Jokowi-JK Gagal Penuhi Janjinya kepada Masyarakat Adat

Jakarta (19/12), www.aman.or.id – Senjakala Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Waktu tersisa untuk menuntaskan agenda dalam Nawacita hanya kurang dari satu bulan masa aktif kerja pemerintahan. Terutama menuntaskan komitmen Jokowi dalam mengakui dan melindungi Masyarakat Adat yang termanifestasi dalam beberapa poin Nawacita, yakni, pengesahan RUU Masyarakat Adat, pembentukan Satgas Masyarakat Adat, meninjau ulang berbagai peraturan sektoral, membentuk mekanisme nasional penyelesaian sengketa, melaksanakan Putusan MK 35/2012 dan memulihkan korban-korban kriminalisasi.

Harus diakui, enam poin ini sempat jadi simbol politik oleh Presiden Jokowi saat pencalonan pada Pilpres 2014 guna meraih simpati dan dukungan Masyarakat Adat. Hingga menjelang akhir lima tahun pertama, komitmen itu mengalami stagnasi alias minim realisasi. Beberapa kebijakan pembangunan Jokowi justru memunculkan beban baru bagi Masyarakat Adat.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi dalam acara Seminar dan Lokakarya Advokasi bertajuk Wajah Pemerintahan Jokowi-JK dan Masa Depan Masyarakat Adat mengungkapkan “banyak kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK untuk Masyarakat Adat sangat jauh dari esensinya, salah satu contohnya adalah RUU Masyarakat Adat. Justru, pemerintahlah yang kini berupaya menghambat pengesahan RUU Masyarakat Adat. DIM kini tak kunjung diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI. Ibaratnya, sekarang justru Pemerintah yang melempar bola (RUU Masyarakat Adat—red) keluar lapangan. Justru, produk hukum pengakuan Masyarakat Adat lahir dari utusan politik AMAN di legislatif”.

Lebih lanjut, Rukka mengungkapkan bahwa RUU Masyarakat Adat adalah harga mati bagi. “Melalui itulah kami menilai bagaimana kualitas rezim Jokowi selama lima tahun ini”.

Ada empat bukti empirik komitmen Jokowi-JK untuk Masyarakat Adat dalam Nawacita yang sampai hari ini justru kontradiktif. Pertama, berbagai kasus pelanggaran HAM dialami Masyarakat Adat masih menggantung. Sampai 2018, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mencatat 262 orang dikriminalisasi . Kondisi ini bukti tak terbantahkan dari belum seriusnya pemerintahan Jokowi-JK dalam menyelesaikan masalah hukum dan HAM sebagaimana dijanjikan.

Kedua, target pemerintah mempercepat penetapan status hutan adat sesuai mandat Putusan MK 35/2012 belum tercapai pemerintahan ini dalam komitmen menargetkan penetapan hutan kelola masyarakat termasuk hutan adat 12,6 juta hektar. Sayangnya, hingga kini, untuk hutan adat hanya berhasil menetapkan 27.000–an hektar. Jumlah ini sangat jauh dari target.

Ketiga, belum ada desa adat ditetapkan pemerintah. Dari 133 desa adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah, belum ada satupun mendapatkan registrasi dan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini karena tumpang tindih fungsi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Selain itu, Kementerian Desa juga tak memiliki nomenklatur dalam pengaturan desa adat secara jelas hingga terjadi kemandulan dalam mengimplementasikan UU Desa Nomor 6/2014.

Keempat, peraturan perundang-undangan soal Masyarakat Adat masih tumpang tindih dan saling menyandera. Belum mampu menjawab kebutuhan Masyarakat Adat bahkan menjadi penyebab utama pengabaian dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan Permen Nomor 8/2018 tentang pedoman pengakuan Masyarakat Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang secara substantif sama dengan Permendagri 52/2014. Peraturan ini khawatir akan mengalami tumpang tindih proses dan berujung kemandulan dalam implementasi.

Empat poin di atas adalah bukti bahwa rezim ini belum serius mengakui dan melindungi kedaulatan Masyarakat Adat.

Gerakan Masyarakat Adat: Kita adalah Jalan Utama, Bukan Alternatif!

Pelaksanaan Pemilu 2019 semakin dekat, Gerakan Masyarakat Adat harus dipandang sebagai gerakan politik ideologis. Dengan wajah rezim yang masih buram dalam beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa Masyarakat Adat perlu memperluas partisipasi politiknya. Masyarakat Adat harus terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan penting di dalam ruang politik.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi juga menambahkan bahwa “Gerakan Masyarakat Adat adalah jalan utama, bukan alternatif. Kita perlu mengorganisir komunitas menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan. Perjuangan kita tidak hanya sekadar persoalan Pilpres 2019, melainkan kita perlu mendorong negara mengakui kedaulatan permanen Masyarakat Adat yang telah melekat bahkan sebelum negara ini lahir”.

Bagi AMAN, pemilu bukan perebutan kekuasaan semata, tapi ke arah mana AMAN akan melangkah. “Kita sudah tahu, tanpa berpolitik tidak mungkin mempengaruhi kebijakan publik, karena tidak akan ada perubahan sistematik di dalam Masyarakat Adat kalau Masyarakat Adat tidak terorganisir di dalam kekuatan politik,” tutupnya.

Penulis: Yayan Hidayat

Sumber: http://www.aman.or.id/jokowi-jk-gagal-penuhi-janjinya-kepada-masyarakat-adat/

Munadi: Perjuangan Masyarakat Adat adalah Perjuangan Kewarganegaraan

Ketua AMAN saat memberikan penguatan perjuangan gerakan Masyarakat Adat.

Weda – Sudah memasuki tahun ke-3, Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hak – Hak Masyarakat Adat (PPHMA) di Halmahera Tengah belum disahkan oleh Pemerintah Daerah Halmahera Tengah. Padahal Perda tersebut menjadi kebutuhan bagi masyarakat adat saat ini.

Perjuangan masyarakat adat memperoleh pengakuan negara terbentur dengan sikap Bupati Halteng Al Yasin Ali, yang cenderung lebih mengedepankan investasi tambang dan sawit dari pada melindungi hak – hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam. Bupati beberapa waktu sebelumnya pada saat bertatap muka dengan AMAN mengatakan bahwa Perda PPHMA berpotensi mengganggu investasi sumberdaya alam yang sementara di dorong Pemerintah.

Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat masyarakat adat di Halmahea Tengah untuk terus mendorong pemerintah segera mengesahkan Perda tersebut. Hal demikian disampaikan Ketua AMAN Maluku Utara, saat memfasilitasi konsolidasi Perda PPHMA dengan masyarakat adat di Halmahera Tengah, pada tanggal 08 Desember 2016 di Fritu, Halmahera Tengah.

“Walaupun belum disahkan, masyarakat adat tidak boleh lengah. Kita harus terus menyuarakan kepentingan ini sampai Bupati mau mengesahkan Perda PPHMA” kata Munadi.

“Perda PPHMA ini pintu masuk masyarakat adat hidup lebih baik dari pada sebelumnya. Ini sesuai dengan semangat kita bernegara. Jadi jangan takut. Perjuangan ini adalah perjuangan kewarganegaraan” lanjutnya.

Senada dengan Munadi, Arman Muhammad, dari PB AMAN, mengatakan di berbagai daerah di tanah air, pemerintah daerah telah berinisiatif mendorong Perda PPHMA. Menurut dia, apa yang dilakukan Pemda ini sesuai semangat konstitusi (UUD 1945). “Kita menargetkan tahun 2015 kemarin, di Halteng, Pemkab setempat sudah mengeluarkan Perda, namun sampai saat ini ternyata belum sama sekali” ungkap Arman.

Perda PPHMA menurut Arman merupakan mandate dari berbagai UU Sektoral, salah satunya UU Kehutanan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 terkait judicial review UU Kehutanan, menurut Arman dengan tegas menyebut pengakuan keberadaan masyarakat adat dilakukan dengan Perda.

“UU Sektoral menyebut demikian, mestinya pemerintah daerah cepat merespon perintah UU tersebut”

Di akhir penyampaian, Arman memesan agar proses politik yang berkaitan dengan kebijakan daerah terhadap masyarakat adat di kawal. Apalagi Halteng saat ini memasuki Pilkada pada 2017. Menurut Arman, kedepan Bupati terpilih harus memperhatikan kepentingan masyarakat adat. (ADI)

 

PEMERINTAH SEGERA WUJUDKAN NAWACITA UNTUK MASYARAKAT ADAT

Pertemuan Pengurus Besar AMAN dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara (Dok. AMAN)
Pertemuan Pengurus Besar AMAN dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara (Dok. AMAN)
Pertemuan Pengurus Besar AMAN dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara (Dok. AMAN)
Pertemuan Pengurus Besar AMAN dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara (Dok. AMAN)

SIARAN PERS
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Tahun 2014 yang lalu, AMAN menyambut baik lahirnya sebuah Pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla karena secara khusus berkomitmen melindungi dan memajukan masyarakat adat melalui Nawacita .

Sekjen AMAN Abdon Nababan mengatakan bahwa “AMAN telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan mengusulkan agenda-agenda yang harus dilakukan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla”. Hal tersebut sudah dilakukan bahkan sejak dari Rumah Transisi hingga ke berbagai kementrian melalui RPJM, lanjut Abdon.

AMAN memandang bahwa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus memulai rekonsiliasi untuk memastikan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat adat dan menjadikan masyarakat adat bagian utuh dari Bangsa Indonesia. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membebaskan pemimpin dan anggota masyarakat adat korban kriminalisasi oleh negara karena mempertahankan wilayah titipan leluhur mereka.

Demikian juga AMAN mengusulkan kepada Presiden segara membentuk Satuan Tugas Masyarakat Adat (Satgas) untuk merumuskan pelaksanaan Nawacita dan menyelesaikan berbagai masalah mendesak yang saat ini menimpa masyarakat adat. Presiden menyetujui rencana tersebut dalam pertemuan AMAN pada tanggal 26 Juni 2015 di Istana Negara. AMAN kemudian terlibat dalam penyusunan Rancangan Kepres Pembentukan Satgas yang dipimpin Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai Satgas tersebut.

Tidak hanya Satgas, Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang dijanjikan oleh Nawacita juga belum disahkan hingga hari. Bahkan RUU tersebut tidak menjadi prioritas DPR maupun Pemerintah dalam pembahasan tahun 2015 – 2016.

Pemerintah belum sungguh-sungguh berniat mengakui hak-hak masyarakat adat. Di sisi lain, kriminalisasi masyarakat adat terus berlanjut dan proses pengakuan wilayah adat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai mandat Putusan MK35 berjalan sangat lambat bahkan cenderung stagnan.

Abdon Nababan menyesalkan berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini “Berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah justru semakin menjauh dari janji Nawacita.”Pengurusan masyarakat adat oleh Negara masih melanjutkan praktek dan tradisi sektoralisme dengan menyerahkan ke berbagai Kementrian. Sementara itu kebijakan ekonomi justru menempatkan

masyarakat adat dalam posisi yang semakin terdesak ditengah-tengah ketidakpastian perlindungan hak secara hukum.

“Pemerintah harus segera mewujudkan komitmen Nawacita untuk menghadirkan negara ditengah-tengah masyarakat adat. Jika tidak masyarakat adat akan semakin terpuruk dan bangsa Indonesia yang akan menanggung akibat buruknya” tegas Abdon.

Untuk itu AMAN mendesak Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk segera mewujudkan janji Nawacita:

1. Menghentikan kriminalisasi dan Membebaskan semua anggota masyarakat adat dari penjara dan menghentikan proses pengadilan dan penyidikan atas masyarakat adat yang dikriminalisasi; semuanya tanpa syarat.
2. Segera membentuk Satgas Masyarakat Adat.
3. DPR bersama dengan Pemerintah segera mengesahkan UU Masyarakat Adat.
4. Melaksanakan Putusan MK 35 dengan pengakuan wilayah adat yang dapat dimulai dengan 7,4 Juta hektar yang telah diterima secara resmi oleh Pemerintah.
5. Pemerintah Daerah untukmenggalakkanpembentukanPeraturan Daerah tentangPengakuandanPerlindungan Masyarakat Adat, danjugamelaluipelaksanakanPeraturanMentriDalamNegri No. 52 tahun 2014 tentangPedomanPengakuandanPerlindungan Masyarakat Hukum Adat.

—- selesai —-

Jakarta, 23 Agustus 2016.

Kontak:
Abdon Nababan, Sekjen AMAN
(Hp.0811111365;Email abdon.nababan@aman.or.id)

Enam prioritas utama Nawa Cita dalam rangka perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat:
1. Meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan MK 35/2012
2. Melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir berlanjut hingga ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnya
3. Memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain, berjalan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang diamanatkan dalam MK 35/2012
4. Mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini
5. Membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan
6. Memastikan penerapan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.