KBRN, Ternate : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara (Malut) akhirnya meluncurkan Film Pendek tentang “Kalaodi” (salah satu kelurahan di kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Malut). Film dengan judul “Buku Se Dou Gam Kalaodi” itu, dengan memperlihatkan tentang tata kelola kearifan lokal yang masih terjaga, diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat  mengkaji kembali soal penetapan kawasan lindung pada Masyarakat tempatan. Agar, kehancuran lingkungan dapat diantisipasi.

“Pertama kita diundang oleh Masyarakat Kalaodi pada tahun 2013, membincangkan persoalan mereka, karena mereka berada di Kawasan Hutan Lindung. Jadi, di 2013 itu Riset pertama, setelah riset, kami buat seminar dan Loka Karya selama satu minggu, itu menghadirkan pembicara dari Nasional yakni Direktur Walhi Nasional,”kisah, Ismet Soelaiman, Eksekutif Daerah (ED) Walhi Malut, disela-sela Pemutaran Film Perdana, di Warkop Soccer, Kelurahan Stadion Ternate Tengah, Minggu (8/1/2017) hari ini.

Ismet menyampaikan, bahwa pihaknya terus hadir bersama Warga melihat lebih pada bagaimana mereka berada pada Hutan Lindung Itu. Sebab, pada tahun 1982 mereka pernah mau digusur.

“Disitu juga ada lingkungan bernama Tagona, namun karena penetapan hutan lindung, maka mereka dikeluarkan, itu yang membuat Warga mengundang kami,”ucapnya.

Sementara itu, dia mengungkapkan, setelah pihaknya (Walhi) melakukan pengkajian, ternyata Kalaodi merupakan sumber air bagi Warga Tidore, yakni namanya “Ake Cleng”. Bahkan, lebih dari itu, yakni belajar melakukan riset, ternyata ada kearifan lokal, yakni mereka tidak boleh merusak sumber air itu.

“Jadi, disekitar sumber air itu, mereka tanami bambu (pohon yang menyimpan air), kemudian tidak boleh membuka lahan secara besar karena akan mempengaruhi Masyarakat diwilayah pesisir,”ungkapnya.

Dalam pembuatan Film sendiri, Ismet mengaku, setelah melakukan riset yang sangat panjang kemudian menanyakan juga kepada Warga, apakah bisa difilmkan atau tidak. Namun, akhirnya dapat disepakati, sehingga mulai dibuat Film dengan mengambil kearifan-kearifan mereka yang masih hidup.

“Tidak semua yang bisa masuk dalam film yang dibuat itu, karena sesuatu yang tidak bisa dipubikasikan,”akunya.

Untuk film tersebut, kata Ismet, juga bertujuan memberitahukan kepada Masyarkat Maluku Utara, bahwa mereka bisa dengan menjaga tata sistem adat, maka tata sistem ekologi itu akan lestari. Karena, dengan lestari tata sistem ekologi, alam, hutan, akan dapat meningkatkan perekonomian mereka.

“Inilah yang menjadi tujuan kami,”singkatnya.

Selain itu, dia menyampaikan, bahwa Film tersebut juga membalikkan teorema pembangunan yang digaungkan Pemerintah, yakni suatu daerah itu maju dengan invetasi, misalnya Perkebunan berkelas seperti Sawit, pertambangan dan sebagainya. Padahal, itu sebenarnya yang justru merampas tanah rakyat.

“Film Kalaodi ini menjadi antitesa terkait apa yang digaungkan pemerintah itu,”ucapnya.

Dia menambahkan, Film ini juga selain mengajak anak muda, targetnya anak Muda baik yang berada di Malut, maupun berada di Luar daerah, bahwa kita memiliki kearifan lokal yang kuat dalam menjaga kearifan ekosistem.

“Kita harus mengekspos kearifan lokal, jangan hanya mengekspos kearifan dari luar. Ini yang perlu dirubah, sehingga ini perlu diekspos,”ujarnya.

Bahkan, film Kalaodi tersebut, juga sebagai langkah antisipasi atas kehancuran ke depan. Hal ini juga untuk memberitahukan, bahwa Maluku Utara itu juga Indonesia, bukan hanya dalam Peta, tapi dapat dilihat sebagai bagian dari Nusantara.

“Jadi, harus ada kebanggaan anak Muda Maluku Utara, untuk memperjuangkan kearifan lokal yang ada,”terangnya.

Untuk itu, dengan hadirnya Film ini juga memperlihatkan kepada pemerintah khususnya Kementrian Lingkungan Hidup, agar dapat melihat Tidore, dengan mengkaji kembali penetapan kawasan lindung itu, kemudian dapat memberikan hak kepada Warga Kalaodi untuk meengeelola kawasan itu.

“Hal itu dapat membatasi perkembangan ekonomi Masyarakat tempatan, sehingga perlu diperhatikan,”ucapnya.

Dalam pada itu, diharapkan, kepada Pemerintah, agar dalam melakukan pembangunan, harus mengkaji soal tata adat Masyarakat tempatan, itu baik kepada Pemerintah daerah maupun Pusat. Sebab, saat memasukan investasi Masyarakat tidak dilibatkan.

“Ini harus kita ingatkan ke pemerintah pusat bahwa, Indonesia ini bukan hanya di Jakarta saja, karena Maluku Utara juga bagian daripada Indonesia dan penduduk asli,” tutupnya. (Ir-One/RR)

Sumber: http://rri.co.id/ternate/