati menyangkut rencana detil tata ruang wilayah Pulau Taliabu. Ketujuh, meminta Pemerintah Talibu mencabut SK Bupati yang mengatur harga dasar tanaman.

Pardin Isa, Wakil Ketua II DPRD Pulau Taliabu menerima masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi. Secara kelembagaan, katanya, DPRD sudah memutuskan segera membentuk pansus yang menangani masalah ini.

Saat ini, katanya, mereka masih fokus membahas dan mengesahkan 14 rancangan peraturan daerah, selanjutnya membentuk tim pansus. DPRD, katanya, akan memverifikasi beberapa data dan informasi warga.

Dia membenarkan soal pencaplokan lahan petani. Terlebih, kehadiran perusahaan juga tak ada sosialisasi kepada warga. “Selama ini perusahaan tak transparan kepada masyarakat. Termasuk apa saja yang mereka lakukan,” katanya.

Pada 2009, perusahaan masuk eksplorasi dan masyarakat kaget karena tak ada informasi maupun sosialisasi sama sekali. Semestinya, kata Pardin, perusahaan sejak awal masuk harus sosialisasi agar masyarakat tahu.

Warga protes perusahaan tambang PT ADT, antara lain, karena kebun warga masuk konsesi perusahaan. Foto: dokumen warga

Lantas bagaimana tanggapan pemerintah daerah? Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus malah menanggapi hal lain. Kepada media di Bobong, dia berjanji mengkaji ulang nota kesepahaman yang dibuat bersama ADT, seperti soal penyerapan tenaga kerja lokal dan dari luar Taliabu. Dia menargetkan, dalam kesepakatan 80% tenaga kerja lokal.

“Kita akan review MoU itu. Sebelum ada perjanjian tertulis dengan Pemkab Taliabu kita tidak izinkan bijih besi dibawa keluar.”

Bupati tak menanggapi protes warga menyangkut dugaan pencaplokan lahan. Dia malah mengimbau masyarakat tak terprovokasi dengan isu murahan seperti itu.

“Sampaikan kepada masyarakat Taliabu jangan mudah terprovokasi. Pemerintah mulai dari tingkat dusun sampai kabupaten harus mengetahui persoalan sebenarnya, jangan sampai ditunggangi masalah politik,” katanya.

Dia malah menuding aksi semacam ini ditunggangi segelintir orang. Dia berjanji mengupayakan koordinasi dengan managemen ADT untuk menyediakan listrik maupun air bersih bagi warga di daerah sekitar tambang.

Soal operasi ADT, WALHI Malut mencatat, sejak mengantongi surat keputusan Pemerintah Malut pada 2009, ADT mulai eksplorasi di kawasan hutan Pulau Taliabu dengan konsesi spesifik di Taliabu Utara dan Kecamatan Lede. Dari aktivitas mereka banyak menimbulkan masalah baik lingkungan maupun kehidupan masyarakat.

Pulau ini sendiri sudah berkerumun izin tambang. Laporan akhir tahun Walhi Malut 2016, menyebutkan, tambang jadi masalah di kabupaten ini, tak hanya pada lahan masyarakat adat terampas, juga kerusakan lingkungan.

Izin pertambangan terbit tercatat 67 unit, sebagian besar bermasalah. Luasan izin pinjam pakai kawasan hutan itu telah melampaui luas daratan Taliabu, yang berkisar 7.381, 03 Km².

ADT sendiri, mengantongi lima IPPKH dari Kementerian Kehutanan yang terbagi pada lima blok di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu dengan luasan 4.465,95 hektar.

Apa tanggapan ADT? Kushadi Yahya, Humas ADT dalam tanggapan resmi ke Mongabay membantah kalau perusahaan dibilang mencaplok kebun masyarakat.

Namun, katanya, kalaupun benar mencaplok atau menyerobot lahan masyarakat, sebenarnya tak harus langsung aksi. Ada tahapan bisa dilalui karena Taliabu masih bagian Indonesia, ada hukum yang mengatur.

Masyarakat, katanya, bisa gugat perdata sekaligus pidana kalau lahan mereka diserobot siapapun. Apalagi , katanya, warga punya tim pengacara. Dari LPBH PBNU, organisasi Islam terbesar di Indonesia telah menawarkan bantuan hukum.

“Jika ada bukti, LPBH PBNU pasti sudah menyampaikan kepada kami untuk diselesaikan baik- baik. Sebagian besar masyarakat Taliabu warga Nahdly’in. LPBH PBNU disebutkan memberi bantuan hukum cuma-cuma.

“Ketua tim pengacaranya ditunjuk langsung oleh KH. Said Aqil Siroj, selaku Ketua Umum PBNU,” kata Kushadi.

Dia bilang, dasar aksi sangat tidak jelas.Ada sebagian orang, katanya, menyimpulkan motif lain. “Ada yang bilang politik. Katanya sudah didesain jauh hari. Tapi silakan saja jika ada orang menafsirkan begitu. Kami tak masuk ke ranah itu. Kami hanya berharap, politik atau tidak, seharusnya pakai etika. Tidak boleh memperalat masyarakat apalagi menyesatkan masyarakat,” katanya.

Dia bilang, seharusnya mereka mendahulukan dialog santun, musyawarah untuk mufakat, kalau tidak bisa, tempuh jalur mediasi. “Jika tidak bisa berhasil juga, lewat litigasi, tempuh jalur hukum lewat pengadilan. Atau jika dicurigai ADT berkolusi, missal dengan aparat penegak hukum, baru aksi.Jadi tidak bisa langsung aksi demo.”

Menyangkut tuntutan warga yang meminta perusahaankeluar dari Taliabu karena dianggap merampas ruang hidup, kata Kushadi, ADT sebagai perusahaan modal asing, didirikan untuk jangka panjang.

Manajemen mereka, katanya, sangat memahami arti penting bermitra dengan masyarakat. Selama ini, katanya, sudah bermitra. Mayoritas karyawan ADT adalah masyarakat Taliabu.

“Yang suplai sayur-sayuran, beberapa ton ikan segar per bulan untuk makan semua karyawan yang tinggal di kamp juga masyarakat Taliabu.”

Ketika di Bobong, belum ada Balai Latihan Kerja, dan sumber daya lokal belum siap bekerja di industri tambang, ADT buatkan BLK atau training center untuk masyarakat. Mereka yang ikut program pelatihan lalu lulus uji kompetensi langsung diberi kesempatan bekerja di ADT.

“Itu sebabnya mayoritas pekerja ADT masyarakat lokal Taliabu.”

Dia mengklaim, ADT bersinergi dengan masyarakat. Jika nanti ADT berkembang, masyarakat diharapkan berkembang.

“Kami melihat dasar tuntutan mereka tak faktual, justrukontradiksi terhadap fakta.Mereka tak memilikilegal standing untuk minta ADT keluar,” katanya.

Kushadi juga menanggapi statemen atau sorotan beberapa pihak seperti wakil ketua DPRD dan Walhi Malut soal transparansi.

Katanya, ADT dalam program tanggung jawab sosial dan sudah lapor berkala ke pemerintah.

Dia juga klaim, ADT lakukan banyak hal baik bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, sosial keagamaan, infrastruktur dan lain-lain. Dia tak membahas soal tak ada sosialisasi kepada warga kala pertama masuk ke Taliabu.

“Tidak mungkin kami pamerkan ke semua orang. Bukan persoalan transparansi. Jika dilakukan, itu tidak pantas.Kalau seseorang membantu satu orang, apa menyiarkan ke semua orang?”

Penulis: Mahmud Ichi

Sumber: http://www.mongabay.co.id/2018/05/27/warga-taliabu-protes-tambang-adidaya-tangguh/

Batas Taman Nasional Aketajawe Disoal

 

Gerbang Masuk Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Sumber Foto: dok Pribadi Arham Yakub

MABA – Masyarakat adat Lolobata Kecamatan Wasile Timur mendesak pemerintah kecamatan dan Pemkab Halmahera Timur (Haltim) meninjau kembali batas wilayah Taman Nasional Aketajawe. Desakan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Kecamatan Wasile Timur, Jumat (11/5).

Abdurahman Patoloa dalam orasinya mengatakan status tanah Lolobata merupakan tanah warisan leluhur untuk keberlanjutan hidup anggota suku di wilayah tersebut.”Jadi Sebelum taman nasional, di tempat ini juga merupakan sumber kehidupan kami yang diwarisi leluhur kami,”ungkapnya. Sementara patok yang ditanam Dinas Kehutanan (Dishut) yang menjadikan hutan Lolobata sebagai taman nasional, membuat warga sulit untuk berkebun. Tak hanya itu, warga juga tidak bisa membuat sertifikat tanah peninggalan leluhur mereka karena sudah masuk dalam hutan lindung dan taman nasional.

Terpisah Ketua Aliansi Madayarakat  Adat Nusantara (Aman) Haltim Udin Abubakar yang dikonfirmasi mengaku jika tuntutannya tidak dipenuhi, maka aksi akan berlanjut hingga ke pemkab. Selain itu, aksi ini juga tujuannya mengingatkan pemkab terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 tentang status hutan adat yang bukan lagi hutan negara.”Puusan ini harusnya ditindaklanjuti di tingkat daerah melalui perda,”ungkapnya.(ado/met)

Sumber: http://news.malutpost.co.id/index.php/read/2018/05/12/105/2965/batas-taman-nasional-aketajawe-disoal