Demi Menjaga Wilayah Adatnya, Masyarakat Banemo Buat Rencana Tata Ruang Wilayah Adat.
Banemo– Putusan MK Nomor 35/2012 yang memisahkan hutan adat dari hutan negara mendapat respon dari masyarakat adat di Nusantara dengan melakukan […]
Banemo– Putusan MK Nomor 35/2012 yang memisahkan hutan adat dari hutan negara mendapat respon dari masyarakat adat di Nusantara dengan melakukan […]
WEDA- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, Sawit Watch bersama perwakilan masyarakat adat bertatap muka dengan Badan Perencanaan Pembangunan
“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Alllah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan
Fritu – Hadirnya Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan pemerintahan di tingkat Desa untuk merumuskan
Tuan Presiden, beta tahu tuan termasuk orang yang paling sibuk di Republik ini, tiap hari diperhadapkan dengan tugas Negara
Sejak berada di Ternate 12 Oktober 2016, 10 anggota keluarga dari suku Tobelo Dalam (O’Hongana Manyawa) Ali Mustika, Rina, Nudhidayanti
Fritu – Peraturan Desa (Perdes) merupakan produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan Badan
Fritu – Aliansi Masyarakat Adat Nunsatara (AMAN) Maluku Utara melaksanakan workshop untuk membahas kearifan local masyarakat adat Fritu. Workshop tersebut