AMAN Malut Lapor ke KSP
Terkait Investasi PT TSB di Kelurahan Akelamo. TIDORE– Status sah kepemilikan lahan eks Perusahan Nasional Perkbunan (PNP) di kelurahan […]
Hukum
DPRD Halteng Dorong Perda Masyarakat Adat Masuk Prolegda 2018
WEDA – Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Hal
Empat Wilayah Adat di Malut Diusulkan Jadi Hutan Adat
JAKARTA- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, melalui perwakilan mereka yang hadir dalam festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSona) yang
Perkuat Jaringan, AMAN Terus Mendorong Perda Masyarakat Adat
TERNATE– Perda Masyarakat Adat di Halmaherah Tengah mulai digulirkan 2014, tahun 2015 masuk dalam Prolegda melalui inisiatif DPRD namun, pada
Peringati HIMAS, AMAN Gelar Diskusi Perhutanan Sosial di Maluku Utara
Ternate – Salah satu tantangan kita di Maluku Utara dalam program Perhutanan sosial yaitu masih minimnya kesadaran politik ekologis
Serahkan Peta Wilayah Adat, AMAN Dorong Pemkab Halteng Sahkan Perda PPHMA
WEDA- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, Sawit Watch bersama perwakilan masyarakat adat bertatap muka dengan Badan Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Desa Fritu Bahas Draf Perdes Tata Ruang Wilayah Adat
Fritu – Hadirnya Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan pemerintahan di tingkat Desa untuk merumuskan
Inisiatif Perdes Demi Lindungi Wilayah Adat Dari Pihak Luar
Fritu – Peraturan Desa (Perdes) merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan Badan