O’Hongana Manyawa Menuntut Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Halmaherah- Jumat 04 Mei 2018, Kelompok O’Hogana Manyawa atau biasa di kenal Suku Tobelo Dalam yang hidup di wilayah Wasile […]
Hukum
AMAN Dorong Pengakuan Perlindungan Melalui Pelatihan Produk Hukum Daerah
MALUKU UTARA – Dalam memperjuangan keberadaan Masyarakat Adat, negara memberikan peluang pengakuan Masyarakat Adat, melalui Peraturan Daerah (Perda). Untuk itu
BPSKL Dorong 7 Hutan Adat di Maluku Utara
Ternate- Dalam rangka mempercepat Penetapan Hutan Adat di Maluku Utara, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup (BPSKL) Wilayah Maluku-Papua
Abd Rahim Odeyani: Perda Masyarakat Adat akan Segera Disahkan pada Tahun 2018
Weda– Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. Halmahera Tengah menyatakan kesiapanya untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak
16 Ranperda Masuk Prolegda 2018
Weda- DPRD Halmaherah Tengah (Halteng) menyetujui dan menetapkan 16 rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2018. Penetapan
Rahim: Perda Masyarakat Adat itu Jadi Komitmen Elang-Rahim
WEDA – Pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Halmahera Tengah merupakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Drs Edi Langkara, SH. MH
AMAN Galang Para Pihak untuk Percepatan Perda Masyarakat Adat di Malut
Ternate – Percepatan penetapan peraturan daerah (Perda) yang mengatur hak-hak masyarakat adat tidaklah mudah, tantangannya dirasakan sendiri oleh Aliansi Masyarakat
Tingginya Kasus di Sektor SDA, AMAN Siapkan Kader Masyarakat Adat Jadi Paralegal
Ternate-Upaya untuk memperkuat pengetahuan masyarakat adat terutama terhadap hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak mereka Aliansi Masyarakat Adat