Kobe – Masyarakat Adat Kobe baru-baru ini melakukan musyawarah tata batas memperjelas batas wilayah adat dengan komunitas masyarakat adat yang bertetangga.

Kegiatan yang di fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF) tersebut bertempat di Kantor Desa Kobe, Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah. Hadir dalam musyawarah tata batas perwakilan masyarakat adat Lelilef dan Sidanga. Sementara beberapa komunitas masyarakat adat yang lainnya berhalangan hadir. Turut hadir dalam pertemuan tersebut , unsur pemerintah desa Kobe dan Sawai Itepo serta Camat Weda Tengah, Mochammad Riski Hasyim. Sabtu (14/07 2018).

“Batas wilayah adat yang di musyawarahkan itu akan menjadi rujukan pada saat pemetaan wilayah adat nanti,” kata Munadi Kilkoda dari AMAN Maluku Utara yang hadir memfasilitasi kegiatan tersebut.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Wilayah Unit Kerja Pelayanan Pemetaan Partisipatis (UKP3) AMAN Malut Adlun Fiqri mengatakan hal yang paling penting dalam perencanaan pemetaan partisipatif ada pada tata batas wilayah adat, karena itu perlu diselesaikan masyarakat adat sebelum melakukan pemetaan.

“Batas ini harus disepakati, supaya dikemudian hari jangan sampai terjadi masalah antar komunitas,” kata Adlun

Sementara dalam sambutan pembukaan acara Camat Weda Tengah Mochammad Riski Hasyim berharap musyawarah tata batas ini sebagai bentuk demokrasi masyarakat adat dalam penentuan batas wilayah adat sekaligus menjadi tranformasi pengetahuan lokal bagi generasi nanti.

Musyawarah tersebut diakhiri dengan tanda tangan berita acara kesepakatan batas wilayah adat Kobe dengan Lelilef di kali (sungai) ku dan Weda di batu Nene. Sementara batas terluar lainnya disepakati berhadasarkan bukti-bukti sejarah mereka. (adi)