SOFIFI-Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate DR. Mohtar Adam menilai, pemerintah provinsi Maluku Utara selalu menutup-nutupi kebobokrokan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), karena berharap setiap tahun mengemis dana dari perusahaan tambang emas itu. Akibat terlalu mengemis dana hibah NHM, maka posisi tawar pemerintah daerah lemah.

Menurut alumni pasca sarjana Universitas Pajajaran Bandung ini, pemerintah provinsi Maluku Utara tak memiliki nyali dan kemampuan menekan NHM, termasuk tidak memiliki data ekspor NHM. “Bagaimana bisa mengharapkan keselamatan angkatan kerja sekitar tambang, bagimana bisa menyelamatkan masyarakat lingkar tambang dari dana CSR 1% dari pendapatan netto saja tidak dilakukan,” sesal Mohtar, Selasa (25/10).

Hal menurutnya, menunjukkan negara kalah menghadapi cukong-cukong yang menguras sumber daya alam tanpa kontrol pemerintah. Karena kalah dengan kekuatan kapitalis yang menguasai Maluku Utara. Mohtar meminta, sebaiknya pemerintah provinsi Maluku Utara menghentikan menerima dana hibah dari BHM.

Mohtar berpendapat, pemerintah provinsi harus mengambil posisi meminta kepemilikan saham di NHM. Tujuannya, menyelamatkan masyarakat sekitar tambang dari kamuflase dana CRS, dan menyelamatkan petani, nelayan, peternak untuk dijaminkan kebutuhan konsumsi diambil dari tambang.

Begitu pula, menghentikan sub kontraktor dari Manado yang menguasai usaha-usaha di NHM dengan melibatkan pengusaha lokal yang menjadi sub kontraktor semua usaha di NHM. “Alasan Dinas ESDM Maluku Utara menutupi kebobrokan karena takut jangan sampai pemerintah provinsi tidak diberikan dana hibah Rp. 70 miliar,” sesalnya. Sayangnya, Kadis ESDM, Safrudin Manyila berusaha dihubungi, Hpnya tidak aktif. (ces)

Sumber: http://seputarmalut.com/berita/kasihan-pemprov-mengemis-di-nhm.html#.WBI1l_krKM9