Pemda Taliabu Bakal Ganti Rugi Lahan Masyarakat

BOBONG- Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) berencana akan melakukan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat disejumlah lokasi yang digunakan pembangunan fasilitas publik. Dengan pembayaran lahan masyarakat, otomatis akan menjadi milik daerah.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Pultab, Mansu Mudo mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu kedatangan pejabat penilai harga tanah untuk melakukan penilaian terhadap empat lokasi yang akan digunakan pembangunan fasilitas pemerintah berupa kantor Polres Taliabu, Pelabuhan, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan. “Kami menunggu kedatangan pejabat penilai harga tanah sehingga dalam waktu dekat segera akan diselesaikan,” katanya Selasa (9/8/2016).

Dikatakan, hal ini penting sehingga proses pembangunan tidak menimbulkan permasalahan. Berkaca pada pengalaman lalu, pemerintah daerah yang membangun fasilitas publik selalu mendapat hambatan dari masyarakat lantaran tidak dilakukan pembebasan lahan. ”Pembebasan lahan sekaligus dihitung guna pembayaran ganti rugi sehingga proses pembangunan berjalan aman,“ ujarnya.

Mansu mengaku, ada dua lokasi pembangunan kantor yakni Polres Taliabu dan RSUD Bobong merupakan kelanjutan dari program pembebasan lahan sehingga melalui penilaian harga tanah lokasi tersebut secara resmi milik pemerintah daerah. “Sementara yang ada ini merupakan lanjutan pembangunan tahun 2016 seperti Polres dan RSUD,” katanya.

Sementara lokasi kantor kejaksaan dan Pengadilan, Mansu mengaku akan dilakukan pembebasan lahan sehingga pembangunannya berjalan baik pada tahun 2017. Jika diusulkan instansi terkait, namun tugas pemerintahan hanya menyelesaikan urusan adminitrasi. “Pengadilan dan Kejaksaan belum dianggarkan tahun 2016 ini, namun, penyelesaian lahan dilakukan pada tahun ini, sehingga mempermudah pembangunan mendatang,” tandasnya.(eto)

Sumber: http://detaktimur.com/detail-berita-pemda-taliabu-bakal-ganti-rugi-lahan-masyarakat-page-2.html

Hujan Deras Beberapa Jam, Sejumlah Desa di Halteng Terkena Banjir

Banjir yang melanda Trans Kobe, saat-saat vulume air semakin bertamba tinggi  (Dok Ichan).
Banjir yang melanda Trans Kobe, saat-saat vulume air semakin bertamba tinggi (Dok Ichan).

Weda- Curah hujan dalam beberapa hari ini yang semakin tinggi, mengakibatkan terjadi banjir di Desa Woekob, Kulo Jaya, Woejerana dan Dusun Lukulamo Kobe Trans dan dusun Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah. Banjir tersebut terjadi sejak Kamis (21/07/2016.

Berikut kronologis awal dari kejadin.

Kamis, pukul 04.35 (dini hari) – pukul 10.00 WIT (pagi hari), hujan deras mengguyur wilayah Trans Kobe, Kec. Weda Tengah dan sekitarnya. Curah hujan setiap saat semakin besar.

Pukul 12.45 WIT, tanggul Sungai Saloi (anak sungai Kobe) jebol, sehingga air sungai meluap ke pemukiman warga. Hujan masih terus turun.

Pukul 13.30 WIT, warga Desa Woejarana yang tinggal di dusun 1 dan 2 mulai terkena banjir yang secara tiba-tiba datang dari arah timur karena jebolnya tanggul.

Pukul 14.00 WIT, Warga dusun 1 desa Woejerana mulai mengungsi ke Mesjid di desa tersebut sebagai alternatif. Keadaan makin panik pada saat dusun 2, Desa Woekop, Kulo Jaya dan Dusun Lokulamo juga ikut banjir. Warga pun sebagian mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sebagian memilih bertahan dirumah menjaga barang-barang mereka. Banjir di lokasi-lokasi ini dikarenakan hujan deras menyebabkan volume air di sungai Akejira (Induk Sungai Kobe) terus meningkat dan meluap. Ketinggian banjir tersebut diperkirakan mencapai 2 meter, sehingga semua perumahan warga ikut terendam.

Pukul 23.00 WIT, banjir mulai surut. Warga yang mengungsi sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Warga tetap waspada dengan banjir susulan jika hujan masih terus turun.

Menurut keterangan warga di lokasi, banjir ini hampir sama dengan kasus banjir di tahun 2009 dan 2012. Namun ketinggian airnya tidak sampai 2 meter.

Dari bencana banjir tersebut sampai saat ini belum ada indikasi korban jiwa. Warga mengalami kerugian dalam jumlah yang sangat besar karena harta benda termasuk kebun dan sawah ikut kena banjir. Satu hari setelah banjir terjadi, belum ada respon Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten. Uluran tangan masyarakat dan pemerintah Halmahera Tengah sangat dibutuhkan seperti bantuan bahan makanan/sembako, obat-obatan, dll.

Laporan ditulis : Iksan Sahabudin (+62 812-4207-8286)
Editor : Supriyadi Sudirman

Sefnat: Paralegal Advokasi 5 Kasus Masyarakat Adat Dodaga

Sosialisasi Bantuan Hukum dan Hak - Hak Masyarakat Adat di Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Dalam Dodaga. (Sumber: AMAN Malut)
Sosialisasi Bantuan Hukum dan Hak – Hak Masyarakat Adat di Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Dalam Dodaga. (Sumber: AMAN Malut)

Dodaga – Masyarakat Adat masih rentan dengan masalah hukum, karena itu perlu dilakukan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sefnat Senangua pada saat sosialisasi bantuan hukum dan hak – hak masyarakat adat yang dilaksanakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (AMAN Malut) dari tanggal 27-29 di Komunitas Masyarakat Adat Dodaga.

Sefnat yang Ketua Forum Paralegal Masyarakat Adat Maluku Utara (FPMA-MU) mengatakan bahwa dalam dua bulan terakhir mereka membantu lima kasus yang dialame oleh masyarakat adat Dodaga “Sejauh ini kami sudah tangani 5 kasus yang dialami masyarakat adat Dodaga. Kasus tersebut ada yang berhubungan dengan tanah dan pidana” katanya.

Sementara Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Malut yang hadir menyampaikan materi mengatakan mereka sudah memperkirakan kedepan akan banyak kasus hukum yang dialami masyarakat adat, sehingga untuk mengantisipasi masalah tersebut AMAN menyiapkan paralegal di tiap-tiap komunitas, untuk membantu masyarakat adat yang menghadapi kasus hukum. Saat ini baru tiga komunitas yang baru di siapkan.

“Kami siapkan paralegal ini untuk bantu masyarakat adat yang sering menghadapi kasus hukum”

Selaln itu, kata Munadi, sejauh ini masyarakat adat belum merdeka. Hak – hak mereka masih terus diabaikan. Kasus yang mengemuka saat ini adalah penetapan hutan adat menjadi hutan negara. Masyarakat Dodaga bahkan dilarang negara untuk memanfaatkan hutan adatnya.

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat, lambat di respon pemerintah. Menurut Munadi, saat ini AMAN sedang berjuang supaya Pemerintah Daerah Halmahera Timur segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Hak – Hak Masyarakat Adat (PPHMA).

“Kami minta dukungan dari masyarakat adat dalam memperjuangkan Perda ini. Tanpa dukungan masyarakat adat, Perda ini tidak akan disahkan Pemkab”

Pertemuan tersebut dihadiri 53 perwakilan masyarakat adat Dodaga. Mereka mendukung upaya pemerintah segera mengeluarkan Perda PPHMA. (Ismail)

Sosialisasi Bantuan Hukum dan Hak - Hak Masyarakat Adat di Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Dalam Dodada (Sumber: AMAN Malut)
Sosialisasi Bantuan Hukum dan Hak – Hak Masyarakat Adat di Komunitas Masyarakat Adat Tobelo Dalam Dodada (Sumber: AMAN Malut)

Klarifikasi Atas Pernyataan Kapolda Maluku Utara Terkait Penangkapan Aktivis Relawan Mahasiswa Literasi di AMAN Maluku Utara

Siaran Pers

 ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) MALUKU UTARA

Ternate, 19 Mei 2016, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara menyesalkan pernyataan Kapolda Brigjen (Pol) Zulkarnain Adinegara yang dikutip oleh Malut Post Edisi Kamis, 19 Mei 2016 yang menyudutkan AMAN sebagai organisasi Masyarakat Adat Nusantara.

Pernyataan yang dikutip oleh Malut Post tersebut berbunyi, “Tapi sejauh ini belum kami temukan ada Ormas atau LSM yang ideologinya berbeda dengan Pancasila. Kami baru temukan kelompok Adlun yang mengatasnamakan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Kami akan bersama dengan MUI untuk melakukan pemantauan.”

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menuduh AMAN sebagai salah satu Ormas yang memiliki ideologi berbeda dengan pancasila. AMAN menganggap pernyataan ini merupakan pernyataan ceroboh, yang dikeluarkan oleh seorang Kapolda, yang dapat berimplikasi mengarahkan pemahaman publik terhadap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pernyataan ceroboh yang tidak didasari pemahaman yang benar terhadap AMAN secara organisasi ini dapat menimbulkan berbagai prasangka yang seharusnya justru dicegah oleh pihak kepolisian sebagai abdi rakyat, untuk menjaga ketertiban dan perdamaian.

Oleh karena itu, AMAN Maluku Utara menyampaikan beberapa hal berikut ini :

  1. Sejak terbentuknya hingga saat ini, AMAN merupakan organisasi yang berasaskan sistem adat yang beragam dan Pancasila. AMAN memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat, sejalan dengan Konstitusi NKRI.
  1. AMAN tidak memiliki atau menjalankan misi untuk menyebarluaskan faham komunis atau faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
  1. Bahwa benar, Adlun Fiqri dan Supriyadi Sudirman adalah mahasiswa dan aktivis literasi jalanan yang beraktifitas sehari-hari di Rumah AMAN Malut.
  2. Bahwa berdasarkan pada keyakinan kami, Adlun Fiqri dan Supriyadi Sudriman tidak menyebarkan faham komunis seperti yang dituduhkan. Oleh sebab itu, maka AMAN secara organisasi melakukan pembelaan litigasi maupun non litigasi bersama pengacara pendamping.
  1. Bahwa pernyataan Kapolda tersebut selain dapat berimplikasi negatif terhadap aktifitas AMAN dalam memperjuangkan hak–hak Masyarakat Adat di Maluku Utara khususnya dan Indonesia secara umum, juga telah melukai hati Masyarakat Adat di Maluku Utara yang berhimpun di AMAN.
  1. Oleh karena itu kami meminta Kapolda Maluku Utara untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf kepada AMAN dan Masyarakat Adat anggotanya di Maluku Utara.
  1. Selain itu, AMAN Maluku Utara menyesalkan tindakan penangkapan dan penggeledahan Rumah AMAN Maluku Utara oleh Unit Intel Kodim 1501 Ternate yang merupakan tindakan semena-mena serta tidak memiliki dasar hukum.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Kami selaku rakyat Indonesia, mengharapkan para pemimpin negara dan abdi rakyat untuk lebih bijaksana serta mengutamakan upaya-upaya dialog dalam menjalankan tugas-tugasnya.

 

  Pengurus Wilayah AMAN Malut

 

Munadi Kilkoda                                                                  Joice Duan

Ketua Badan Pengurus Harian                                    Ketua Dewan AMAN Wilayah

 

KEMARAU, 30 HEKTAR LAHAN TERBAKAR

Tobelo-Musim kemarau yang sudah terjadi dua bulan terakhir ini, menyebabkan sejumlah lahan terbakar di Halmahera Utara terbakar.
Di Desa Akelamo Cibuk Kecamatan Kao Teluk, 30 hektar tanaman warga habis dilalap si jago merah. sebelumnya di Desa Balisosol Kecamatan Malifut, 60 hektar lahan terbakar. Kades Akelamo Cibuk Zulkarnain, menuturkan kebakaran yang terjadi Minggu (20/9) pukul 16.00 WIT, menghanguskan tanaman warga berupa kelapa, coklat dan pala. Namun saat ini kebakaran sudah dipadamkam “Lahan yang terbakar milik 60 KK dan sempat masuk ke pemukiman namun api tak sampai membakar rumah warga,”kata Zulkarnain, seraya menuturkan kejadian ini sudah dilaporkan ke BB:PD Halut.

Kepala BPBD Halut Hernefer Tjandua menuturkan untuk kebakaran di Balisosol pemadamannya dilakukanpetugas dari Dinas Tata Kota dan Pemadam Kebakaran, dibantu mobil tangki PDAM dan NHM. Namun di Akelamo Cibuk mereka sulit memadamkan api karena lokasinya tak terjangkau. Selang mobil kebakaran panjangnya hanya 25 meter sehingga tak bisa menjangkau ke lokasi yang jauh. Kebakaran di Akelamo Cibuk jaraknya hingga 5 kilometer di belakang kampung. “Untung warga dapat mengatasinya,”tutur Hernefer. (sam/onk) –

Sumber: MP-Sep 22 2015

Gempa Guncang Halbar, Muncul Solidaritas Untuk Jailolo

#SolidaritasUntukJailolo

Sudah Seminggu lebih bencana yang menimpa daerah kami di Jailolo, Halmahera Barut Maluku Utara. Mirisnya, bencana pun datang dari bantuan berupa 20 ton beras “Bulog” tak layak komsumsi.

Hingga sekarang, terdata, sudah 9.610 warga mengungsi dan hidup di tenda-tenda pengunsian. 934 bangunan (Rumah warga, Mesjid, Gereja, dan gedung Sekolah) rusak akibat gempa yang mengguncang Halmahera sejak 16 -21 November.

Kerusakan fasilitas sekolah belum terdata secara rinci namun, sudah dikabarkan di media masa, sejumlah sekolah dasar rusak.

Terdata, 2 unit Musollah di Desa Tuada rusak ringan dan rusak sedang, Mesjid Desa Gufasa rusak ringan, satu unit Mesjid Desa galala rusak ringan, 2 unit Mesjid di Desa Bobanehena rusak sedang. 2 unit gereja di Desa Idamdehe rusak ringan. Sedangkan untuk desa Gufasa dan Bobojoki, saat ini masih dilakukan pendataan.

Melihat hal itu, teman-teman jurnalis di Maluku Utara, komunitas literasi dan beberapa kaum muda yang tergabung dalam komunitas berinisiatif untuk turut merasakan apa yang menimpa saudara kita di Halbar.

Solidaritas Terus Disuarakan

Hingga saat ini, tercatat beberapa lembaga yang telah tergabung dalam #SolidaritasUntukJailolo yang akan turun ke lokasi, yakni, AJI Kota Ternate, kabarpulau.com, LSM Rorano, AMAN Malut, Literasi Jalanan, YSSC, dan sejumlah aktivis Mahasiswa.

Saat ini, kami melakukan pengumpulan dana secara pribadi untuk biaya transportasi dan akomodasi ke lokasi.

Tim Solidaritas untuk Jailolo berencana akan ke lokasi, Jailolo pada Sabtu 28 November 2015. Tim yang tergabung yakni kordinator Pendidikan untuk anak anak korban bencana gempa, kordinator kesehatan yang akan berkordinasi dengan pihak terkait, dan tim advokasi/pendataan untuk mencari data pasti terkait kebutuhan korban gempa dan lainnya. Tim tersebut dikordinir langsung oleh Faris Bobero, anggota AJI Kota Ternate dan kabarpulau.com
Dukungan dari solidaritas untuk Jailolo berupa uang dan lainnya sepenuhnya dipakai untuk kebutuhan saudara kami yang ditimpah musibah.

Untuk info lebih lanjut, hubungi :
081314012618 (Adlun Fiqri)
081243179734 (Supriyadi)
081244447664 (Faris Bobero)

Suaka Burung Paruh Bengkok Pertama di Indonesia

Tidore- Balai Taman Nasional Aketajawe –Lolobata (BTN-AL) mencanangkan pembangunan suaka burung paruh bengkok bertempat di Resort Tayawi, Desa Koli, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan yang berlangsung pada sabtu (28/11/2015) dirangkaikan juga dengan pelepasliaran beberapa jenis burung paruh bengkok yang di sita oleh Polisi Kehutanan (Polhut).

Sementara hadir mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosisten (KSDAE) Dr. Ir. Novianto Bambang Wawandono. MSC, undangan lain seperti Kadis Kehutanan Malut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, MasyarakatTogutil, AMAN Malut, Burung Indonesia, Universitas Khairun, Pro-Fauna, ANTAM dan Weda Bay Nikel.

Pada acara pembukaan, Kepala BTN-AL Bapak Sadtata Noor Adirahmanta menjelaskan dalam sambutannya, data Burung Indonesia, setiap tahun kurang lebih 10.000 ekor burung paruh bengkok yang dibawa keluar dari Malut secara illegal.

Keanekaragaman hayati Maluku Utara yang sangat kaya ini jika tidak di lindungi akan terancam punah. Sadtata mengatakan pencanganan suaka burung paruh bengkok ini untuk menyelamatkan satwa burung liar.
Selain itu akan menjadi pusat pembelajaran “ Suaka burung paruh bengkok ini pertama di Indonesia, maka akan menjadi pusat pembelajaran untuk masyarakat”. katanya.

Lokasi ini dapat di kembangkan para wisata alam jasa lingkungan yang dapat memberikan manfaat dan kotribusi langsung terhadap Masyarakat sekitar. Kadis Kehutanan Provinsi mengatakan pemerintah menyambut positif program ini dan bersama Pemkot Tikep akan memfasilitasi beberapa sarana dan prasarana melalui SKPD terkait secara bertahap.

Dukungan tersebut dibacakan langsung oleh Kadis Kehutanan Malut dan Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Tikep yang di saksikan oleh Sekteraris Direktorat KSDAE dan Kepala BTN-AL.

Sementara Ditjen KSDAE yang diwakili Sekteratisnya Novianto Bambang Wawandono mengapresiasi kerja yang telah dilakukan TN-AL untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Maluku Utara, salah satunya burung paruh bengkok. Kata beliau, ini untuk melaksanakan program pemerintah melindungi burung di Indonesia agar meningkat 10% dalam 5 tahun.

Beliau juga merasa prihatin dengan data dari hasil temuan Burung Indonesia “Kita merasa prihatin dengan perdagangan burung secara illegal. Tindakan ini bertentangan dengan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sehingga barang siapa dengan sengaja mencuri burung endemic itu bias diancam 5 tahun penjara dan denda 100 juta” jawab beliau.

Sekedar diketahui Maluku Utara terdapat sekitar 25 jenis burung. Beberapa di antaranya yang disebut burung paruh bengkok Kaka Tua Putih atau Kaka Tua Albah, Nuri ternate, Nuri Bayan, Nuri Kalung Ungu, Perkici dagu Merah. Burung endemic lain yang jadi ikon Maluku Utara adalah Bidadari Halmahera. Jenis-jenis burung ini populasinya semakin berkurang karena dibawa keluar dari Maluku Utara secara illegal. Kebanyakan di bawake Phillipina. (Adi)

Kebakaran Hutan Melanda Maluku Utara

Satu demi satu titik kebakaran mulai menyebar di beberapa wilayah yang ada di Maluku Utara. Setelah sebelumnya beberapa lokasi perkebunan dan kawasan hutan di pulau Ternate di lahap si jago merah, kini mulai merembet ke hutan di Gane Timur Selatan (Halsel), Wailukum dan Dodaga (Haltim), lalu Balisosang-Pagu (Halut).

Penyebab kebakaran ini belum diketahui pasti. Namun seperti diberitakan di Malut Post (Selasa, 15 September 2015), kebakaran yang terjadi di Desa Sekely, Gane Timur Selatan ditenggarai disebabkan oleh aktivitas land clearing dan pembakaran kayu limbah untuk persiapan persemaian bibit sawit. Lokasi pembakaran ini berada dalam wilayah konsesi PT Korindo, perusahan sawit asal Korea yang beroperasi di wilayah tersebut. Sementara di Desa Wailukum titik api berada di dalam wilayah konsesi PT Haltim Mining, di Desa Balisosang-Pagu titik api berada di lokasi PT Nusa Halmahera Mineral.

Luas kawasan hutan yang terbakar sudah mencapai mencapai raturan hektar. Jems Ngoranoka salah satu warga Dodaga mengatakan hutan di Dodaga yang terbakar sudah mencapai diatas 100 hektar. Sementara di Balisosang-Pagu oleh warga setempat mengatakan bahwa luas hutan yang terbakar kurang lebih 10 hektar. Namun diperkirakan akan meluas jika penanganannya lambat, apalagi saat ini sedang musim kemarau panjang.

Akibat kebakaran tersebut, banyak perkebunan warga yang ditanami kelapa, pala, cengkeh dan tanaman lainnya ikut terbakar hangus. “Kami cuma pasrah melihat hutan dan tanaman kami hangus terbakar” ungkap Karisnal Pedeke, salah satu warga Balisosang.

Sejauh ini respon baru datang dari Pemerintah Kota Ternate dan Pemerintah Halmahera Timur yang sudah turun ke lokasi untuk memadamkan api. Namun api belum kunjung padam. Pemkab Haltim telah menetapkan status siaga satu untuk merespon pembakaran yang terjadi di wilayah tersebut. Upaya pemadaman api juga dilakukan warga dengan menggunakan peralatan seadanya. (timAMAN)