Pidato Sekretaris Jenderal AMAN – Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, 17 Maret 2019

“Meneguhkan Tekad, Memperkuat Akar, Mengedepankan Solusi”

Hidup Masyarakat Adat!

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu! Berdaulat!

Bangkit Bersatu! Mandiri!

Bangkit Bersatu! Bermartabat!

Pertama-tama, ijinkan saya menyampaikan hormat kepada semesta, para leluhur Masyarakat Adat, dan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta untuk kebahagiaan kita pada hari yang sangat bersejarah ini.

Bapak, ibu, saudara-saudaraku, pimpinan dan anggota Dewan AMAN Nasional dari 7 region yang saya hormati, seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Organisasi Sayap, Badan Otonom dan Lembaga Ekonomi AMAN yang saya banggakan, seluruh Komunitas Anggota AMAN di penjuru Nusantara yang saya muliakan, serta para sahabat yang telah setia berjuang bersama Masyarakat Adat selama ini.

20 tahun lalu, utusan Masyarakat Adat dari seluruh pelosok Nusantara, bersama para pejuang hak-hak Masyarakat Adat berkumpul di Hotel Indonesia, Jakarta, merajut asa menyusun barisan melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Kongres pertama ini mendeklarasikan Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan bersepakat membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai wadah perjuangan bersama untuk meraih pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap eksistensi Masyarakat Adat dan hak adatnya yang azasi.  Bangkit bersatu bergerak bersama merebut kembali kedaulatan Masyarakat Adat sebagai bagian dari rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang setara dengan warga negara yang lain, juga sebagai penyandang hak-hak konstitusional di dalam Negara Republik Indonesia sesuai amanat UUD 1945.

Mengapa Masyarakat Adat harus bangkit bersatu dan bergerak bersama?

Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya muliakan,

Selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, Masyarakat Adat masih terus mengalami berbagai bentuk penindasan, pengabaian dan perampasan atas hak-hak asal-usulnya. Kemerdekaan Indonesia sebagai Negara-Bangsa di tahun 1945 tidak otomatis membebaskan Masyarakat Adat dari beragam bentuk penjajahan. Bahkan di masa Rejim Orde Baru bentuk-bentuk penjajahan bagi Masyarakat Adat itu terasakan lebih meluas dan jauh lebih berat dari masa-masa sebelumnya. Dimana-mana terjadi perusakan dan perampasan wilayah-wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan terhadap warga adat, serta diskriminasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya. Oleh sebab itu, sejak pertengahan tahun 1980-an, perlawanan Masyarakat Adat terhadap berbagai kebijakan pemerintah mulai bermunculan secara sporadis di berbagai wilayah Indonesia. Situasi ini, kemudian mendorong terbentuknya sebuah wadah yang diberi nama Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang dipelopori para tokoh adat, akademisi, pendamping hukum dan aktivis gerakan sosial pada tahun 1993, di Toraja-Sulawesi Selatan. Pembentukan jaringan ini telah menanam benih persatuan perjuangan bersama di kalangan pemimpin gerakan Masyarakat Adat yang terus bertumbuh di seluruh pelosok Nusantara.

Pertumbuhan semangat dan kepemimpinan persatuan gerakan inilah yang kemudian memungkinkan terselenggaranya Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) pertama. Lewat Kongres ini, para pemimpin perjuangan Masyarakat Adat menyatukan semangat dan komitmen bersama untuk mengingatkan kembali para penyelenggara Negara dan seluruh elemen bangsa tentang tujuan mulia berdirinya Negara Republik Indonesia, melakukan koreksi atas perjalanan bangsa yang sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur Pendiri Bangsa sebagaimana dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945, dan menegaskan kembali posisi Masyarakat Adat terhadap Negara.

Lewat Kongres pertama ini Masyarakat Adat kembali menegaskan posisinya terhadap Negara dalam Pandangan Dasar Kongres yang menyatakan bahwa, “Kami sudah sejak dulu ada sebelum Negara Republik Indonesia.” dan  oleh sebab itu, “Jika Negara Tidak Mengakui Kami, maka Kami Tidak Mengakui Negara.”

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian,

Untuk memastikan komitmen perjuangan bersama yang sudah digariskan oleh Kongres inilah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dibentuk 20 tahun lalu.  20 tahun merupakan waktu yang cukup untuk kita merefleksikan secara mendalam perjalanan perjuangan Masyarakat Adat Nusantara. Geliat AMAN sebagai wadah berjuang bagi Masyarakat Adat Nusantara tentunya mengalami pasang dan surut. Dinamika politik nasional dan global kadang bersahabat, kadang tak jarang menghadirkan badai. Pada tingkat internasional, AMAN telah terlibat sejak penyusunan Draf United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) hingga isu Hak Asasi Manusia, perubahan iklim, dan isu-isu lainnya. Sementara di tingkat nasional, AMAN telah berjuang untuk mengubah hukum-hukum yang represif antara lain dengan menguji materi UU Kehutanan yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012. Juga terlibat aktif dalam Inkuiri Nasional yang dilakukan oleh Komnas HAM tentang Pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan, mendorong masuknya peta wilayah adat dalam One Map Policy, hingga memperjuangkan masuknya 6 tuntutan masyarakat adat dalam Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan NAWACITA. Tidak hanya itu, AMAN juga berjuang hingga daerah dengan mendorong pembentukan produk hukum daerah yang mengakui Masyarakat Adat dan hak-haknya.

Meski tak mudah, AMAN terbukti mampu melalui masa-masa penuh tantangan, mengambil pilihan-pilihan strategis dalam rangka merespon dinamika politik nasional dan global. Sejak berdiri tahun 1999 hingga tahun 2007, AMAN pernah tampil konfrontatif dengan negara untuk menegaskan posisinya terhadap negara, menunjukkan kehadirannya sebagai gerakan sosial yang tumbuh dari realitas sosial di kampung-kampung adat dan sekaligus memperkuat pondasi solidaritas, rasa senasib-sepenanggungan di antara sesama Masyarakat Adat. Perjuangan konfrontatif ini mendapatkan beragam respon dari penyelenggara negara dan berbagai pihak. Dengan perjuangan yang konsisten, respon positif terhadap kehadiran AMAN terus bertambah. Respon positif inilah yang membantu AMAN mengubah tampilan perjuangan dari konfrontasi ke dialog, full engagement, sejak tahun 2007. Strategi ini kita ambil karena pemerintah mulai menunjukkan keterbukaan pada tuntutan-tuntutan Masyarakat Adat. Pilihan strategi tersebut mengharuskan AMAN masuk ke dalam proses-proses pengambilan keputusan politik dan teknokratik yang berpengaruh pada kehidupan Masyarakat Adat. Organisasi yang bertumbuh cukup stabil di tingkat wilayah dan daerah juga mendukung perubahan strategi ini dengan rasa percaya diri yang lebih kuat.

Banyak tantangan yang kita hadapi dalam melaksanakan strategi ini. Tuntutan Masyarakat Adat tak selalu disambut sebagaimana mestinya. Masyarakat adat yang memperjuangkan haknya termasuk hak atas wilayah adat (Tanah, Hutan, dan Air) sebagian besar menemui jalan buntu. Pemerintah masih saja mempertahankan sikap abai dan memaksakan kehendaknya sendiri untuk menunda, mempersulit atau bahkan dengan sengaja membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Masyarakat Adat terjadi di lapangan. Beberapa bukti dari mengakar kuatnya sikap tersebut adalah dengan tidak adanya keberanian untuk mengubah UU Kehutanan yang terbukti menghambat pelaksanaan putusan MK 35/2012. Begitu pula dengan ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mempercepat pembahasan RUU Masyarakat Adat yang sudah dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden dalam NAWACITA.

AMAN menyadari bahwa berbagai pelanggaran terhadap hak Masyarakat Adat bersumber dari politik hukum yang memang dirancang untuk abai pada kepentingan Masyarakat Adat. Pendekatan dialog dan kemitraan dengan Pemerintah tidak cukup! AMAN harus masuk ke politik elektoral secara bermartabat. Untuk itu, sejak tahun 2009 AMAN mendorong kader Masyarakat Adat untuk ikut bertanding di dalam gelanggang Pemilu dan Pemilukada sehingga mereka dapat masuk di badan-badan legislatif maupun eksekutif sebagai perancang, pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Sejak tahun 2009, puluhan kader Masyarakat Adat telah berhasil masuk ke badan legislatif maupun eksekutif terutama di daerah. Sebagian besar dari mereka telah menjadi motor penggerak lahirnya Peraturan-Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat di berbagai daerah.

Partisipasi politik Masyarakat Adat tersebut kembali ditingkatkan pada tahun 2019 ini dengan mendorong ratusan kader-kader terbaiknya untuk terlibat di dalam pemilu legislatif. Langkah perjuangan ini didasari pada fakta bahwa berbagai pelanggaran hak Masyarakat Adat disebabkan oleh karena hukum dan kebijakan disusun oleh orang-orang yang tidak memahami persoalan Masyarakat Adat atau orang-orang yang memiliki kepentingan berbeda dengan Masyarakat Adat. Untuk itu, Masyarakat Adat harus masuk ke dalam proses-proses pengambilan keputusan. Bukan sebagai partisipan, tetapi sebagai aktor pembentukan hukum dan kebijakan. Karena itu, mengutus kader Masyarakat Adat untuk bertanding di Pemilu Legislatif tahun 2019 bagi AMAN adalah pilihan yang tepat. AMAN percaya, bahwa semakin banyak kader Masyarakat Adat di lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif akan membuat tuntutan pengakuan hukum, seperti Undang-Undang Masyarakat Adat semakin terbuka untuk tercapai. Apakah PEMILU 2019 tanggal 17 April 2019 nanti akan memandu perubahan pendekatan dan strategi lebih lanjut bagi AMAN? Ini pertanyaan buat kita semua para pemimpin dan penggerak AMAN!

Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya banggakan,

Sebagai organisasi yang dibentuk oleh Masyarakat Adat untuk mengorganisir diri sendiri, selama 20 tahun ini, AMAN semakin percaya diri, bahwa perjuangan yang dilakukan secara kolektif mampu meraih perubahan demi perubahan. Meskipun demikian, harus diakui pula, bahwa kekuatan Masyarakat Adat di seluruh nusantara belum secara optimal bergerak bersama. AMAN dihadapkan pada tantangan untuk berani memimpin usaha sistematik dalam melakukan pembaruan hukum dan lembaga adat sehingga prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, emansipasi, dapat dinikmati oleh seluruh warga Masyarakat Adat terutama kelompok perempuan, anak-anak, lanjut usia, orang-orang yang miskin karena perbedaan kelas, budaya, dan penyandang disabilitas.

Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi,

Di depan, tantangan tidaklah ringan. Negara belum sungguh-sungguh berubah. Sikap abai, mempersulit, bertele-tele, membuat lebih rumit, adalah sikap-sikap yang telah berakibat pada mandegnya berbagai agenda perubahan: Putusan MK 35/2012 sejauh ini hanya menghasilkan 30.000 hektar hutan adat, sementara RUU Masyarakat Adat jalan di tempat. Sementara di sisi lain, negara aktif merampas wilayah-wilayah adat. Kasus-kasus yang dialami Masyarakat Adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah, Masyarakat Adat Rendu di Nagekeo Nusa Tenggara Timur, Masyarakat Adat Seko di Sulawesi Selatan, dan kasus-kasus lainnya menunjukkan hal itu.

Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia,

Di tengah situasi itulah AMAN membentangkan cita-cita bersama Masyarakat Adat untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Sebuah cita-cita yang hanya akan tercapai jika AMAN mampu menggalang kebersamaan yang kokoh untuk selalu bergerak bersama. Sementara, AMAN dituntut untuk masuk, melebur dan memperkuat gerakan perubahan bersama dengan berbagai elemen masyarakat sipil dan pihak-pihak lain termasuk pemerintah.

Perjuangan Masyarakat Adat melampaui rezim, melintasi batas waktu. Kita masih jauh dari cita-cita kita bersama. Namun kita tidak menyerah. Semangat kita berasal dari 2.366 komunitas adat anggota kita yang setia dalam perjuangan, komitmen dari 21 Pengurus Wilayah, 119 Pengurus Daerah, semangat dari Organisasi Sayap AMAN, yakni semua Perempuan Adat yang menyatukan diri dalam Persekutuan Perempuan Adat AMAN, Para pemuda dalam Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Pembelaan dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), serta inspirasi dari 2 Badan Otonom dan 3 Badan Usaha yang terus memberikan motivasi bahwa kita bisa!

Hari ini, Minggu, 17 Maret 2019, kita telah 20 tahun bangkit bersatu dan bergerak.  Setiap tahun kita merayakannya dan tahun inipun kita merayakannya dengan khidmat, di kampung-kampung adat, di rumah-rumah adat, di lahan-lahan dan wilayah adat kita, di rumah-rumah AMAN yang tersebar di seluruh pelosok. Kita merayakan hari besar ini dengan penuh suka cita dan rasa syukur atas perjalanan gerakan ini. Dengan penuh harapan kita menyerahkan langkah kita kepada Sang Pencipta Alam Semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa dan bermohon restu para leluhur, agar kehidupan kita terus membaik, sampai suatu saatnya nanti Masyarakat Adat dan Bangsa Indonesia yang besar ini dapat kembali Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat di Tanah-Airnya sendiri.

Akhirnya, kepada semua Masyarakat Adat di Nusantara, selamat merayakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara! Selamat Ulang Tahun yang ke-20 AMAN! Teruslah tanggap membela, aktif melindungi dan cepat melayani Masyarakat Adat di mana pun!

Jakarta, 17 Maret 2019

Rukka Sombolinggi

Sekretaris Jenderal AMAN

HUTAN ADAT

HASIL Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada Januari 2018 di Jakarta, merekomendasikan percepatan Hutan Adat dalam program Perhutanan Sosial (PS). Maluku Utara sendiri terdapat 18 lokasi Hutan Adat yang diusulkan, yakni 10 di Halmahera Utara, 4 di Halmahera Tengah, 2 di Halmahera Timur dan 2 di Halmahera Selatan. Namun tidak menutup kemungkinan akan muncul lokasi lain diluar dari rekomendasi yang ditetapkan pada Rakornas tersebut sepanjang masyarakat adat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 32/2015 tentang Hutan Hak.

Rakornas Hutan Adat ini ditindaklanjuti oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku–Papua melalui pertemuan para pihak pada bulan April 2018 dengan merekomendasikan 7 lokasi Hutan Adat yang telah selesai pemetaan yang menjadi prioritas pertama, yakni komunitas masyarakat adat Fritu, Banemo dan Kobe di Halmahera Tengah, komunitas masyarakat adat Dodaga di Halmahera Timur, komunitas masyarakat adat Pagu di Halmahera Utara dan komunitas masyarakat adat Gane Dalam dan Gane Luar di Halmahera Selatan. Sementara untuk 11 lokasi lainnya akan menjadi prioritas kedua. AMAN memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemetaan pada lokasi-lokasi yang menjadi target berikut.

Implementasi MK 35
Hutan Adat merupakan wujud dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang meninjau UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan ini merubah struktur penguasaan hutan yang menempatkan Hutan Adat sebagai bagian dari hutan negara. Hasil //Judicial Review //(JR) MK, terutama pasal 1 ayat (6) mengubah frasa tersebut di atas dan menempatkan Hutan Adat sebagai hutan hak yang terpisah dari hutan negara. Dengan demikian Hutan Adat menjadi milik masyarakat adat sebagai subjek hukum yang diakui secara konstitusional. Di luar dari Hutan Adat tersebut baru dapat dikategorikan sebagai hutan negara. Namun untuk memperoleh kembali Hutan Adat tersebut, pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, subjek hukum masyarakat adat harus terlebih dahulu diakui melalui Peraturan Daerah (Perda).

Program Perhutanan Sosial yang diatur dalam Permen LHK Nomor: 83/2016 menempatkan Hutan Adat sebagai bagian dari skema bersama dengan skema lainnya seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan. Hutan Adat merupakan bentuk pengakuan (rekognisi) yang dimiliki secara turun-temurun oleh masyarakat adat tersebut sehingga berbeda dengan skema lain pada program PS yang menggunakan Hak Pengelolaan (HP) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUP-HHK) berdasarkan status yang melekat pada hutan. Skema PS diluar dari Hutan Adat adalah bentuk dari pemanfaatan kelompok masyarakat terhadap hutan negara, sehingga dilengkapi dengan batasan waktu dalam pemanfaatan hutan.

Baca Juga: Bendera RRC dan Kedaulatan yang Hilang

Hutan Adat maupun skema lain dalam PS ini sebenarnya tujuannya sangat mulia karena dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenurial yang menghambat masyarakat adat maupun kelompok masyarakat lain mendapatkan kembali haknya maupun mengelola hutan untuk peningkatan kesejahteraan hidup dan menjaga keseimbangan lingkungan. Jalan keluar ini harus dipergunakan untuk menjawab permasalahan tenurial yang menjadi salah satu problem saat ini. Termasuk dengan mengembalikan Hutan Adat kepada masyarakat adat.

Problem Ketimpangan Tenurial dan Jalan Keluar
Ketimpangan tenurial di Maluku Utara lebih banyak merugikan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Bagaimana tidak, 46 persen atau 1,4 juta hektar dari 3,1 juta hektar luas daratan Maluku Utara telah di alih fungsi untuk konsesi di berbagai sektor, yakni Tambang, HPH, HTI, Perkebunan Sawit, dll. Sementara hanya 4 persen dari total luas hutan yang diperuntukan untuk masyarakat melalui PS, (baca: Riset FWI 2018). Akibat dari kebijakan yang lebih berpihak pada eksploitasi sumberdaya alam tersebut, Maluku Utara termasuk daerah dengan laju deforestasi cukup tinggi, 52 ribu hektar/tahun. Deforestasi tersebut telah menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan ekosistem yang hidup di wilayah ini.

Potensi konflik pada sektor ini juga cukup tinggi. BPSKL mencatat untuk wilayah Maluku (termasuk Maluku Utara) dan Papua, potensi Konflik tenurial di kehutanan mencapai 1,4 juta hektar. Salah satu penyebab konflik tersebut terjadi karena status kawasan hutan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Kawasan hutan di Maluku Utara sebagaimana diatur dalam SK Menhut 302/2013 seluas 2,5 juta hektar namun sebagian besar masih berstatus penunjukan. Status penunjukan sendiri sebenarnya belum memiliki kekuatan hukum tetap. Status tersebut membuat kawasan hutan menjadi rentan menimbulkan Konflik akibat dari tumpang tindih dengan hak-hak masyarakat adat yang dimasukan sebagai bagian dari kawasan hutan negara. Termasuk juga berbagai perkampungan pun masuk dalam status kawasan hutan. Hal tersebut membuat akses masyarakat adat dalam melakukan aktivitas keseharian mereka yang berhubungan langsung dengan hutan tersebut terbatasi.

Di beberapa lokasi, AMAN mencatat terjadi kasus kriminalisasi yang dilakukan negara kepada masyarakat adat dikarenakan masyarakat adat melakukan kegiatan tradisional mereka di dalam kawasan hutan negara. Penguasaan hutan sepihak oleh negara ini berimplikasi menimbulkan masalah yang berkepanjangan, termasuk menghalangi masyarakat adat membangun kembali hubungan mereka dengan haknya. Padahal Hutan Adat menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat itu sendiri.

Pemerintah Daerah Proaktif
Perhutanan Sosial membuka ruang untuk menjawab problem ketimpangan tenurial kawasan hutan tersebut. Terutama Hutan Adat yang bentuk kepemilikannya bersifat turun-temurun tanpa batasan waktu. Memang jalur Hutan Adat ini berbeda dengan skema lain yang menggunakan Hak Pengelolaan (HP) dan Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) yang prosesnya lebih cepat dari Hutan Adat yang harus terlebih dahulu subjek hukum atau masyarakat adat diakui melalui Perda. Di sinilah letak tugas pemerintah daerah untuk mempercepat proses pengakuan masyarakat adat sebagai pelaksanaan atas putusan MK 35. Tahun 2015 Pemkab Halmahera Utara mengeluarkan SK penetapan masyarakat adat Hibualamo. Sementara tahun ini ada inisiatif dari Pemkab Halmahera Tengah dengan mendorong Perda Masyarakat Adat dalam Prolegda 2018. Jika Perda tersebut disahkan tahun ini, tentu merupakan satu langkah maju bagi masyarakat adat di Halmahera Tengah untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka. Artinya proses mendorong 3 lokasi Hutan Adat dapat segera dilegalisasi oleh Menteri LHK.

Namun satu sisi untuk mendapatkan pengakuan melalui Perda ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses panjang dan benar-benar meyakinkan pemerintah daerah terhadap urgensi Perda tersebut semata-mata untuk menjawab problem yang dihadapi masyarakat adat. Di banyak daerah di luar Maluku Utara, telah banyak inisiatif Perda yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Ini dikarenakan kesadaran pemerintah setempat bahwa masyarakat adat adalah rakyat mereka sendiri, makin lambat mereka diakui makin meluas masalah yang mereka hadapi dengan demikian beban pemerintah menyelesaikan masalah tersebut juga makin berat. Pengakuan masyarakat adat melalui Perda merupakan jalan konstitusional yang ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana negara mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang lebih terpenting lagi pengakuan tersebut untuk menuntaskan masalah ketimpangan tenurial serta membuka kembali akses masyarakat adat terhadap hak mereka yakni Hutan Adat demi terciptanya kehidupan masyarakat adat yang lebih baik. Namun semua itu dapat tercapai jika pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat melalui Perda. (*)

Penulis: Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Maluku Utara.

Sumber: http://news.malutpost.co.id/index.php/read/2018/05/09/13/2884/hutan-adat

SURAT UNTUK TUAN PRESIDEN

 

Ketua AMAN Maluku Utara

Tuan Presiden, beta tahu tuan termasuk orang yang paling sibuk di Republik ini, tiap hari diperhadapkan dengan tugas Negara sampai tuan seng punya waktu lagi dengan keluarga.

Kali ini tuan harus melaksanakan tugas negara di Maluku Utara tepatnya di Kota Ternate dan Desa Tepeleo – Halmahera Tengah. Sebelum kesini tuan terlebih dahulu mampir dari satu pulau ke pulau lain. Beta bayangkan betapa capeknya dirimu tuan, karena itu beta berdoa semoga selama melaksanakan tugas Negara, tuan selalu dalam perlindungan Tuhan.

Tuan Presiden, hari selasa (08 Mei) tuan tiba di Bandara Babullah, lalu istirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan ke Tepeleo untuk meresmikan beberapa jembatan yang dibiayai APBN. Setelah itu tuan kembali lagi ke Ternate dan istirahat semalam sebelum melanjutkan perjalanan ke Papua. Jika melihat jadwal tuan di Tepeleo, kurang lebih 3 jam saja warga menyaksikan tuan secara langsung setelah itu mungkin sampai tuan lepas jabatan sebagai Presiden sudah tidak sampai lagi ke tempat itu. Mudah-mudahan tidak demikian.

Beta jempol tinggi buat tuan yang memang beda dengan tuan – tuan sebelumnya, kali ini beta saksikan sendiri, orang tersibuk di bangsa ini berkenang kunjungi pelosok Nusantara yang mungkin sebelumnya tuan tidak tahu Tepeleo itu ada dimana.

Karena itu beta akan cerita sedikit tentang Tepeleo, biar tuan punya gambaran Tepeleo bukan cuma masalah demokrafinya saja. Tepeleo, atau bahasa local menyebut Epele, adalah salah satu desa dari persukutuan tiga Negeri bersaudara yakni Were (Weda), Potons (Patani), Mobon (Maba). Persekutuan itu disebut “Fagogoru”. Tepeleo merupakan orang Patani yang asal mula hidupnya di tanjung Ngolopopo sebelum melakukan migrasi ke beberapa wilayah karena peningkatan jumlah penduduk dan bencana alam. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Patani. Penduduk Tepeleo kurang lebih 3 ribu jiwa, mereka hidup dari hasil perkebunan, nelayan, ada juga yang bekerja di sector jasa, pegawai pemerintah dan pengusaha. Kebun dan laut adalah system pengetahuan yang diwarisi dari turun – temurun. Dalam praktek kehidupan, masyarakat Tepeleo tunduk pada nilai – nilai luhur yang diwarisi moyang Fagogoru, yaitu ngaku re rasai (keberasamaan dan kekeluargaan), budi re bahasa (kebaikan dan santun berbicara), sopan re hormat (saling menghargai dan mengormati), matet re moimoy (takut dan malu pada kesalahan). Falsafah ini menjadi perekat dalam kehidupan social mereka.

Makanya tuan tidak perlu khawatir, kedatangan tuan di tanah tersebut adalah kehormatan bukan saja warga Tepeleo, tapi segenap warga Fagogoru yang tersebar dari ujung Gane Timur sampai Sondo – Sondo. Falsafah diatas akan menjaga tuan selama berada disana.

Tuan Presiden, bukan itu yang beta mau keluhkan sama tuan, ada beberapa hal yang perlu tuan tahu dalam kunjungan kali ini biar tuan tak sekedar menghabiskan uang miliyaran rupiah untuk sekali kunjungan tapi tak ada progress kemajuan pembangunan terutama yang bisa di nikmati masyarakat.

Tuan Presiden, Tepeleo dan sekitarnya adalah rakyat Indonesia yang belum sepenuhnya merdeka sejak bangsa ini dimerdekakan pada tahun 1945. Merdeka dalam pembangunan maksud saya, tuan. Dari dulu koneksitas antar wilayah ini dengan wilayah lainnya termasuk ke Ibukota Kabupaten Halteng di Weda, lebih banyak mengandalkan transportasi laut. Sebenarnya jalur darat sudah tersedia, tapi seng di aspal tuan. Jalan yang tersedia tidak layak dilintasi kendaraan. Jadi kalau musim laut seperti musim selatan dan timur, praktis daerah ini terisolir. Belum lagi musim ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Coba tuan bayangkan, 3 bulan itu masyarakat tidak bisa bepergian kemana – mana. Hasil pertanian mereka tidak bisa diangkut untuk dipasarkan di Weda atau di Ternate. Pokoknya aktifitas transportasi untuk menjangkau ibukota kabupaten lumpuh. Di musim ini masyarakat tidak beraktifitas lain selain berkebun.

Tuan Presiden, saya percaya tuan tahu cerita Columbus dan koloni Eropa mencari dunia baru pada abad-abad sebelumnya, itu karena mencari rempah – rempah, salah satunya Pala yang tumbuh di Tepeleo dan sekitarnya. Pala bukan lagi sekedar jenis komoditas yang bernilai ekonomis, tapi lebih dari itu sudah sebagai identitas orang Tepeleo. Pala ini di panen 3 kali dalam setahun dan merupakan salah satu sector ekonomi yang diandalkan masyarakat Tepeleo dan sekitarnya. Karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, tuan perlu tahu harga pala di pasaran kadang tidak stabil, bulan tertentu naik, bulan tertentu turun drastis. Petani pala kadang senang, kadang galau menghadapi dilema pasar. Belum lagi minimnya perhatian pemerintah untuk menintervensi pasar terutama komoditas tersebut menyebabkan petani pala harus berjalan sendiri untuk membangun hidup mereka dari sector perkebunan. Pada masa Presiden Habibie, petani pala dan cengkeh di Maluku Utara menikmati kemerdekaan karena tanaman yang mereka tanam punya nilai jual yang tinggi. Beta harap tuan bisa melakukan hal serupa. Tuan, beta yakin jika harga pala dan cengkeh naik, tuan akan lihat angka kemiskinan di Malut akan turun drastis. Semoga tuan percaya.

Tuan Presiden, tutupan hutan yang ada di belakang perkampungan Tepeleo itu sangat tipis. Namun Bupati Halteng yang separtai dengan tuan, sudah keluarkan 7 Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk menambang nikel disitu, ditambah dengan satu izin perkebunan sawit. Beta prediksi jika perusahan itu operasi, pala – pala yang ada di dalam hutan akan mati, krisis ekologi akan terjadi di Tepeleo dan desa – desa sekitarnya. Dipastikan bencana berupa banjir, krisis air dan Konflik agraria akan meningkat. Gagasan tuan tentang reforma agraria tidak akan tercapai, bahkan bisa jadi ini akan menjadi dosa tuan selama memimpin bangsa ini. Karena itu beta harap tuan bisa menegur Bupati supaya tidak doyan jual izin-izin. Wilayah kami ini terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil, tapi izin tambang yang dikeluarkan pemerintah dari 335 IUP menjadi 313 IUP setelah Korsup KPK. Coba tuan bayangkan berapa luas hutan yang terancam kehilangan fungsi. Beta berharap hutan di pulau – pulau kecil ini keberadaannya dapat dipertahankan sebagai cadangan untuk kelangsungan hidup manusia di kepulauan.

Tuan Presiden, tak jauh dari tempat berkunjung tuan nanti, ada satu pulau yang berbatasan langsung dengan Raja Ampat, namanya Pulau Gebe. Kalau tuan tanya orang ANTAM, tidak mungkin satu pun petinggi ANTAM yang tidak tahu itu pulau Gebe. Perusahan plat merah ini pernah berinvestasi puluhan tahun di pulau tersebut. Nikel yang diambil dari Gebe itu dibawah ke Jakarta sebagai pundi – pundi APBN. Sayangnya Gebe bukannya menjadi maju pasca perusahan tersebut bekerja. Malah kehidupan social, ekonomi dan ekologi setempat makin kritis. Gebe kini telah Collapse. Yang terjadi di Gebe adalah kejahatan korporasi. Bahkan demi hak untuk hidup, ada 11 orang warga yang harus masuk penjarah. Dengan segala hormat, beta mau sampaikan Gebe butuh perhatian dari tuan.

Tuan Presiden, beta berharap pada saat terbang bersama Helikopter menuju Tepeleo, mintalah pilot untuk berputar – putar sebentar diatas Kota Buli dan Maba. Mohon tuan menatap dari udara kondisi pulau – pulau kecil yang ada. Disana ada pelanggaran terhadap UU Nomor 27 tahun 2007 yang dibiarkan oleh Negara sendiri. Setelah pulau Gebe, kini pulau Gee dan Pakal yang dikeruk sumberdaya alamnya. Teluk Buli dibiarkan tercemar, karena sedimentasi dari tambang tersebut. Apa yang terjadi..!! masyarakat Mabapura, Buli, Maba dan sekitarnya saat ini makin sulit mencari ikan. Yang beta ceritakan ini bukan sebagai kamuflase. Ini menjadi gambaran buat tuan bahwa kondisi ekologi pulau – pulau kecil makin memprihatinkan. Bukannya pembangunan harus mempertimbangan keseimbangan alam..!! pengabaian terhadap lingkungan sama saja dengan mendekatkan malapetaka dalam kehidupan bangsa ini.

Tuan Presiden, laut yang ada di depan Tepeleo dan sekitarnya seringkali ada aktifitas illegal fishing yang dilakukan nelayan Filipina. Cerita orang Filipina mencuri ikan itu beta sudah dengar sewaktu beta masih SD. Bahkan ironi lain, aktifitas mereka itu bebas dan tidak ada yang larang, katanya ada kompromi nelayan ini dengan bawahan tuan yang ada di Desa dan Kecamatan. Beta minta tuan supaya perintahkan Nyonya Susi (Menteri  yang saya idolakan itu) perkuat pengawasan di laut Halmahera dan tegas dalam penegakan hukum.

Tuan Presiden, tentu yang paling terakhir beta harap tuan punya empati yang tinggi terhadap masalah kesejahteraan masyarakat Tepeleo dan Maluku Utara pada umumnya. Kami ini bagian dari warga bangsa yang banyak dilupakan dalam segala urusan pembangunan yang tuan dan pembantu tuan di Jakarta rumuskan. Padahal kami sangat berjasa terhadap kemerdekaan bangsa ini. Bahkan sumberdaya alam kami (kayu, emas, dan nikel), dikeruk habis untuk mempercantik Jakarta, yang ditinggalkan kepada kami bencana ekologi dan kemiskinan.

Beta harap kunjungan tuan tidak sekedar melaksanakan acara potong pita atau hal – hal ceremony lalu selesai dan tuan pergi lalu kami kembali hidup dengan masalah yang kami hadapi tanpa tahu bagaimana menyelesaikannya. Tentu tuan juga tidak mau seperti itu. Karena itu beta harap kunjungan kali ini tuan bisa ajak petinggi – petinggi di negeri ini untuk diskusi sama-sama masalah yang dihadapi rakyat lalu menyusun agenda perubahan yang perlu dilakukan untuk merespon masalah yang tuan dapat selama kunjungan. Beta kira itu sebagai cara yang tepat dalam setiap kunjungan tuan. Yang paling akhir beta titip kemarahan ini kepada tuan supaya tuan bisa marah kepada Gubernur, Bupati/Wakilota yang lebih keenakan bersenang-senang dengan jabatan yang mereka dapat dan malas mengurusi masalah rakyat. Semoga tuan dan ibu negara sukses dalam segala urusan Negara.

Penulis: Munadi Kilkoda

Ali Yang Meratap Hidup Karena Tidak Bisa Berbuat Apa-Apa

AMAN Malut dan Daurmala setelah berkunjung dan foto bersama Ali dan Keluarganya di rumah kontrak mereka.

Sejak berada di Ternate 12 Oktober 2016, 10 anggota keluarga dari suku Tobelo Dalam (O’Hongana Manyawa) Ali Mustika, Rina, Nudhidayanti Eve, Rahmat Eve, Bilal Eve, Reva Eve, Bella Eve, Boi Ali Mustika, Marwa Kokomane, Jein Nuhu yang keluar dari hutan Akejira beberapa bulan lalu, hidupnya sungguh memprihatinkan. Mereka harus beradaptasi dengan kultur dan lingkungan yang berbeda dari biasanya. Mereka tidak memiliki pekerjaan untuk membiayai kehidupan mereka sehari – hari. Sehari – hari cuma hidup di dalam rumah. Beruntung warga disekitar masih punya empati untuk memberikan sumbangan makanan maupun pakaian.

Saat AMAN dan Daurmala berkunjung di rumah kontrakan mereka terlihat beberapa anak yang bermain menderita penyakit kulit di sekujur kaki dan tangan mereka, namun tidak mendapatkan perawatan penyembuhan.Tampak juga beberapa anak dan seorang pemuda dengan pakaian juba baru saja selesai melaksanakan sholat Dzuhur. Salah satu diantara mereka Ali Mustika yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Ali adalah nama yang diberikan setelah beliau bersama beberapa anggota keluarga tersebut memeluk agama Islam, sementara nama beliau di hutan adalah Pupudo. Pria yang menurut keterangan Akte Kelahiran yang dibikin oleh pihak kelurahan Moya baru berumur 27 tahun tersebut, sudah sedikit fase menggunakan bahasa Melayu Ternate, dibandingkan yang lainnya. Ali sendiri adalah suami dari Rina, ibu tirinya sendiri yang dinikahi setelah ayahnya meninggal.

Ali mengatakan mereka sudah tidak mau kembali ke hutan, namun tidak tau harus tinggal dan hidup dimana. Bagi Ali yang penting mereka bisa makan sehari – hari. Ali sendiri mendambakan bisa memiliki sebidang tanah supaya bisa dijadikan lahan kebun. Namun sulit bagi Ali untuk mewujudkan mimpi itu di Kota Ternate yang praktis sudah tidak ada lahan kosong.

Sebagai kepala keluarga, tentu Ali memikul tugas dan peran yang cukup berat, namun tidak demikian dengan kondisi mereka saat ini. Ali sepertinya tidak berdaya, beliau tidak bisa bekerja apa-apa, tidak ada skill yang di miliki untuk bekerja dengan cara kerjanya di Kota. Segala kebutuhan mereka diharapkan datang dari belas kasihan warga, termasuk Ali pun demikian.

Ali dan keluargnya juga baru saja menghadapi masalah ketika anak tirinya Nurhidayanti Eve (Rurut) dibawa orang lain ke Galela untuk dikawinkan dengan warga setempat tanpa melalui pembicaraan dengan mereka sebagai orang tua. Namun mereka tidak berdaya untuk mengambil kembali anak tirinya tersebut. Ali dan Rina pasrah dengan kejadian tersebut, bahkan tidak tau anak mereka saat ini ada dimana.

Kelompok orang Tobelo Dalam ini keluar dari hutan beberapa bulan lalu. Indikasi mereka keluar dari hutan Akejira karena semakin menipisnya sumber pangan yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari – hari. Juga sering terjadi perang antar kelompok orang Tobelo Dalam yang membuat mereka yang tidak kuat harus menerima nasib tersingkir dari ruang hidup mereka. Selama berada di Ternate, Ali dan 9 anggota keluarga tersebut mendiami rumah yang di kontrak Yayasan Al-Munawar di Kelurahan Moya – Ternate Tengah.

Kedatangan mereka di Ternate, bukan atas keinginan Ali dan keluarganya, namun mereka dibawa oleh Yayasan Sukma. Awalnya mereka ditempatkan di kelurahan Toloko/SKB, lalu dipindahkan lagi ke Moya. Keterangan warga, selama kurang lebih 3 bulan berada di Moya, Yayasan tersebut sudah jarang mengunjungi mereka, bahkan sumbangan pun jarang diberikan. Beberapa kali mereka dapat sumbangan beras dan uang dari Yayasan Al-Munawar namun tidak seberapa karena tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari – hari.

Jika mereka kehabisan makanan biasanya mereka akan berkunjung di rumah warga dan meminta makanan. Makanan yang paling mereka sukai seperti ubi, pisang, singkong dan sagu. Jenis makanan inilah yang akrab dengan lidah mereka semasa di hutan.

Saat keluar dari hutan, Gubernur Maluku Utara juga sempat bertemu dengan mereka, namun tidak disertai bantuan untuk membantu Ali dan keluarganya. Sejauh ini pemerintah provinsi tidak pernah mengunjungi apalagi memberi bantuan ke mereka.

Ali dan keluarganya harus berusaha keras beradaptasi dengan lingkungan yang mereka tempati. Beruntung warga di Moya bisa menerima mereka apa adanya dan telah dianggap sebagai bagian dari warga pada kelurahan tersebut. Jika mereka sakit dan berobat di RSUD, warga berbondong – bondong memberikan sumbangan untuk mencukupi biaya mereka berobat. Pernah sekali Ali dan keluarganya sakit dan harus di rawat di RSUD Chasan Boesoiri, biaya berobat mereka datang dari hasil gotong royong warga setempat. Tidak cuma itu, beberapa anak mereka juga diambil oleh warga untuk disekolahkan baik di TK maupun SD.

Ali dan keluarganya sebenarnya berharap bisa membangun hidup mereka dengan kemampuan yang mereka miliki. Sebagai orang yang lahir dan besar di hutan, Ali memiliki kemampuan untuk membangun masa depan keluarganya dengan cara dan kebiasaan mereka sendiri. Tentu kita berharap Ali bisa kembali menggarap tanah, mereka harus memiliki itu, karena dari situ, segala yang dibutuhkan untuk makan dan minum bisa diatur oleh mereka kembali. (ADI)

 

Yonelo, Ruang Hidup dan Pariwisata

Telaga Legae Lol yang emnjadi sumber pangan orang Sagea

Yonelo merupakan sumber Cadangan Pangan Orang Sagea, Yonelo atau juga biasa disebut Telaga Legaye Lol yang letaknya di sebelah Barat Perkampungan Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Selain menjadi destinasi wisata,Yonelo juga merupakan sumber cadangan pangan bagi orang sagea. Penyebutan kata Yonelo adalah sebutan dalam bahasa Lokal orang Sagea atau biasa disebut Telaga Legaye Lol. Sebutan ini karena Telaga ini letaknya dikaki bukit Gunung Legae Lol. Sementara nama Gunung Legae lol merupakan Gunung yang dikeramatkan orang Sagea yang artinya  “Kakek  yang bertubuh Besar dan berilmu”. Air di telaga ini rasanya payau.

Mau berkunjung…? Nah.. pengunjung akan tmenempuh jarak mencapai gerbang danau kurang lebih 2km, tapi sebelum itu pengunjung akan turun menarik perahu yang akan ditumpangi  ketika  mencapai menuju muara Danau karena badan airnya yang tidak begitu   lebar dan dangkal pula, sebelum melanjutkan perjalanan pengujung juga bisa mengabadikan momen di pantai Yonelo atau Bobane Jailolo. Airnya yang jerni bersih serta berpasir itu menambah suasana dan cocok bagi pecinta fotogarafer mengabadikan Momen di Bobane Jailolo. Pokonya “keren abis” kata anak muda sekarang.

Eitss..Lanjut, tumpangi transpotasi tradisional dengan meningkamati pohon mangrove yang berjejeran di kiri kanan badan air, sebelum mencapai gerbang Danau, kita juga bisa melihat akar mangrove sampai ke dasar ada ikan-ikan kecil keluar-masuk di akar mangrove itu.

Lama perjalanan kurang lebih 25 menit dari Desa Sagea untuk mencapai gerbang Danau. Sarana transportasi yang digunakan untuk mengunjungi danau ini adalah longboat, masyarakat tempatan menyebutnya Katinting. Sedangkan jarak telaga Yonelo dari Kota Weda adalah 56 km.

Telaga ini panjangnya 2,5 km dan lebarnya kurang lebih 2,4 km. Di tengah Telaga ada satu pulau kecil yang diberinama Pulau Yefi. Keberadaan Pulau Yefi pun menamba keunikan tersendiri di tengah Telaga Sagea. Ada tumbuhan bakau yang terbentang separu mengilingi danau serta kayu lainnya, ada juga pohon Sagu yang ditanam di bibir Danau. Biasanya, jika pohon sagu sedang berbunga, pengunjung danau akan mendengar suara Burung Nuri yang sedang mencari makan, mencicipi bunga pohon sagu dikala Sore dan pagi hari.

Selain tempat sumber pangan, Pohon-pohon yang tumbuh lebat di kaki bukit gunung Legae Lol ini, menyimpan banyak satwa burung yang dilindungi yaitu, Burung Paru Bengkok, Kapasan Halmahera (Lala geaurea), Kacamata Halmahera (Zosterop satriceps), Cekakak Biru-putih (Todir hampusdiops), Gagak Halmahera (Corvusvalidus), Burung Rangkong atau burung taon-taon, burung Bidadari Halmahera serta masih banyak lagi burung endemik lainnya.

Memang danau ini tersimpan Sumber Daya Alam Hayati yang dapat juga dikonsumsi, airnya yang payau menyimpan sumber makanan yang tiada habisnya, ini patut disukuri. Di dasar danau hidup kerang-kerang danau yang dapat diolah untuk dijadikan makanan seperti abon dan sebagainya dengan kadar protein yang sangat tinggi, ada pula hidup kepiting Bakau.

Tempat Keramat

Bukan hanya destinasi wisata di Halmahera Tengah, danau ini juga yang seketika musim selatan tiba, orang-orang tidak bisa melaut. Demi memenuhi hidup di musim selatan mereka akan pergi ke telaga Yonelo. Di sana mereka bisa memancing, mencari kerang, membuang jaring dan sebagainya. Di dalam danau juga hidup ikan bandeng yang menjadi adalan orang segea ketika pergi memanicing.

Selain menjadi sumber pangan, danau ini juga adalah tempat yang dikeramatkan, di ujung danau ada sebuah makam yang berdekatan dengan sebua mata air tawar. Menurut cerita rakyat orang Segea, di tempat ini dimakamkan turunan kesultanan Jailolo yang bernama Muhammad Taher. Hingga kini, makam ini dikeramatkan oleh masyarakat Sagea dan sekitarnya. Makam ini sering dijadikan sebagai tempat ziarah baik oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat yang ada di luar Kabupaten Halmahera Tengah.

Namun, danau kini terancam dengan izin tambang yang bercokol di dekat Danau, izin tambang seperi PT Firs Pasifik Mining sangat perpotensi mengancam sumber kehidupan Danau dan orang Sagea akan kehilangan sumber pangan. Belum lagi luas konsesi PT Weda Bay Nikel yang merambat hingga ke dekat danau. Sekarang danau dihimpit dua perusahan yang bergerak di komoditas Nikel. Hutan telah di gusur dan tersisah tanah merah yang mengangah. Sehingga melihat hal ini, tentu penulis sangat dan sangat berharap agar kita menjaga alam yang telah memberikan sumber pangan untuk keberlangsungan hidup kita.

Sumber: www.jalamalut.com.

Penulis:

Supriyadi Sudirman
Supriyadi Sudirman
 

Perjuangan Orang Gebe Merawat Harapan

 

Sekilas Tentang Gebe

Gebe, satu dari sekian banyak pulau di Maluku Utara yang kaya sumber daya alamnya. Ada nikel disini. Secara historis, pulau kecil ini sebelum kehadiran negara hingga saat ini merupakan wilayah Kerajaan Tidore yang dipimpin Sangaji Gebe. Jika membuka kembali sejarah, Pulau Gebe sudah didiami oleh manusia sejak zaman purbakala dan memiliki bahasa sendiri. Terdapat dua suku asli Gebe, Wetef dan Wagiya. Seiring berjalannya waktu, kedua suku ini berkembang lalu menghasilkan empat marga; Umsipiyat, Umsandin, Umlati, dan Umsero.

Sebelum Islam masuk, suku-suku ini percaya pada kekuatan supranatural dan mereka hidup di gua-gua. Sehari-hari mereka saling membunuh dan saling memakan satu sama lain. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, ada sekelompok orang datang dari Serambi Makkah untuk menyebarkan Islam. Namun setelah mereka menduduki Gebe, mereka dibunuh satu persatu oleh suku-suku di Pulau Gebe dan tidak ada yang tersisa. Baru pada tahun-tahun berikutnya, seorang berkebangsaan Palembang menginjakkan kaki di Gebe dengan maksud siar Islam. Dan beliau berhasil mengeluarkan mereka dari goa serta mengislamkan beberapa di antaranya.

Nama Gebe ada dua versi yang disampaikan masyarakat. Pertama, kata Gebe berasal dari bahasa Tidore, yaitu Ge berarti “di situ” dan Be berarti “di mana”. Nama ini mulanya adalah perjalanan pihak Kesultanan Tidore dari Patani-Weda menuju Papua. Di dalam perjalanan mereka menemukan Gebe ketika malam dan bertanya-tanya perihal Gebe. Salah seorang mengatakan “mega ge?” (apa di depan itu?), seseorang menjawab “be?” (di mana). Kemudian ada yang menjawab “ge” (di situ). Gabungan “ge” dan “be”  itulah yang menjadikan pulau mungil ini bernama Gebe.

Kedua, Gebe berasal dari bahasa Gebe kuno yaitu GEB yang berarti “lunas perahu”. Menurut cerita, versi ini erat kaitannya dengan terpecahnya perahu nabi Nuh a.s. yang bagian dasar perahunya (lunas) adalah pulau Gebe. Tapi kata Geb kemudian dirubah Gebe sewaktu penjajahan Belanda. Ada beberapa hal yang mengganjal perihal nama dan asal-usul Gebe, namun diakui secara luas di dalam masyarakat Gebe.

Selain itu, bapak Jamma, penduduk asli yang juga tokoh agama itu mengisahkan bahwa Gebe terdiri lima huruf Hijaiyah yakni Nun, Kaf, Lam, Fa dan Sin. Kelima huruf ini disimbolkan diatas bukit pada gunung-gunung di Gebe yaitu bukit Kaf dan Lam1 di bagian barat, Elfanun2 bagian timur, gunung Fa terpisah di depan Gebe dan bukit Smingit yang berada diantara desa Sanafi dan Umera.

Penyebaran Islam di Gebe sama pula daerah lain di Indonesia. Masuknya ajaran Islam ke Gebe dibawa oleh Abdul Manau, laki-laki berkebangsaan Palembang. Beliaulah yang membangun pemukiman warga yang sekarang menjadi desa Sanafi. Sanafi adalah desa pertama di Gebe, tapi karena sering terjadi konflik internal, sebagian warga melarikan diri dan membangun desa di tempat lain. Jadi terbentuklah desa Umera, Umiyal, dan Yam. Sedangkan desa Kacepi, Kapaleo, Mamin, dan Elfanun dibentuk  setelah hadirnya perusahaan PT. Aneka Tambang (ANTAM) pada 1979.3

Di Gebe, khususnya tanah adat atau tanah ulayat bisa ditelusuri melalui surat pernyataan yang dikeluarkan Sultan Tidore ke-32 yaitu Sultan Achmadul Mansur Sirajuddin Syah (1821-1856) tertanggal 6 Rajhab 1241 Hijriyah.

            Berikut ini adalah pernyataan Sultan Achmadul Mansur Sirajuddin Syah:

Pernjataan Hak Milik Hak Atas Tanah Papua ( Irian Barat): Kita Paduka Seri Chalifah annurul mulki dlasiman fil asjikin wahuwa said Acmadul Mansur Sirajuddin Sjah Katjil Djauhan Jusuf Sultan dari kerajaan istana tidore serta pasisir2 dan pulau2  jang berta’luk dan berbakti di bawah keperintahannja di dalam perlindungan oleh gubernemne belanda tanah hindia masjrik pada siapa jang melihat  dan membatja ini selamat adanja.-Sjahdan, ada tertimbun sebarang sjak dari hak kebenaran  dan kepunjaan sungguh oleh kerajaan tidore atas sekalian pasisir2 tanah papua, man di cari pulau2 pun begitu lagi  dari tanah besarnja. maka kita paduka seri sultan tidore serta putra2, bobato2, menteri2 dan sekalian pegawai2. atas perjara keradjaan tersebut adalah bernjataan serta berkekuatan dengan surat  wartakan jang sesungguhnya dari kala-kala dahulu belum lagi zaman keperintahan seri sultan  saifudin jang mahrum  atas rachta  kerajaan tidore dan pasisir2 serta taluknja segala  pulau2 tanah papua itu  jang dimanakan pulau2 gebe, joy, gak, ju, bo-popa, pisang, waigeu, salawati, baatanta, misowol, dengam sekalian pulau2 berikutnja serta papua tanah besar  yang di namai “niauw guinia”  sekalian tempat tanjung2 nja dari sebelah utara sampai selatan dan dari timur sampai ke barat sudahlah menjadi kepunjaan  sungguh dan benar dan mengenai memegang peraturan oleh kerajaan tidore tersebut. di luar sebarang enggan berpilihan atas bersangkalan dari seberang lain kerajaan atau djenis perintahan.- Maka djikalau sekarang lain kerajaan atas djenis keperintahan hendak mengharu biru  atau mengurangi kebenaran keradjaan tidore atas perkara itu, kita seri sulthan wajib pada melawan menegakan segala berkehendakan atau perbuatan sebegitu rupa serta dengan sangat mohon tolongan melindungi kita serta keradjaan kita yaitu maha tuan geberneman wolanda jang memegang  keperintahan atas sekalian tanah maluku adanja.-begitulah sudah di menjuratkan dan berbuat atas gunung tidore pada 6 h. b. radjab tahun 1241 hijriyah.-adalah bertanda sulthan tidore TTD(Achmadul Mansjur Sirajuddin Sjah).”

Surat di atas jelas bahwa Gebe secara keseluruhan, utara hingga selatan maupun timur hingga barat, adalah wilayah tanah adat atau tanah ulayat yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Tidore. Seluruh bukti-bukti kebenaran atas tanah adat diakui semua masyarakat Gebe hingga sekarang. Namun didorong oleh kepentingan kelompok, baik dalam masyarakat Gebe dan pihak luar, mereka memanipulasi tanah adat Gebe sehingga luas tanah adat berkurang. Ada beberapa daerah dinyatakan sebagai daerah bebas (kosong) melalui surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa Kapaleo Soleman D.S. dengan nomor 140/…/VI-92, tertanggal 1 Mei 1992 tentang penguasaan sebagian tanah di Gebe yaitu 900 hektar.

Selain itu, Soleman juga mengurai wilayah Gebe dibagi beberapa bagian, yaitu bagian utara tanah negara (kosong), timur Sanafi sampai Mamin, selatan Kacepi sampai Yam bagian, dan barat area pertambangan PT. Aneka Tambang (Antam). Surat yang dikeluarkan Soleman (alm.) tersebut jika dihubungkan dengan surat pernyataan Sultan Achmadul Sirajuddin Syah, maka jelas bertolak belakang. Sedangkan Soleman bersikeras mempertahankan bahwa Gebe di sebagian wilayah yaitu bagian selatan dan barat adalah tanah negara (bebas).

Bercokolnya Perusahaan Tambang di Gebe

Persoalan manipulasi hak tanah menjadi terang setelah diketahui bahwa Soleman adalah karyawan penting di Antam. Soleman adalah “pemain” dibalik pembuatan surat keterangan pembatasan wilayah. Secara otomatis, keberpihakan Soleman lebih kepada kepentingan perusahaan dibandingkan masyarakat Gebe. Bukan hanya Soleman, ada nama lain juga bersengkongkol dengan Antam. Dan, Antam kemudian mengalihkan fokus masyarakat dengan mendirikan PT. Gebe Karya Mandiri (GKM) dan penanggungjawabnya diberikan kepada penduduk pribumi.

Dalam laporan yang dikirim oleh tokoh masyarakat Thalib Abdul Karim atas nama Masyarakat Miskin Gebe, pada 12 Mei 2011 dengan nomor SM 01/05/20114 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa Bakir Abd. Gani (kepala desa Mamin), Kasim Abdullah (warga Yam dan mantan karyawan Antam), Abd. Rasid Marsaoly (warga Kacepi yang juga mantan karyawan Antam), H. Haidir (warga Banemo, Patani), dan H. Mahmud (warga Kacepi). Diantara kelima orang ini, Kasim Abdullah adalah petugas pengekspor. Menurut Thalib, kelima orang ini juga aktor ketika GKM pada 2009 menancapkan “tiang” penindasan di Pulau Gebe.

Kata beliau sebagaimana tertuang di surat tuntutan, menyebutkan Bakir, Kasim, Rasid, Hi. Haidir dan Hi. Mahmud adalah pengelola GKM. Dalam surat itu menerangkan bahwa, “Hasil ekspor 27 kapal  dan sisa nikel sebanyak 100.000 ton habis terjual dan hasilnya di bagi-bagi oleh oknum anggota GKM yang terdiri dari pimpinan GKM yakni Bakir yang memperoleh 2,7 Milyar. Anggota GKM yakni Kasim dan H. Haidir sama-sama 3 Milyar, sedangkan Rasid dan H. Mahmud masing-masing 2,5 Milyar. Oknum-oknum GKM berasal dari Gebe dan Patani ini adalah mantan karyawan Antam.”

Masih dalam surat tersebut, Thalib berkisah bahwa Antam selama 25 tahun beroperasi di Gebe, tidak adil kepada karyawan yang asli penduduk Gebe. Selama kegiatan eksplorasi dan ekspor, Antam hanya memprioritaskan karyawan dari Pomala dan luar Gebe yang lain. Alhasil, konflik horizontal sesama masyarakat Gebe dan pendatang sering terjadi. Pada 2006, sekitar 429 kepala rumah tangga menuntut Antam agar segera membayar biaya pembebasan lahan sebesar  600 Milyar. Tapi lagi-lagi, pihak perusahaan hanya berjanji. Hal ini membuat masyarakat Gebe semakin marah dan konflik kembali pecah. Konflik 2006 merupakan puncak dari sekian konflik yang pernah terjadi.

GKM dalam perjalanannya kian merisaukan masyarakat, disebabkan kurangnya perhatian dan tanggungjawab untuk masyarakat. Dan, akhirnya pimpinan GKM memutuskan untuk menghentikan aktivitas perusahaan, seterusnya menyerahkan semuanya termasuk biaya sisa 20 Milyar ke PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara (FBLN).

Tentang PT. FBLN

Beberapa hari lalu, ketika saya bersama kawan-kawan aktivis berkunjung ke Gebe, saya mewawancarai Bapak Rauf Salama, kepala desa Umiyal. Dia pun bercerita, ”Semua kepala desa, termasuk saya, diundang oleh Ibu Mery untuk menghadiri acara pernikahan anaknya di Jakarta. Awalnya tidak terpikirkan bahwa keberangkatan kami ke Jakarta adalah siasat Ibu Mery demi memuluskan rencananya soal FBLN. Tapi saya tetap yakin ada sesuatu dibalik semua ini. Setiba di Jakarta, saya dan kepala desa yang lain dibawa jalan-jalan ke gedung-gedung mewah, makan di restoran mahal, hingga ke toko pakaian dan sepatu.

Lanjut Rauf, “Kami disuruh memilih sepatu dan tidak perlu berpikir soal pembayarannya, karena itu urusan Ibu Mery. Saya semakin bingung. Kepala desa yang lain sudah mencari-cari sepatu yang cocok untuk mereka. Karena takut, saya keluar dari toko itu. Tak lama kemudian mereka juga keluar. Dan tak satupun dari kami yang membeli sepatu. Ketika pulang, tiket kami ditanggung Ibu Mery. Katanya, biaya pulang ke Gebe, ia yang tanggungjawab. Beberapa bulan setelah berada di Gebe, saya didatangi seorang laki-laki. Atas perintah Ibu Mery, saya disuruh menandatangani selembar surat. Akhirnya saya sadar tujuan kami diberangkatkan ke Jakarta waktu itu. Saya pun tanda tangan surat itu, karena saya melihat kepala desa yang lain juga tanda tangan.”

Kedatangan FBLN di Gebe tidak terlepas dari peran GKM dan Antam. Bisa dikatakan FBLN adalah “anak kandung” Antam, karena izin usahanya menggunakan izin pinjam pakai dari GKM. Kedatangan FBLN dengan misi membuka lapangan kerja itu justru menimbulkan masalah lebih serius. Beberapa catatan buruk dilakukan FBLN, misalnya ketika Ibu Mery, pimpinan FBLN dalam pertemuan terbukanya dengan masyarakat di pasar Gebe. Beliau memberikan harapan pada masyarakat, “Jika PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara beroperasi, lampu tinggal  kontak, air tinggal putar kran.”

Tatkala masyarakat menerima FBLN untuk beroperasi, pihak perusahaan melupakan janji sampai hari ini. FBLN merealisasikan janji selalu setengah hati dan itupun dikarenakan masyarakat menggelar demonstrasi. Bantuan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk mesin listrik hanya berjalan satu-dua minggu. Seterusnya tidak lagi diperhatikan. Sejak beroperasi, FBLN belum pernah bersosialisasi terkait Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah disepakati bersama pada 23 Mei 2013. Akibatnya limbah perusahaan mengalir ke sembarangan tempat, bahkan di pantai limbah perusahaan ada di mana-mana. FBLN tidak memedulikan hal ini, padahal limbah sangat berbahaya bagi kesehatan.

Perusahaan sering menawarkan uang ratusan juta hingga milyaran rupiah kepada orang-orang yang menggerakkan aksi protes oleh masyarakat. Dan itu diakui beberapa orang, tetapi mereka tidak menerimanya. Tidak sebatas itu, penerimaan gaji kerap menimbulkan amarah, khususnya tenaga kerja lokal. Hal itu terjadi bertahun-tahun. Misalnya, tenaga kerja dari Ambon yang ditempatkan di asrama dan terlayani secara baik, mulai dari konsumsi hingga kebutuhan lainnya. Tapi konsumsi tidak merata meski dalam bidang kerja yang sama. Tenaga kerja luar Gebe menerima jatah konsumsi tiga kali dalam sehari, sedangkan karyawan lokal dua kali sehari. Anehnya, karyawan yang tidak setuju dengan kebijakan perusahaan akan dipecat tanpa alasan.

Masalah berikut adalah FBLN menunggak biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyurati FBLN namun tak satupun surat itu direspon. Surat pertama dikirim pada 16 September 2014 dengan nomor 970/95/DP3T/9/2014 disertai keputusan retribusi. Kedua pada 4 Maret 2015, ketiga pada 16 Juni 2015, keempat pada 12 november 2015. Surat kelima pada 17 Desember 2017 disertai sanksi 2% yaitu sebesar Rp 222.875.000,- karena keterlambatan pembayaran IMB.

Surat kelima itu dibalas oleh FBLN yang didalamnya menerangkan bahwa FBLN akan melunasi tunggakan sekaligus dendanya pada akhir Januari 2017. Direktur Utama FBLN Maria Candra Pikal, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan sanksi berupa denda 2% atas keterlambatan pembayaran IMB yang jatuh temponya 12 September 2015 lalu.

Penderitaan Masyarakat Gebe

Akibat penderitaan yang dirasakan masyarakat Pulau Gebe, pada 2010 mereka melakukan aksi demonstrasi di lokasi Antam untuk menuntut ganti rugi setelah pembebasan lahan maupun sederet masalah yang lain. Mereka membangun tenda dan berminggu-minggu menduduki Antam, mulai dari pemuda, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga tokoh masyarakat. Mereka juga membawa penyediaan makanan.

Penderitaan masyarakat Gebe luput dari kepedulian pemerintah dan para wakil rakyat. Malah mereka (masyarakat Gebe) menganggap derita dan konflik yang dialami merupakan pembiaran atau sengaja dirawat oleh para elit. Selama melakukan perlawanan, masyarakat Gebe mendapat ancaman yang luar biasa. Lebih gawat lagi, aksi demonstrasi berakhir mengenaskan yakni penembakan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat Gebe. Tragedi kemanusiaan itu melukai beberapa massa aksi. Dan pada aksi tersebut hanya Corporate Social Responsibility (CSR) saja yang direalisasikan, sebagian tuntutan sengaja diabaikan demi menutup masalah lain yang lebih besar.

Penjajahan atas Pulau Gebe dimulai sejak 1968 oleh perusahaan Jepang PT. Indonesia Nickel Development (INDECO) hingga PT. FBLN sampai detik ini. Artinya penjajahan terhadap masyarakat Gebe sudah puluhan tahun lamanya. Pemerintah sengaja menciptakan ketimpangan sosial di daerah yang kaya sumber daya alam. Hal ini dilakukan secara sadar. Infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih tidak tersalurkan dengan baik. Kemerdekaan yang seharusnya membebaskan masyarakat Gebe dari belenggu ketidakberdayaan hanyalah mimpi. Seorang nenek pernah berkata pada saya,”Bilang pe dorang sadiki, so bae siksa tong, tong so tara poha….”5

Entah sampai kapan masyarakat Gebe harus hidup menderita. Wallahualam…. (*)

*Catatan:

1tempat ini sebelumnya menjadi arena pertambangan INDECO, ANTAM, GKM, dan FBLN. Berkat perjuangan masyarakat Gebe, bukit Kaf dan Lam dibebaskan, karena selain sebagai tanah adat juga ada bukti sejarah seperti tungku masak yang terbuat dari batu.

2bukit elfanun sementara dibangun pabrik FBLN dan masih bersengketa.

3hasil wawancara bapak Jamma.

4surat tuntutan dikirim ke Presiden dan KPK tapi tidak pernah sampai, karena dicegah oleh oknum tertentu dari instansi yang menangani soal BUMN.

5artinya beritahukan kepada mereka (pemerintah dan perusahaan), cukup menyiksa kami, kami sudah tak mampu….

Sumber: jalamalut.com  http://www.jalamalut.com/index.php/2017/01/perjuangan-orang-gebe-merawat-harapan/

Penulis

Penulis

 Imran Husen | Ketua Umum PB. dJAMAN Maluku Utara

Bendera RRC dan Kedaulatan yang Hilang

Oleh : Supriyadi Sudirman

Kerusakan Lingkungan akibat perusahan Tambang di Maluku Utara (Dok AMAN Malut)

Sontak. Rakyat Maluku Utara digemparkan dengan adanya pengibaran Bendera Republik Rakyat China (RRC) pada  Jumat, dua puluh lima November Dua ribu Enam Belas itu terjadi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pengibaran Bendera RRC itu ditandai dengan mulainya investasi, peresmian Smelter milik Perusahan Tambang Wanatiara Persada.

Hal ini pun menjadi viral di media sosial, fesbuk, twitter, black berry massager, hingga media elektronik local dan nasional memajang judul kira-kira begini, “bendera China Berkibar di Ternate”. Padahal, Pulau Obi begitu jauh dengan daratan Pulau Ternate. Bisa semalam perjalanan laut dari Ternate ke Pulau Obi. Hohoho..

Hal ini pun menjadi perbincangan—isu hot di Kampus, Kedai kopi, rumah makan, salon, tempat cukur rambut, hingga pangkalan ojek. Beberapa OKP maupun mahasiswa yang tergabung di dalamnya pun merespon hal ini dengan memantik—layaknya viral “NKRI Harga Mati”. Mereka pun merespon dengan cerita kejuangan orang-orang terdahulu melawan penjajah hingga akhirnya, melakukan aksi turun jalan dengan tuntutan kira-kira begini; Gubernur Malut harus tanggungjawab dan copot Kapolres Halsel.

Saya rasa, respon para saudara-saudara OKP ini adalah bagian dari semangat “Nasionalisme”. Iya, ada nilai positifnya.

Terkait kejadian tersebut, banyak media yang memberikan infosmasi tersebut; Saat  rombongan pejabat dan wartawan lokal menuju lokasi peresmian smelter di pulau Obi,  mereka menumpangi kapal Motor Sumber Raya 04 bersama perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan tentu Gubernur Maluku Utara pada pukul 08.30.WIT. Seketika, muncul informasi tentang pengibaran bendera RRC yang posisinya sejajar dengan bendera Negara Republik Indonesia namun ukuran bendera China itu lebih besar dari Sang Saka Merah Putih.

Melihat kejadian tersebut, awak media yang berada di lokasi pun berinisiatif menurunkan bendera China itu. Namun, upaya para wartawan ini dihalang oleh karyawan lapangan perusahaan dan Kapolres Halmahera selatan dengan dalih; biarkan orang China sendiri yang menurunkan bendera mereka agar tidak terjadi permasalahan yang besar.

Suasana menjadi tegang ketika hal ini direspon Pasintel Lanal Ternate Mayor Laut Harwoko Aji yang segera memerintahkan langsung kepada Sertu Mar Agung Priyanto anggota Sintel Lanal Ternate secepatnya menurunkan Bendera China yang berukuran lebih besar dari Sang Saka Merah Putih. Kira-kira begitu kronologis yang beredar di media sosial.

Oke, kembali ke semangat nasinalisme yang timbul atas kejadian tersebut. Namun, kiranya kita juga harus melihat fakta di balik kejadian pengibaran bendera RRC tersebut: berikut sekadar informasi bahwa, Perusahan Tambang Wanatiara Persada (PT WP) ini mengantongi izin Operasi Produksi dengan nomor SK 81 Tahun 2011. PT ini beroperasi dengan luas konsesi sebesar 1.725,54 Ha untuk mengambil Nikel yang ada di perut Bumi Kie Raha.

Kedaulatan Dirampas

Kedaulatan Negara ini bukan hanya pada simbol-simbol belaka. Akan tetapi kejadian yang membuat kita semua geram dengan berkibarnya bendera RRC di selatan Halmahera ini berada dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia yang di dalamnya ada pemerintah yang mengatur kedaulatan bangsa Indonesia untuk kehidupan rakyatnya. Betul, atas kejadian ini telah mencederai bahkan bisa dikatakan tidak menghargai symbol kebangsaan kita Sang Saka Merah Putih. Kenapa tidak? Buktinya bendera RRC lebih besar dari Saka Merah Putih! Wajar kalau kaum muda pun turun ke jalan merespon kejadian tersebut.

Semua orang ingin berdaulat, berdaulat atas apa? berdaulat atas tanah, bukankah Wiji Tukul telah mengingatkan kita, “Semua Orang Butuh Tanah.” Bisa dikata,  di balik pengibaran bendera RRC itu adalah, kedaulatan rakyat telah diambil sebab, tanah rakyat sudah beralih fungsi, dengan diberlakukan izin atas perusahan tersebut yang ditopengi atas nama Kesejahteraan dan Peningkatan ekonomi. Lho? Kesejahteraan dan peningkatan ekonomi untuk siapa jika tanah rakyat sudah milik aseng eh asing?

Kiranya, baru satu bendera milik asing yang berkibar di Pulau Obi. Saya membayangkan, masih ada 54 bendera asing lagi. Semoga tidak berkibar di tanah air Indonesia yang telah beralih fungsi. 54 bendera tersebut memiliki “wajah” yang sama yakni investasi asing yang ada di daratan selatan Halmahera. Khusus di Wilayah Halmahera selatan sudah mengantongi 55 izin tambang dengan total wilayah konsesi yang dikuasasi asing sebesar  284.650,57 Ha menjadikan Halsel sebagai urutan ke-3 di Malut yang memiliki izin tambang terbanyak. Sedangkan urutan ke-2 adalah Halmahera Tengah yang mengantongi izin pertambangan sebanyak 66, dan yang menduduki urutan pertama adalah Kepulauan Sula yang mengantongi 91 izin pertambangan. Hebat!

Bisa dibayangkan berapa kebun warga yang harus tergusur. Kelapa, Cengke, Pala, dan hasil hutan lainnya harus hilang seketika karena hadirnya tambang. Naasnya, hal ini tidak hadir dalam semangat nasionalisme yang timbul saat pengibaran bendera RRC.

Tak hanya sumber daya alam kita yang hilang, sosial budaya kita pun mulai terkikis dengan kehadiran investasi pertambangan yang menghilangkan ruang hidup kita secara perlahan-lahan. Sementara, rasa geram di sudut kota Ternate masih jauh dari persolan mendasar yang sebenarnya sudah kita hadapi.

Seandanya kita tidak melupakan kampung, lalu pulang melihat daratan Halmahera, bahwa di Maluku Utara ini, kehidupan para petani, nelayan di kampung mengantungkan hidup pada tanah dan air yang ada di Maluku Utara. Lalu, bagaimna jika tanah mereka suda dikapling habis oleh perusahan yang mendapat Izin dari Negara. Bukankah ini mencabik-cabik kedaulatan bangsa kita.

Semua orang menghargai aksi turun jalan yang dilakukan di kota ternate ini, namun sekali lagi sama-sama kita mengingatkan bahwa kedaulan atas tanah sudah “tergadai” dengan adanya izin pertambangan.Hal ini mengakibatkan hak masyarakat Lokal dan masyarakat adat tidak di hargai. Investasi asing leluasa bercokol di tanah rakyat atas izin Negara lagi-lagi dengan dalih kesejahteraan dan peningkatan ekonomi yang entah dinikmati siapa.

November Kelabu

November ini memang kelabu, tak banyak respon karena November ini abu-abu. November ini, Rakyat Gebe melakukan aksi di areal Perusahan Tambang Fajar Bakti Lintas Nusantara (PT FBLN). Mereka menuntut Hak sebagai pekerja untuk kenaikan gaji, upah makan, serta meminta pihak perusahaan memeriksa kesehatan mereka secara berkala.  Namun sayang tidak di akomodir oleh pihak perusahaan bahkan pemerinta daerah abai atas kejadian yang menimpah rakyat.

Aksi rakyat pun berujung pemboikotan, lebih fatal, masa aksi dikecam sala satu wakil pimpinan kepolisian. Bagaimna bisa rakyat menuntut Hak lalu harus dapat kecaman.

Tanggal 9 November 2016, Pulau Gebe bergejolak di delapan Desa yang ada di Pulau Gebe harus turun kejalan menuju perusahan FBLN. Ribuan masa aksi membanjiri sebagaian pulau Gebe terutama lokasi FBLN. Aksi damai berbuah petaka bagi rakyat Gebe. Menurut keterangan warga sebelumnya aksi berjalan damai dan  lancar.

Surat kabar Malut Post mengabarkan (Pada taggal 09 November 2016 ), Kericuhan mulai terjadi dan suasana mulai memanas ketika masa aksi dipersilahkan masuk ke kantor FBLN dalam rangka melakukan hearing dengan pimpinan perusahan. Ketika memintah hearing dengan perusahan, sala satu pimpinan perusahan meminta perwakilan 10 orang masa aksi untuk hearing, namun permintaan itu ditolak karena tidak sesuai dengan keinginan masa aksi saat itu, masa aksi meminta lebih dari sepuluh orang masa aksi, permintaan masa aksi ditolak juga akhirnya terjadi gesekan antar masa aksi dengan aparat keamanan yang berada di lokasi. Gesekan yang tak terbendung itu akhirnya aparat keamanan melepaskan tembakan ke udara. Mendengar bunyi tembakan, masa aksi naik pitam, emosi tak terbendung lagi, ada batu melayang di depan masa aksi yang di duga dilakukan masa aksi yang di belakang, tibalah kericuhan hingga mengakbitkan pengrusakan alat-alat produksi dibakar berupa mobil dan pengrusakan kantor perusahaan.

Atas kejadian ini mengakibatkan 14 warga Gebe harus ditahan dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian daerah Maluku Utara. Penangkapan 14 warga Gebe seakan tenggelam dengan kejadian yang terjadi di Pulau Obi saat berkibarnya bendera RRC.

Mari membuka mata atas kejadian ini, penangkapan 14 warga Gebe dan berkibarnya bendera RRC di Maluku Uatara ini sungguh melanggar dan mencederai kedaulatan bangsa kita, akan tetap soal kedaulatan ini suda sejak lama terabaikan oleh kita semua, bukankah Maluku utara ada banyak bendera asing yang belum berkibar seperti saat ini..? ada sekitar 313 izin pertambangan di Maluku Utara. Tentu ini semua milik asing dan sesungguhnya pengibaran bendera di tanah Maluku Kie Raha suda terjadi sejak lama. Dimana letak kedaulatan kita jika semua harus dikuasai asing lewat investor pertambangan, nawacita Pak Presiden tidak akan berjalan jika semua tanah harus digadaikan. Sungguh kehadiran Investasi ini mencabik-cabik harga diri dan kedaulatan atas tanah. Di Gane, kebun mereka (rakyaat) tergusur dan diganti dengan Sawit karena hadirnya PT Korindo. Rakyatpun diintimidasi, dkriminalisasi. Masyarakat Adat Sawai dengan WBN pun berhdap-hadapan, Warga Malifut dan Kao harus berhadapan dengan  NHM, di Haltim, warga juga harus berhadapan dengan Antam. Mari melawan, rebut kedaulatan kita, Laksanakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bagi Rakyat.

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang

Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan

Dituduh subversif dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata: lawan (Wiji Tukul).

CATATAN 2014 UNTUK GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA

 

Oleh: Munadi Kilkoda

Ketua AMAN Malut

Tulisan ini menggambarkan situasi masyarakat adat di Maluku Utara pada 2014, termasuk perjuangan mereka untuk memperoleh kembali hak-hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.

Menjelang pergantian tahun, tentu kita berharap banyak kedepan ada perubahan yang berhubungan pemenuhan hak hidup masyarakat adat. Ini masih menjadi harapan besar, walaupun tentu tanda-tanda kesitu terbilang sangat kecil peluangnya. Kenapa demikian..?? mari kita melihat apa yang terjadi pada tahun yang sebentar lagi kita lewati ini.

2014 bisa dikata sebagai tahun dengan konflik hak yang masih terbilang tinggi, AMAN mencatat ada 30 kasus agrarian yang terjadi pada tahun ini dan merata hampir di semua Kab/Kota. Konflik tersebut diberbagai sektor, baik sector pertambangan, perkebunan, kehutanan dan infrastruktur. Pertambangan, perkebunan dan kehutanan mendominasi seiring kebijakan pemerintah untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengandalkan sector tersebut. Sementara infrastruktur dikarenakan upaya percepatan pembangunan karena semangat otonomi daerah.

Kebijakan ini tidak sejalan dengan percepatan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai kelompok paling rentan dalam pembangunan. Dalam kasus seperti masyarakat adat Banemo, Peniti, Masure, Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen, Gemaf, Woejerana, Lukulamo, Pagu, Gane, Tobelo Dalam, Bicoli, Wasile, Loleo, Sagea, Buli, Sahu, dan Galela, adalah gambaran dari ketidakadanya pengakuan hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. Pengabaian hak mereka yang telah diatur oleh UUD, UU sektoral, maupun Putusan MK, itu mengakibatkan konflik terus-menerus terjadi. Klaim hak menjadi dasar persoalan dalam perebutan ruang (wilayah) dan sumberdaya alam disamping persoalan-persoalan lain yang diperkarakan masyarakat adat seperti kerusakan lingkungan, krisis social maupun kriminalisasi yang kerap terjadi seiring dengan kebijakan tersebut. Perebutan ruang itu ibarat satu kebun, namun ada tiga pihak (Negara, masyarakat adat, perusahan) saling klaim penguasaan.

Masyarakat adat harus berjuang sendiri agar Negara mengakui hak mereka atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam. Sementara Negara hadir dalam wajah yang berbeda. Kehadiran Negara pada masyarakat adat identiknya investasi yang massif. Belum lagi dilakukan tanpa melalui sebuah proses yang adil dan terbuka yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan untuk setuju atau tidak setuju atas kebijakan tersebut. Begitulah situasi yang harus dihadapi masyarakat adat. Padahal hak mereka diakui oleh Negara lewat produk hokum yang dihasilkan. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat, yang kita harapkan bisa di implementasikan lebih kongkrit oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), ternyata satu tahun lebih setelah putusan itu keluar tidak sama sekali dilaksanakan. Padahal putusan ini menjadi jalan penyelesaikan konflik agrarian.

2014, melahirkan dilema pembangunan. Tanah adat dan sumberdaya alam di dalamnya dijadikan sebagai kontestasi yang lebih banyak merugikan masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat terutama atas hutan dikoversi untuk kegiatan perkebunan, pertambangan dan kehutanan, lalu masyarakat adat dilarang untuk mengakses kawasan tersebut. Kasusnya seperti larangan PT WBN kepada masyarakat adat Sawai untuk membuka lahan baru di wilayah pertambangan mereka. Larangan Gubernur dan pihak Kehutanan kepada masyarakat ‘Tobelo Dalam’ untuk tidak beraktifitas di dalam kawasan hutan. Larangan Bupati Halteng kepada masyarakat Loleo yang berkebun diatas tanah yang diklaim tanah Negara dan kawasan hutan.

Sebelum KPK melakukan supervisi pertambangan, koleksi izin tambang di Malut sebanyak 335 IUP dengan luas wilayah tambang sebesar 2.618.670 hektar. Luas daratan Maluku Utara yang tersisa 709.130 hektar. Itu juga belum dihitung dengan perizinan di sector perkebunan seperti perusahan sawit. AMAN memperkirakan hampir 70% wilayah adat di Malut sudah dikonversikan menjadi areal tambang dan perkebunan.

Situasi ini tidak merubah pandangan pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang merugikan masyarakat adat itu. Bahkan terus dilanggengkan. Lebih serius lagi, muncul klaim pemerintah bahwa hutan dan tanah semuanya merupakan milik Negara. Ini pandangan yang sangat serius direspon, sebab bias pemahaman hokumnya. Kecil kemungkinan konflik agrarian akan terselesaikan, kalau pemahaman ini dipergunakan dalam perumusan kebijakan baru terutama di sector sumberdaya alam.

Inkuiri Nasional

Tahun ini, AMAN mendorong 3 kasus masyarakat adat (Pagu-PT NHM, Sawai-PT Weda Bay Nikel dan Tobelo Dalam-Taman Nasional) untuk masuk dalam perundingan nasional atau Inkuiri Nasional Komnas HAM. Komnas HAM sendiri telah memfasilitasi Dengar Pendapat Umum (DPU) untuk mendengar kesaksian langsung dari masyarakat sebagai pengadu dan perusahan/pemerintah sebagai teradu. Inkuiri Nasional ini sejalan dengan upaya bersama 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) dibawah pimpinan KPK untuk penyelesaikan konflik hak di dalam kawasan hutan, termasuk hak masyarakat adat di Maluku Utara. Sehingga harapan besar Inkuiri bisa mengeluarkan rekomendasi yang memungkinkan ada jaminan perlindungan hak-hak masyarakat adat dikemudian hari.

Gerakan Pemetaan Wilayah Adat

Pemetaan wilayah adat sebagai bukti bahwa tanah, wilayah dan sumberdaya alam, bukan saja milik Negara. Putusan MK 35 tentang Hutan Adat secara jelas memisahkan hutan adat, hutan hak dan hutan Negara. Artinya jika di Maluku Utara ada masyarakat adat mengklaim kepemilikan hak yang dibuktikan berdasarkan sejarah asal-usul serta hokum adat yang mengatur penguasaan tersebut, itu menjadi bukti kepemilikan mereka.

Beberapa komunitas masyarakat adat seperti Hoana Pagu, Hoana Gura, Tobelo Dalam Dodaga, telah menyelesaikan peta wilayah adat mereka. Peta ini sebagai perwujudan bahwa mereka ada sehingga perlu diakui oleh Negara, bukan sebaliknya. Peta juga dimanfaatkan sebagai alat dalam merencanakan masa depan, juga menunjukan kedaulatan mereka atas sumberdaya alam di dalamnya. Pemetaan wiayah adat terus dilakukan. Beberapa komunitas masyarakat adat saat ini sedang dalam proses penyelesaian pemetaan.

Bagaimana 2015 nanti..??

Satu sisi kita masih pesimis di 2015 nanti konflik agrarian di Maluku Utara akan berkurang, apalagi kalau Master Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) tidak ditinjau kembali Presiden Jokowi. Kajian Komnas HAM (2014), MP3EI merupakan salah satu proyek yang tidak berprespektif HAM. Di Maluku Utara sendiri, sector yang di dorong dalam MP3EI adalah tambang di Halmahera dan perikanan di Morotai. Pemerintah daerah juga masih mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam sebagai basis utama pembangunan ekonomi daerah. Padahal kesalahan demi kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam ini sudah terjadi berulang-ulang kali. Ketergantungan pada sumberdaya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadi kesenjangan social, bahkan masyarakat adat disingkirkan dari wilayah tinggal mereka.

Upaya masyarakat adat dengan pemetaan wilayah adat harus direspon positif oleh pemerintah dengan memberikan kepastian hokum hak milik atas wilayah dalam bentuk Perda, sejalan dengan Putusan MK 35. Perbaikan tata kelola SDA menjadi sangat penting. Pemerintah harus merubah cara pandang dalam mengelola sumberdaya alam. Pengelolaan yang tidak berprespektif HAM dan lingkungan hanya mendatangkan masalah yang membuat hidup masyarakat adat semakin susah, bahkan tambah miskin. Kita tidak saja punya tambang, ada juga potensi local seperti Pala, Cengkeh, Kelapa, Perikanan yang nilai ekonomisnya juga tak kalah tertandingi. Potensi ini belum digarap dengan baik. Pemerintah masih cenderung mendahulukan industry ekstraktif sebagai unggulan pembangunan.

Akhir tulisan ini saya ingin berkata, wilayah ini masuk kategori pulau-pulau. Luas daratan kita lebih kecil dari luas lautan. Jika industry ekstraktif seperti tambang kita dahulukan, itu adalah kecelakaan pembangunan. Pembangunan harus berdasarkan karakteristik wilayah. Semoga kedepan ada perubahan.