16 Ranperda Masuk Prolegda 2018

      Tak ada komentar pada 16 Ranperda Masuk Prolegda 2018

Weda- DPRD Halmaherah Tengah (Halteng) menyetujui dan menetapkan 16 rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2018. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (28/12). Jumlah produk… Read more »

AMAN Galang Para Pihak untuk Percepatan Perda Masyarakat Adat di Malut

Ternate – Percepatan penetapan peraturan daerah (Perda) yang mengatur hak-hak masyarakat adat tidaklah mudah, tantangannya dirasakan sendiri oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara yang selama ini getol mendorong… Read more »

Tingginya Kasus di Sektor SDA, AMAN Siapkan Kader Masyarakat Adat Jadi Paralegal

Ternate-Upaya untuk memperkuat pengetahuan masyarakat adat terutama terhadap hukum dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak mereka Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara melakukan pelatihan paralegal dengan melibatkan beberapa… Read more »

AMAN Malut Lapor ke KSP

      Tak ada komentar pada AMAN Malut Lapor ke KSP

  Terkait Investasi PT TSB di Kelurahan Akelamo. TIDORE– Status sah kepemilikan lahan eks Perusahan Nasional Perkbunan (PNP) di kelurahan Akelamo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Sepertinya berstatus… Read more »

PETAKA KELAPA GENJAH DI AKELAMO

      Tak ada komentar pada PETAKA KELAPA GENJAH DI AKELAMO

  Catatan Supriyadi Sudirman (Aktivis AMAN Malut) Pohon enau atau nira di Akelamo termasuk terbesar di Maluku Utara. Sejauh mata memandang, hamparan pohon ini tumbuh tegak bersamaan dengan jenis tanaman… Read more »

Empat Wilayah Adat di Malut Diusulkan Jadi Hutan Adat

JAKARTA- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, melalui perwakilan mereka yang hadir dalam festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSona) yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan… Read more »

Merespon Kebijakan Menteri LHK, AMAN Malut Konsolidasi Percepatan Implementasi Perhutanan Sosial

Ternate- Pemerintah mulai memberikan akses kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa… Read more »