Kongres Masyarkat Adat Nusantara I ; Gugatan Masyarakat Adat Nusantara untuk Negara Indonesia

Jakarta- Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I merupakan titik balik perjuangan gerakan Masyarakat Adat Nusantara. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Masyarakat Adat setahun setelah tumbangnya rezim otoriter Presiden Soeharto. Era reformasi menjadi pintu pembuka periode demokrasi di Indonesia.

Selama tanggal 5 sampai 22 Maret 1999, Masyarakat Adat Nusantara menggelar pertemuan yang dikenal sebagai KMAN. Kongres I tersebut diikuti 123 orang perwakilan Masyarakat Adat dari seluruh nusantara. Kongres ini kelak mencatat sejarah bagi gerakan perjuangan Masyarakat Adat Nusantara, di antaranya dengan dideklarasikannya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 17 Maret 1999. AMAN merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang beranggotakan komunitas-komunitas Masyarakat Adat. Saat ini, dalam usinya yang genap 20 tahun, AMAN memiliki anggota 2366 komunitas.

KMAN I diselenggarakan bukan tanpa rencana. Pentingnya penyelenggaraan KMAN sudah disadari dalam dekade 90-an. Sebanyak 13 jaringan ORNOP sudah bekerja sama secara sporadis menangani berbagai kasus konflik ulayat adat yang selalu mendera Masyarakat Adat. Jadi sebelum pelaksanaan kongres terlebih dahulu di daerah-daerah dilakukan konsolidasi, termasuk di dalamnya untuk penentuan peserta kongres dari wakil-wakil Masyarakat Adat setiap provinsi.

Masyarakat Adat yang berkongres didapati mengalami nasib serupa. Senasib sepenanggungan dari Papua hingga Aceh. Laporan KMAN 1999 mencatat: “Hampir seluruh juru bicara menyampaikan terjadinya penghancuran lembaga adat di seluruh pelosok nusantara sebagai akibat dari pemaksaan (Unifikasi) konsep desa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Kongres ke-1 Masyarakat Adat Nusantara (KMAN-I), 15-22 Maret 1999. Dok AMAN

Permasalahan lain yang umum terjadi adalah perampasan hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam dengan penerapan konsep Tanah Negara (UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960) dan Hutan Negara (UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967). Dengan kedua konsep ini, maka tanah adat berserta isinya, yaitu hutan yang tumbuh di atasnya dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya, diambil-alih penguasaannya oleh negara secara sepihak.

Tanah negara dan hutan negara oleh pemerintah diterjemahkan menjadi milik pemerintah yang hak pengelolaannya diserahkan ke pihak lain dalam berbagai bentuk seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.”

Karena itulah, Masyarakat Adat berembuk menyuarakan pentingnya mendesak negara untuk mengakui hak-hak Masyarakat Adat. Pesan tegas dari Masyarakat Adat pun sangat lantang berbunyi yaitu, Masyarakat Adat sudah lama ada jauh sebelum negara (Republik Indonesia) berdiri. Di situ dikatakan, bahwa Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas nasibnya sendiri, bagaimana mereka bebas mengelola potensi sumber daya alamnya, bebas mengekspresikan budayanya, bebas melaksanakan ritual dan adat istiadatnya.

Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Selama tiga dekade, rezim Orde Baru merampas hak-hak Masyarakat Adat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga wilayah adat atau potensi sumberdaya alam yang dirampas, identitas Masyarakat Adat pun turut dihancurkan oleh negara. Dengan penerapan unifikasi melalui UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, akar Masyarakat Adat pun turut dicerabut. Selain itu, peraturan yang mencatumkan lima (5) agama resmi (Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha) turut memaksa Masyarakat Adat memeluk salah satu agama ini, dan mereka “dipaksa” meninggalkan dan menanggalkan agama leluhur mereka.

Aksi di Bundaran Hotel Indonesia, mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sekaligus merayakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat 2013 dan HUT AMAN ke 14. Dok AMAN

Pada pokoknya KMAN I bertujuan menggugat posisi Masyarakat Adat terhadap negara. Posisi ini harus ditata ulang. Sebab pengingkaran terhadap kedaulatan Masyarakat Adat dengan sendirinya melemahkan negara.

Kini gerakan Masyarakat Adat Nusantara dan AMAN itu sendiri kini sudan dua dekade. Namun, konflik masih terus dialami Masyarakat Adat. AMAN mencata sebanyak 262 jiwa hingga saat ini menjadi korban konflik antara Masyarakat Adat melawan perusahaan. Hal ini diakibatkan oleh absennya negara di tengah-tengah Masyarakat Adat.

Payung hukum untuk Masyarakat Adat, yakni RUU Masyarakat Adat juga tida kunjung disahkan. Pemerintah belum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap DPR RI selaku inisiator. Akibatnya, hingga saat ini konflik mesih terus terjadi di wilayah adat.

Penulis: Jakob Siringoringo-Infokom PB AMAN

Sumber: http://www.aman.or.id/

Pidato Sekretaris Jenderal AMAN – Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, 17 Maret 2019

“Meneguhkan Tekad, Memperkuat Akar, Mengedepankan Solusi”

Hidup Masyarakat Adat!

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu! Berdaulat!

Bangkit Bersatu! Mandiri!

Bangkit Bersatu! Bermartabat!

Pertama-tama, ijinkan saya menyampaikan hormat kepada semesta, para leluhur Masyarakat Adat, dan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta untuk kebahagiaan kita pada hari yang sangat bersejarah ini.

Bapak, ibu, saudara-saudaraku, pimpinan dan anggota Dewan AMAN Nasional dari 7 region yang saya hormati, seluruh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Organisasi Sayap, Badan Otonom dan Lembaga Ekonomi AMAN yang saya banggakan, seluruh Komunitas Anggota AMAN di penjuru Nusantara yang saya muliakan, serta para sahabat yang telah setia berjuang bersama Masyarakat Adat selama ini.

20 tahun lalu, utusan Masyarakat Adat dari seluruh pelosok Nusantara, bersama para pejuang hak-hak Masyarakat Adat berkumpul di Hotel Indonesia, Jakarta, merajut asa menyusun barisan melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Kongres pertama ini mendeklarasikan Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan bersepakat membentuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai wadah perjuangan bersama untuk meraih pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap eksistensi Masyarakat Adat dan hak adatnya yang azasi.  Bangkit bersatu bergerak bersama merebut kembali kedaulatan Masyarakat Adat sebagai bagian dari rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang setara dengan warga negara yang lain, juga sebagai penyandang hak-hak konstitusional di dalam Negara Republik Indonesia sesuai amanat UUD 1945.

Mengapa Masyarakat Adat harus bangkit bersatu dan bergerak bersama?

Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya muliakan,

Selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, Masyarakat Adat masih terus mengalami berbagai bentuk penindasan, pengabaian dan perampasan atas hak-hak asal-usulnya. Kemerdekaan Indonesia sebagai Negara-Bangsa di tahun 1945 tidak otomatis membebaskan Masyarakat Adat dari beragam bentuk penjajahan. Bahkan di masa Rejim Orde Baru bentuk-bentuk penjajahan bagi Masyarakat Adat itu terasakan lebih meluas dan jauh lebih berat dari masa-masa sebelumnya. Dimana-mana terjadi perusakan dan perampasan wilayah-wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan terhadap warga adat, serta diskriminasi dalam bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya. Oleh sebab itu, sejak pertengahan tahun 1980-an, perlawanan Masyarakat Adat terhadap berbagai kebijakan pemerintah mulai bermunculan secara sporadis di berbagai wilayah Indonesia. Situasi ini, kemudian mendorong terbentuknya sebuah wadah yang diberi nama Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang dipelopori para tokoh adat, akademisi, pendamping hukum dan aktivis gerakan sosial pada tahun 1993, di Toraja-Sulawesi Selatan. Pembentukan jaringan ini telah menanam benih persatuan perjuangan bersama di kalangan pemimpin gerakan Masyarakat Adat yang terus bertumbuh di seluruh pelosok Nusantara.

Pertumbuhan semangat dan kepemimpinan persatuan gerakan inilah yang kemudian memungkinkan terselenggaranya Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) pertama. Lewat Kongres ini, para pemimpin perjuangan Masyarakat Adat menyatukan semangat dan komitmen bersama untuk mengingatkan kembali para penyelenggara Negara dan seluruh elemen bangsa tentang tujuan mulia berdirinya Negara Republik Indonesia, melakukan koreksi atas perjalanan bangsa yang sudah tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur Pendiri Bangsa sebagaimana dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945, dan menegaskan kembali posisi Masyarakat Adat terhadap Negara.

Lewat Kongres pertama ini Masyarakat Adat kembali menegaskan posisinya terhadap Negara dalam Pandangan Dasar Kongres yang menyatakan bahwa, “Kami sudah sejak dulu ada sebelum Negara Republik Indonesia.” dan  oleh sebab itu, “Jika Negara Tidak Mengakui Kami, maka Kami Tidak Mengakui Negara.”

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian,

Untuk memastikan komitmen perjuangan bersama yang sudah digariskan oleh Kongres inilah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dibentuk 20 tahun lalu.  20 tahun merupakan waktu yang cukup untuk kita merefleksikan secara mendalam perjalanan perjuangan Masyarakat Adat Nusantara. Geliat AMAN sebagai wadah berjuang bagi Masyarakat Adat Nusantara tentunya mengalami pasang dan surut. Dinamika politik nasional dan global kadang bersahabat, kadang tak jarang menghadirkan badai. Pada tingkat internasional, AMAN telah terlibat sejak penyusunan Draf United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) hingga isu Hak Asasi Manusia, perubahan iklim, dan isu-isu lainnya. Sementara di tingkat nasional, AMAN telah berjuang untuk mengubah hukum-hukum yang represif antara lain dengan menguji materi UU Kehutanan yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012. Juga terlibat aktif dalam Inkuiri Nasional yang dilakukan oleh Komnas HAM tentang Pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan, mendorong masuknya peta wilayah adat dalam One Map Policy, hingga memperjuangkan masuknya 6 tuntutan masyarakat adat dalam Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan NAWACITA. Tidak hanya itu, AMAN juga berjuang hingga daerah dengan mendorong pembentukan produk hukum daerah yang mengakui Masyarakat Adat dan hak-haknya.

Meski tak mudah, AMAN terbukti mampu melalui masa-masa penuh tantangan, mengambil pilihan-pilihan strategis dalam rangka merespon dinamika politik nasional dan global. Sejak berdiri tahun 1999 hingga tahun 2007, AMAN pernah tampil konfrontatif dengan negara untuk menegaskan posisinya terhadap negara, menunjukkan kehadirannya sebagai gerakan sosial yang tumbuh dari realitas sosial di kampung-kampung adat dan sekaligus memperkuat pondasi solidaritas, rasa senasib-sepenanggungan di antara sesama Masyarakat Adat. Perjuangan konfrontatif ini mendapatkan beragam respon dari penyelenggara negara dan berbagai pihak. Dengan perjuangan yang konsisten, respon positif terhadap kehadiran AMAN terus bertambah. Respon positif inilah yang membantu AMAN mengubah tampilan perjuangan dari konfrontasi ke dialog, full engagement, sejak tahun 2007. Strategi ini kita ambil karena pemerintah mulai menunjukkan keterbukaan pada tuntutan-tuntutan Masyarakat Adat. Pilihan strategi tersebut mengharuskan AMAN masuk ke dalam proses-proses pengambilan keputusan politik dan teknokratik yang berpengaruh pada kehidupan Masyarakat Adat. Organisasi yang bertumbuh cukup stabil di tingkat wilayah dan daerah juga mendukung perubahan strategi ini dengan rasa percaya diri yang lebih kuat.

Banyak tantangan yang kita hadapi dalam melaksanakan strategi ini. Tuntutan Masyarakat Adat tak selalu disambut sebagaimana mestinya. Masyarakat adat yang memperjuangkan haknya termasuk hak atas wilayah adat (Tanah, Hutan, dan Air) sebagian besar menemui jalan buntu. Pemerintah masih saja mempertahankan sikap abai dan memaksakan kehendaknya sendiri untuk menunda, mempersulit atau bahkan dengan sengaja membiarkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Masyarakat Adat terjadi di lapangan. Beberapa bukti dari mengakar kuatnya sikap tersebut adalah dengan tidak adanya keberanian untuk mengubah UU Kehutanan yang terbukti menghambat pelaksanaan putusan MK 35/2012. Begitu pula dengan ketidakjelasan sikap pemerintah dalam mempercepat pembahasan RUU Masyarakat Adat yang sudah dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden dalam NAWACITA.

AMAN menyadari bahwa berbagai pelanggaran terhadap hak Masyarakat Adat bersumber dari politik hukum yang memang dirancang untuk abai pada kepentingan Masyarakat Adat. Pendekatan dialog dan kemitraan dengan Pemerintah tidak cukup! AMAN harus masuk ke politik elektoral secara bermartabat. Untuk itu, sejak tahun 2009 AMAN mendorong kader Masyarakat Adat untuk ikut bertanding di dalam gelanggang Pemilu dan Pemilukada sehingga mereka dapat masuk di badan-badan legislatif maupun eksekutif sebagai perancang, pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Sejak tahun 2009, puluhan kader Masyarakat Adat telah berhasil masuk ke badan legislatif maupun eksekutif terutama di daerah. Sebagian besar dari mereka telah menjadi motor penggerak lahirnya Peraturan-Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat di berbagai daerah.

Partisipasi politik Masyarakat Adat tersebut kembali ditingkatkan pada tahun 2019 ini dengan mendorong ratusan kader-kader terbaiknya untuk terlibat di dalam pemilu legislatif. Langkah perjuangan ini didasari pada fakta bahwa berbagai pelanggaran hak Masyarakat Adat disebabkan oleh karena hukum dan kebijakan disusun oleh orang-orang yang tidak memahami persoalan Masyarakat Adat atau orang-orang yang memiliki kepentingan berbeda dengan Masyarakat Adat. Untuk itu, Masyarakat Adat harus masuk ke dalam proses-proses pengambilan keputusan. Bukan sebagai partisipan, tetapi sebagai aktor pembentukan hukum dan kebijakan. Karena itu, mengutus kader Masyarakat Adat untuk bertanding di Pemilu Legislatif tahun 2019 bagi AMAN adalah pilihan yang tepat. AMAN percaya, bahwa semakin banyak kader Masyarakat Adat di lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif akan membuat tuntutan pengakuan hukum, seperti Undang-Undang Masyarakat Adat semakin terbuka untuk tercapai. Apakah PEMILU 2019 tanggal 17 April 2019 nanti akan memandu perubahan pendekatan dan strategi lebih lanjut bagi AMAN? Ini pertanyaan buat kita semua para pemimpin dan penggerak AMAN!

Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya banggakan,

Sebagai organisasi yang dibentuk oleh Masyarakat Adat untuk mengorganisir diri sendiri, selama 20 tahun ini, AMAN semakin percaya diri, bahwa perjuangan yang dilakukan secara kolektif mampu meraih perubahan demi perubahan. Meskipun demikian, harus diakui pula, bahwa kekuatan Masyarakat Adat di seluruh nusantara belum secara optimal bergerak bersama. AMAN dihadapkan pada tantangan untuk berani memimpin usaha sistematik dalam melakukan pembaruan hukum dan lembaga adat sehingga prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, emansipasi, dapat dinikmati oleh seluruh warga Masyarakat Adat terutama kelompok perempuan, anak-anak, lanjut usia, orang-orang yang miskin karena perbedaan kelas, budaya, dan penyandang disabilitas.

Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi,

Di depan, tantangan tidaklah ringan. Negara belum sungguh-sungguh berubah. Sikap abai, mempersulit, bertele-tele, membuat lebih rumit, adalah sikap-sikap yang telah berakibat pada mandegnya berbagai agenda perubahan: Putusan MK 35/2012 sejauh ini hanya menghasilkan 30.000 hektar hutan adat, sementara RUU Masyarakat Adat jalan di tempat. Sementara di sisi lain, negara aktif merampas wilayah-wilayah adat. Kasus-kasus yang dialami Masyarakat Adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah, Masyarakat Adat Rendu di Nagekeo Nusa Tenggara Timur, Masyarakat Adat Seko di Sulawesi Selatan, dan kasus-kasus lainnya menunjukkan hal itu.

Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia,

Di tengah situasi itulah AMAN membentangkan cita-cita bersama Masyarakat Adat untuk berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Sebuah cita-cita yang hanya akan tercapai jika AMAN mampu menggalang kebersamaan yang kokoh untuk selalu bergerak bersama. Sementara, AMAN dituntut untuk masuk, melebur dan memperkuat gerakan perubahan bersama dengan berbagai elemen masyarakat sipil dan pihak-pihak lain termasuk pemerintah.

Perjuangan Masyarakat Adat melampaui rezim, melintasi batas waktu. Kita masih jauh dari cita-cita kita bersama. Namun kita tidak menyerah. Semangat kita berasal dari 2.366 komunitas adat anggota kita yang setia dalam perjuangan, komitmen dari 21 Pengurus Wilayah, 119 Pengurus Daerah, semangat dari Organisasi Sayap AMAN, yakni semua Perempuan Adat yang menyatukan diri dalam Persekutuan Perempuan Adat AMAN, Para pemuda dalam Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Pembelaan dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), serta inspirasi dari 2 Badan Otonom dan 3 Badan Usaha yang terus memberikan motivasi bahwa kita bisa!

Hari ini, Minggu, 17 Maret 2019, kita telah 20 tahun bangkit bersatu dan bergerak.  Setiap tahun kita merayakannya dan tahun inipun kita merayakannya dengan khidmat, di kampung-kampung adat, di rumah-rumah adat, di lahan-lahan dan wilayah adat kita, di rumah-rumah AMAN yang tersebar di seluruh pelosok. Kita merayakan hari besar ini dengan penuh suka cita dan rasa syukur atas perjalanan gerakan ini. Dengan penuh harapan kita menyerahkan langkah kita kepada Sang Pencipta Alam Semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa dan bermohon restu para leluhur, agar kehidupan kita terus membaik, sampai suatu saatnya nanti Masyarakat Adat dan Bangsa Indonesia yang besar ini dapat kembali Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat di Tanah-Airnya sendiri.

Akhirnya, kepada semua Masyarakat Adat di Nusantara, selamat merayakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara! Selamat Ulang Tahun yang ke-20 AMAN! Teruslah tanggap membela, aktif melindungi dan cepat melayani Masyarakat Adat di mana pun!

Jakarta, 17 Maret 2019

Rukka Sombolinggi

Sekretaris Jenderal AMAN

Rapat Dengan AMAN, Edi Langkara Janji Perda Masyarakat Adat Disahkan Tahun ini

Bupati Halmahera Tengah dan Wakil Bupati beserta Sekda saat rapat dengar pendapat dengan AMAN Maluku Utara. Dok AMAN

Weda– Tersendat di meja Eksekutif, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) di Halmahera Tengah, absen selama tiga kali masa sidang legislasi 2018. Walhasil, tertunda untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda. Karena itu, tekanan segera disahkan Ranperda tersebut terus disampaikan oleh kelompok masyarakat.

Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, mengaku Ranperda ini perlu didiskusikan lagi secara serius  karena kembali diajukan dalam program legislasi  daerah (Prolegda) tahun 2019 sebagai hak inisiatif Pemkab. Hal tersebut disampaikan pada saat melakukan pertemuan dengan AMAN Maluku Utara pada Jumat, 15 Februari 2019 di Kantor Bupati Halmahera Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta beberapa asisten dan kepala SKPD. Sementara dari AMAN, hadir pengurus AMAN dan masyarakat adat.

Edi menyampaikan, saat ini Pemda mengajukan lima Ranperda. Termasuk Ranperda PPHMA. Dari lima perda tersebut, hanya Ranperda PPHMA yang memiliki Naskah Akademik. Apa lagi,  telah dibahas bersama antara AMAN dan instansi terkait.

“Pemda akan mengkonsultasikan lima Ranperda tersebut ke Universitas Khairun Ternate. Terkait Naskah akademik Ranperda PPHMA, Pemda akan melibatkan AMAN Malut dalam konsultasi tersebut yang direncanakan pada semester masa sidang pertama. Dan akan diupayakan disahkan tahun ini” cetusnya.

Suasana Rapat Dengar Pendapat yang disampikan oleh AMAN Malut.

Selain itu, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Abd. Rahim Odeyani mengatakan, Pemda berkeinginan Ranperda ini bersifat Pengaturan. Selanjutnya penetapan dilakukan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Lanjutnya, Rahim menjelaskan, Pemerintah Daerah mencermati secara saksama Ranperda PPHMA ini diharapkan tidak hanya pada penguatan hak atas tanah. Tetapi, Perda ini dapat menyasar pelayanan masyarakat sektor Pendidikan, Kesehatan, Kelistrikan, Air Bersih, Infrastruktur berdasarkan kearifan lokal. ”perda ini harus memiliki catatan tersendiri terhadap peningkatan pelayanan tersebut” katanya.

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda, menilai lambatnya pengesahan Ranperda ini justru datang dari Pemda sendiri. Dia menegaskan, Pemda  serius dan proaktif  dalam mempercepat Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat melalui Produk Hukum Daerah.

Sebab, Kata Munadi. Hal ini merupakan point dari Visi Misi Bupati dan wakl Bupati Periode 2017-2022, sekaligus masuk dalam program 100 hari kerja. Munadi mengakui, bahwa AMAN telah diundang oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan Dinas Sosial pada tahun lalu untuk membahas subtansi Ranperda ini. Bahkan pun, kata Munadi, pembahasan saat itu cukup alot dan detil pasal per pasal.”Jadi tidak ada alasan lagi untuk segera disahkan” tutup Munadi. (Hamdan)

Munadi: Konflik Terjadi Karena Hak Masyarakat Adat Tidak Diakui

Ketua AMAN Malut, Munadi Kolkoda saat jadi pembicara dalam diskusi yang di gelar di jarod. Dok AMAN

Ternate- 73 Indonesia merdeka, masyarakat adat belum sepenuhnya menikmati hasil dari kemerdekaan tersebut. Hak mereka yang diakui secara konstitusional kebanyakan diabaikan negara. Sementara sisi lain negara terus-menerus memproduksi kebijakan yang mengkebiri hak adat tersebut.

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Malut, salah satu pembicara dalam diskusi “Lemahnya Pengakuan Hukum; Masyarakat Adat Jadi Korban Pembangunan.” Diskusi yang dilaksanakan di Kafe Jarod tersebut (11/19), selain Munadi, hadir juga Arman Muhammad dari PB AMAN.

Lebih jauh Munadi menjelaskan, negara dengan kekuasaan otoritas yang dimiliki, digunakan untuk merampas hak itu dari masyarakat. “Ini yang kami tidak benarkan dan praktek semacam ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus.”

Satu demi satu kasus yang menimpah masyarakat adat di Maluku Utara disampaikan oleh Munadi. Yang terbaru kata dia kasus warga adat Wasile yang wilayah adatnya dikuasai oleh PT Mahakarya Hutan Indonesia. Akibat dari pemaksanaan kebijakan tersebut, warga Wasile harus jauh-jauh datang ke Ternate untuk menuntut keadilan.

“Seharusnya negara yang datang ke warga adat di kampung untuk melindungi mereka, bukan sebaliknya masyarakat adat yang harus mencari keadilan”

suasana diskusi yang di gelar di Cafe Jarod Kota Ternate. Dok AMAN

Lebih jauh kata Munadi, Konflik seperti ini terjadi karena tidak ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Beliau juga mendorong supaya kekuatan masyarakat sipil harus terus berteriak dan berada di garda terdepan untuk mengatakan bahwa yang dilakukan negara saat ini pantas untuk di koreksi, pantas untuk ditinjau kembali, pantas untuk digugat, dan pantas untuk dicabut

Pengakuan masyarakat adat menjadi salah satu cara untuk menuntaskan masalah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Hal tersebut diungkapkan Arman Muhammad, sebenarnya dengan diakui hak masyarakat adat, konflik dapat di minimalisir, “karena ada kepastian hukum disitu.”

Arman sendiri menyampaikan sesungguhnya pemerintah daerah itu segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Perda tersebut mandat konstitusi dalam pasal 18B ayat (2). Kurang lebih sudah 70 lebih produk Perda yang mengatur masyarakat adat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. “Jadi perda ini tidak bertentangan dengan hukum, karena jelas ini mandat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945” katanya. (Adi)

Merampas Wilayah Adat, Warga Wasile Tolak Perusahan MHI

Perusahan yang membangun jalan di tengah kebun warga. beberapa tanamanpun rusak. Dok Foto Uli

“kami dilarang pergi ke kebun, setelah hadirnya perusahan PT Mahakarya Hutan Indonesia. Mereka bilang ini hutan milik perusahan dan tanah negara, padahal selama ini pekerjaan kami sebagai petani,” ungkap Wilson Y. Ngungaro, Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) Desa Hatetabako saat melakukan konferensi Pers di Rumah Aliansi masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, minggu (10/02/2019).

Wilson mengatakan warga juga telah menyampaikan tuntutan kepada perusahan, satu diantaranya berkaitan dengan tenaga kerja, “Jadi katanya perusahan siap mempekerjakan pemuda dan pemudi di desa yang berdampak, padahal sampai sekarang tidak ada,”

Perusahan juga menjanjikan akan dibentuk kelompok pertanian, pemberian beasiswa untuk anak sekolah, pembangunan rumah ibadah, pembangunan sarana-prasarana olahraga. Padahal tidak terealisasi.

“Kami merasa di tipu perusahan dan pemerintah” katanya.  

Hal yang sama juga diutarakan Norbel Mandemo Ketua Pemuda Hilaitetor, yang menyebut bahwa hingga saat ini setiap mereka pergi ke kebun yang berada di dalam lokasi perusahan, warga wajib melapor ke polisi dan tentara yang bertugas di pos perusahan.

Norbel juga menjelaskan daerah perkebunan warga yang ditanami padi, pala, pisang, kelapa, dijadikan lokasi penampungan kayu milik perusahan.

“Tanaman padi kami rusak karena kayu-kayu yang ditebang perusahan dibuang diatas kebun tersebut.”

Pertemuan Warga saat melakukan konferensi pers di Rumah AMAN malut. Dok AMAN

Lebih lanjut dia menuturkan, mereka juga tuduh oleh aparat keamanan katanya melakukan kegiatan illegal logging, jadi kayu yang mereka tebang disita polisi. Padahal mereka menebang kayu yang berada di dalam kebun mereka dan untuk kebutuhan bangun rumah. Atas kejadian tersebut, masyarakat menolak kehadiran perusahan PT MHI di wilayah adat mereka.

Sementara Veni Buli Perempuan dari Helaitetor yang hadir bersama mereka, mengatakan, masuknya perusahan ini mereka dirugikan.

“Kami takut kedepan jika kayu-kayu yang berada di wilayah kami habis diambil perusahan, anak kami mau ambil kayu dimana lagi untuk bangun rumah,” tutur Veni.

Masyarakat juga mencurigai perusahan sudah mencemari sungai Ifis yang mereka gunakan sebagai sumber air minum di desa Helaitetor. “Air di sungai tersebut sudah coklat karena perusahan tebang kayu di sekitarnya,” cerita Norbel.

Sekedar diketahui, PT Mahakarya Hutan Indonesia (MHI) mengantongi SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 untuk Izin Usaha Pemanfaatan hasil Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), dengan menguasai 36.860,00 Hektar hutan yang mencakup Desa Iga, Hilaitetor, Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaolako, Hatetabako, Boki Maake, Lolobata, Foli, Tatam, Labi-labi, Kecamatan Wasile tengah dan Wasile Utara, Halmahera Timur. (Adi)

Jejak Langkah MUNADI KILKODA

Caleg No 4, Dapil I Halteng, Partai NasDem



Munadi Kilkoda saat menghadiri RDP Perda Masyarakat Adat antara DPRD Halteng dengan AMAN

Pria bernama lengkap Munadi Kilkoda ini, sangat lekat dengan Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Selama 12 Tahun terakhir, Ia mendedikasikan dirinya mendampingi hak-hak masyarakat adat, tanpa keluh-kesah.

Pria kelahiran Messa 18 Mei 1986, Halmahera Tengah ini adalah anak ke dua dari empat bersaudara. Kini telah berumah tangga dengan mempersunting perempuan asal Soasio Tidore Novitasari Alting. Dengan kepribadian sederhana, pria yang sering disapa Nadi ini, melewati tahapan belajarnya dari SD, SMP hingga SMA di Weda. Ia kemudian, melanjutkan studinya di sebuah perguruan tinggi  di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, sembari  menekuni jurusan ilmu politik, hingga lulus sebagai Sarjana tahun 2010.

Selain itu, Munadi, mengawali karir pertamanya sebagai Ketua Umum HMI Komisariat FISIP UMMU Ternate, Ketua Bidang Hukum dan HAM, HMI Cabang Ternate, menjadi pengurus di Wahana Lingkungan Hidup Maluku Utara, sempat menjadi Pengurus Yayasan Forum Studi Halmahera (Foshal), Wakil Ketua KNPI Maluku Utara, Ketua Bidang di Forum DAS Maluku Kie Raha, salah satu Pengurus KAHMI Maluku Utara, termasuk menjadi salah satu inisiator yang mendirikan Jaringan Sunda Kecil-Maluku yang menghimpun kelompok masyarakat sipil di Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB dan Bali dan Ketua AMAN Maluku Utara, hingga kini.

Pengembaraan yang ia lakukan dari kampung satu ke kampung yang lain, semata-mata demi membangun masa depan masyarakat adat di Maluku Utara. Selain itu, kehadiranya juga dapat memberi semangat kepada Masyarakat Adat, untuk tetap berdaulat di atas tanah mereka sendiri. Seringkali tubuhnya menjadi tempat bersandar masyarakat adat sambil mencurahkan isi hati mereka. Integritas Munadi di uji selama mendampingi masyarakat adat yang berkasus dengan perusahan tambang, kayu dan sawit. Bahkan beliau pernah ditawari untuk duduk di posisi penting di salah satu perusahan tambang raksasa di Maluku Utara, berangkat studi ke luar negeri, asal tidak lagi melakukan perlawanan ke perusahan tersebut, namun dengan tegas dia menolak. Munadi yang sederhana itu mengatakan, saya yang merintis jalan ini, tidak mungkin saya menjadi penghianat dan pecundang. Sikap itu yang membuat dia disegani oleh kawan dan lawan dalam gerakan masyarakat adat.

Munadi juga sering terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan Nasional maupun Internasional, seperti training perubahan iklim level Asia di Thailand dan menjadi utusan masyarakat adat di forum Cordillera Day di Filipina, menjadi pembicara di berbagai forum masyarakat sipil yang diselenggarakan di Nasional dan Lokal. Tak hanya itu, Munadi dibeberapa kesempatan ia juga memimpin sidang-sidang di kegiatan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.  

Munadi adalah sosok yang tak senang dipuji dan disanjung terlebih dihormati secara berlebihan. Menurutnya semua orang berhak duduk bersama. Tanpa memandang status sosial. Dalam setiap kesempatan, Ia sangat tidak setuju dengan stigma berlebihan tentang orang kampung. Menurutnya orang kampung juga memiliki harga diri dan hak yang sama.

Dengan semangat dan kegigihan yang tinggi, ia senantiasa meluangkan waktunya untuk mengunjungi komunitas masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait isu-isu agraria, lingkungan, perjuangan-perjuangan masyarakat adat dan persoalan-persoalan kerusakan di sektor kepulauan.

Munadi Kilkoda saat memberi penguatan kepada masyarakat adat Fritu (Dok. AMAN)

Ia juga menjadi penulis aktif di beberapa media lokal maupun nasional, terkait isu-isu pembangunan di sektor sumberdaya alam dan perampasan ruang hidup masyarakat adat. Munadi juga sering menggunakan Media Sosial (Medsos) untuk menyampaikan kritik kepada kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat dan lingkungan. Namun bukan kritik tanpa solusi. Munadi juga sering menyampaikan pandangan dan konsep kebijakan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah. Kata dia, “Tugas kita menegur dan meluruskan jika mereka salah, dan memberi jalan yang benar kepada mereka”

Lebih lanjut kata dia, karena kekuasan itu cenderung absolut, makanya butuh kontrol publik yang kuat. Kekuasaan itu harus digunakan sebagai alat menciptakan keadilan bagi manusia dan alam semesta.

Semangat yang tertanam dalam dirinya untuk memperjuangkan nasib masyarakat adat, laksana bara api yang terus-menerus berkobar dan bergelora di dalam jiwanya.

Berselang waktu, lewat keputusan dan pertimbangan yang panjang. Munadi, akhirnya membulatkan tekadnya ikut mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD lewat Partai NASDEM, Dapil I, Kab Halmahera Tengah, Nomor Urut 4.

Bagi Munadi, keputusan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Halmahera Tengah, merupakan jalan tengah pengabdian mewujudkan cita-cita masyarakat adat beserta hak-haknya yang selama ini termarjinalkan.   

Beberapa Parpol menawarkan dirinya untuk maju ke DPRD Provinsi. Namun kata beliau, pilihan ke level tersebut terlalu terburu-buru, di saat yang bersamaan wilayah pertarungan masyarakat adat itu ada di Kabupaten dan Kota. Bagi dia, dengan posisi di Kabupaten, akan lebih gampang melahirkan produk hukum dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat dan lingkungan. Selain itu kata Munadi “saya tidak mau jauh-jauh dari masyarakat adat”

Harapan Munadi Kilkoda, mengusulkan dan memilih dirinya sebagai anggota DPRD adalah jalan sejarah Restorasi menuju Kab. Halmahera Tengah. Dengan nafas semboyang yang terpatri di dalam dirinya. “Berdaulat Secara Politik, Mandiri secara Ekonomi dan Bermartabat secara Budaya”.

Serahkan Dokumen Hutan Adat ke Dirjen PSKL, AMAN : Pemkab Halteng Segera Keluarkan Perda Masyarakat Adat

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda Saat menyerahkan Dokumen Hutan Adat Ke PSKL
Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda Saat menyerahkan Dokumen Hutan Adat Ke PSKL

TERNATE – Hutan Adat salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program Perhutanan Sosial. Program ini sebagai bagian dari pemulihan kembali hak-hak masyarakat adat yang sekian tahun lamanya ditetapkan menjadi hak negara.

Di Maluku Utara sendiri, melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat, tahun kemarin mengusulkan 18 wilayah yang akan di dorong dalam skema tersebut. Beberapa diantaranya sudah selesai melakukan pemetaan wilayah adat dan sebagiannya belum.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-Maluku Utara (AMAN MALUT) sebagai lembaga yang mempelopori skema tersebut, dengan dukungan yang di dapat dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia, beberapa waktu lalu (03/02/19).

Bertandang ke Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Maluku Utara untuk menyerahkan dua dokumen Hutan Adat yakni Komunitas Adat Kobe dan Komunitas Adat Fritu. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua POKJA PPS Achmad Zakih dan beberapa stafnya.

Munadi Kilkoda Ketua AMAN Malut dalam pertemuan tersebut menyampaikan proses penyerahan ini sudah dilengkapi dokumen spasial dan sosial yang menjadi syarat pengajuan hutan adat. Namun yang masih kurang adalah Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat. “Jadi tinggal menunggu Perda dikeluarkan oleh Pemda Halteng”

Lebih lanjut, Munadi mengatakan, tahun ini mereka upayakan Pemda Halteng segera membahas Perda tersebut.

Sementara Achmad Zakih Ketua POKJA PPS merespon baik dan berjanji akan melanjutkan dokumen tersebut ke Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. “Kita menunggu saja setelah dokumen ini kita serahkan ke Dirjen. Kita juga berharap segera dikeluarkan Perda tersebut” tutupnya. (Ruh)

Iskandar: Lahan Sudah Dibayar ke Negara

                                             Aksi Beberapa Hari lalu di Lokasi Tambang BPN.

WEDA— Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Halmahera Tengah angkat bicara terkait, sikap pihak perusahaan tambang PT. Bakti  Pertiwi Nusantara (BPN) yang menyatakan tak akan membayar ganti rugi lahan yang diklaim milik masyarakat. Berbagai tuntutan sudah dilakukan oleh masyarakat, namun tetap saja perusahaan tersebut menyatakan tak akan membayar karena merasa sudah menyelesaikan kewajibannya ke pemerintah pusat.

Sikap perusahaan ini, disoroti Ketua AMAN Halteng Arkipus Kore. Ia mengemukakan meskipun perusahaan sudah membayar kewajiban ke pemerintah pusat tetapi setidaknya perusahaan juga harus menghargai hak-hak masyarakat adat di Wilayah sekitar tambang. Sebab, perusahaan tambang ini beroperasi menggusur tanaman warga maupun kebun warga. Disamping itu, kehadiran perusahaan tambang tentu dianggap tak memiliki komitmen lantaran banyak masyarakat yang dijanjikan untuk pembayaran lahan mereka tetapi tak direalisasikan.

Iskandar Mochdar Kepala Teknik Tambang PT.  BPN menyatakan, perusahaan dengan manajemen lama sudah melakukan pembayaran lahan sejak 2007 sampai 2008 ke Negara berupa pajak tahunan sebesar Rp 2,3 miliar. “ Perusahaan ini mau operasi atau tidak manajemen tetap akan membayar kewajiban ke negara,” ujarnya   ketika hearing dengan sejumlah masa aksi belum lama ini di kantor manajemen PT. BPN.

Menurutnya, lahan yang diklaim warga ini bukan kali ini saja melainkan sudah berulang kali bahkan pihak prusahaan pun sudah beberapa kali memberikan pemahaman. “ Karena perusahaan sudah membayar kewajiban ke Negara, maka bagi PT. BPN mereka tidak lagi membayar lahan yang sudah mendapat izin dari negara,” ungkapnya.  (far/mpf)

Sumber: Malutpost.co.id