Refleksi MK 35; Akademisi Dorong Pemda Segera Buat Perda Masyarakat Adat
“Masyarakat harus membentuk simpul kekuatan agar bisa merai ulang kondisi dimana tanah dan hutan serta hak-hak mereka harus menjadi bagian […]
Hukum
6 Tahun, Putusan MK-35 Belum Diimplementasikan Pemerintah
Hutan adat bukan hutan negara! Kalimat tersebut tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang dibacakan Ketua MK
Bahaya Korupsi di Sektor Pertambangan
LEFO – Praktisi hukum Hendra Kasim mengingatkan betapa pentingnya mewaspadai korupsi di sektor pertambangan. Peringatan Hendra itu termasuk menyusul diterbitkannya 27
27 IUP Illegal, Riwayatmu Kini
LEFO– Diterbitkan-nya 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga menyalahi aturan, sempat menghebohkan masyarakat Maluku Utara (Malut). Semua pihak di
Verifikasi Wilayah Adat, Masyarakat Adat Tuntut Pemkab Halteng Akui Hak Mereka
Kobe – Masyarakat adat Kobe, di fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Malut) melakukan verifikasi batas wilayah adat yang telah
Bertemu AMAN, Masyarakat Adat Fritu Mengadu Perda Masyarakat Adat dan Perusahan Tambang
Fritu – Kehadiran perusahan tambang PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN) di wilayah adat Fritu mendapat penolakan dari warga Fritu, hal
Lewat Pemetaan, Masyarakat Adat Kobe Berharap Wilayah Adatnya Dikembalikan
Sawai Itepo – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut bekerjasama dengan Burung Indonesia dan Critical Ecosystem Patnership Fund (CEPF) melaksanakan
Masyarakat Adat Kobe Bahas Batas Wilayah Adat Dengan Kampung Tetangga
Kobe – Masyarakat Adat Kobe baru-baru ini melakukan musyawarah tata batas memperjelas batas wilayah adat dengan komunitas masyarakat adat