Pulau Kecil dan Pesisir Maluku Utara Terancam Punah

Dok Tempo

Ternate, 10 April 2019. Maluku Utara adalah wilayah kepulauan yang memiliki 395 pulau besar dan kecil dengan total luasan daratan sebesar 3,1 juta hektar. Tercatat ada 313 ijin usaha pertambangan (IUP) dengan luas konsesi mencapai lebih dari 1 juta hektar. Konsesi pertambangan tersebut berada di pulau besar seperti Halmahera dan pulau-pulau kecil, mulai dari pulau Pakal, Mabuli, dan Gee di Halmahera Timur, pulau Gebe di di Halmahera Tengah, dan Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan.

Selain izin pertambangan, Maluku Utara tengah berhadapan dengan ekspansi industry kelapa sawit di Gane, Halmahera Selatan, yaitu PT. Korindo melalui anak usahanya PT. GMM, dan Patani (PT. MRS), Halmahera Tengah, serta Hak Penguasaan Hutan (HPH) di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Selatan dan Pulau Obi, juga Hutan Tanaman Industri (HTI). 

Keberadaan industri tambang, sawit, dan kehutanan ini telah berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan Maluku Utara, mulai dari perampasan lahan, pencemaran air, hilangnya wilayah tangkapan nelayan, kriminalisasi dan intimidasi, termasuk juga deforestasi hutan. 

Pesisir dan Pulau-pulau yang dihuni masyarakat seperi Pulau Gebe, Pulau Obi, Pulau Taliabu, Pulau Halmahera, dan pulau tak berpenghuni tapi keberadaanya sangat bermanfaat bagi tempat persinggahan dan wilayah tangkapan nelayan dan ekosistem, menjadi contoh nyata betapa eksploitasi habis-habisan selama ini telah membuat membuat pulau-pulau itu sekarat. Penambangan telah mengupas vegetasi dan membongkar isi perut pulau, sehingga kerusakannya tak hanya wilayah daratan, tapi juga wilayah laut yang rentan tercemar material tambang. 

Dalam jangka panjang, pulau-pulau mungil itu bisa lenyap. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2011 menyebutkan sebanyak 28 pulau kecil di Indonesia telah tenggelam dan 24 pulau kecil lainnya terancam melesap. Kajian riset asal Inggris, Verisk Maplecroft, soal dampak perubahan iklim memperkirakan 1.500 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam pada 2050 seiring dengan naiknya permukaan air laut. 

Infografis tambang di maluku utara . Dok Jatam.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, sudah semestinya menghentikan aktivitas tambang dan mencabut seluruh izin pertambangan, sawit, dan industri kehutanan yang terbukti telah menghancurkan ruang hidup masyarakat. 

Sebaliknya, pemerintah wajib mendukung kemandirian masyarakat pesisir dan pulau melalui penyelamatan lahan, air, hutan, dan laut, termasuk juga segera mengeluarkan produk hukum dan kebijakan yang melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau kecil dari ekspansi industri ekstraktif.

Pemerintah juga harus segera melakukan langkah penegakan hukum yang tegas dan terbuka atas seluruh pelanggaran yang dilakukan korproasi selama ini, melakukan revisi atas Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tidak berpihak pada penyelamatan ruang hidup masyarakat, serta segera melakukan pemulihan sosial dan ekologi yang telah terjadi selama ini di Maluku Utara. 

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mesti turun tangan, mengatasi persoalan keterancaman pesisir dan pulau-pulau kecil di Maluku Utara, yang terus tergerus oleh laju ekspansi industri ekstraktif, dimana pemerintah daerah dan Kementerian ESDM di Jakarta turut andil di dalamnya. (AMAN/JATAM/Walhi)

Kongres Masyarkat Adat Nusantara I ; Gugatan Masyarakat Adat Nusantara untuk Negara Indonesia

Jakarta- Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I merupakan titik balik perjuangan gerakan Masyarakat Adat Nusantara. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Masyarakat Adat setahun setelah tumbangnya rezim otoriter Presiden Soeharto. Era reformasi menjadi pintu pembuka periode demokrasi di Indonesia.

Selama tanggal 5 sampai 22 Maret 1999, Masyarakat Adat Nusantara menggelar pertemuan yang dikenal sebagai KMAN. Kongres I tersebut diikuti 123 orang perwakilan Masyarakat Adat dari seluruh nusantara. Kongres ini kelak mencatat sejarah bagi gerakan perjuangan Masyarakat Adat Nusantara, di antaranya dengan dideklarasikannya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 17 Maret 1999. AMAN merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang beranggotakan komunitas-komunitas Masyarakat Adat. Saat ini, dalam usinya yang genap 20 tahun, AMAN memiliki anggota 2366 komunitas.

KMAN I diselenggarakan bukan tanpa rencana. Pentingnya penyelenggaraan KMAN sudah disadari dalam dekade 90-an. Sebanyak 13 jaringan ORNOP sudah bekerja sama secara sporadis menangani berbagai kasus konflik ulayat adat yang selalu mendera Masyarakat Adat. Jadi sebelum pelaksanaan kongres terlebih dahulu di daerah-daerah dilakukan konsolidasi, termasuk di dalamnya untuk penentuan peserta kongres dari wakil-wakil Masyarakat Adat setiap provinsi.

Masyarakat Adat yang berkongres didapati mengalami nasib serupa. Senasib sepenanggungan dari Papua hingga Aceh. Laporan KMAN 1999 mencatat: “Hampir seluruh juru bicara menyampaikan terjadinya penghancuran lembaga adat di seluruh pelosok nusantara sebagai akibat dari pemaksaan (Unifikasi) konsep desa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Kongres ke-1 Masyarakat Adat Nusantara (KMAN-I), 15-22 Maret 1999. Dok AMAN

Permasalahan lain yang umum terjadi adalah perampasan hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam dengan penerapan konsep Tanah Negara (UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960) dan Hutan Negara (UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967). Dengan kedua konsep ini, maka tanah adat berserta isinya, yaitu hutan yang tumbuh di atasnya dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya, diambil-alih penguasaannya oleh negara secara sepihak.

Tanah negara dan hutan negara oleh pemerintah diterjemahkan menjadi milik pemerintah yang hak pengelolaannya diserahkan ke pihak lain dalam berbagai bentuk seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.”

Karena itulah, Masyarakat Adat berembuk menyuarakan pentingnya mendesak negara untuk mengakui hak-hak Masyarakat Adat. Pesan tegas dari Masyarakat Adat pun sangat lantang berbunyi yaitu, Masyarakat Adat sudah lama ada jauh sebelum negara (Republik Indonesia) berdiri. Di situ dikatakan, bahwa Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas nasibnya sendiri, bagaimana mereka bebas mengelola potensi sumber daya alamnya, bebas mengekspresikan budayanya, bebas melaksanakan ritual dan adat istiadatnya.

Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Selama tiga dekade, rezim Orde Baru merampas hak-hak Masyarakat Adat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga wilayah adat atau potensi sumberdaya alam yang dirampas, identitas Masyarakat Adat pun turut dihancurkan oleh negara. Dengan penerapan unifikasi melalui UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, akar Masyarakat Adat pun turut dicerabut. Selain itu, peraturan yang mencatumkan lima (5) agama resmi (Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha) turut memaksa Masyarakat Adat memeluk salah satu agama ini, dan mereka “dipaksa” meninggalkan dan menanggalkan agama leluhur mereka.

Aksi di Bundaran Hotel Indonesia, mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sekaligus merayakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat 2013 dan HUT AMAN ke 14. Dok AMAN

Pada pokoknya KMAN I bertujuan menggugat posisi Masyarakat Adat terhadap negara. Posisi ini harus ditata ulang. Sebab pengingkaran terhadap kedaulatan Masyarakat Adat dengan sendirinya melemahkan negara.

Kini gerakan Masyarakat Adat Nusantara dan AMAN itu sendiri kini sudan dua dekade. Namun, konflik masih terus dialami Masyarakat Adat. AMAN mencata sebanyak 262 jiwa hingga saat ini menjadi korban konflik antara Masyarakat Adat melawan perusahaan. Hal ini diakibatkan oleh absennya negara di tengah-tengah Masyarakat Adat.

Payung hukum untuk Masyarakat Adat, yakni RUU Masyarakat Adat juga tida kunjung disahkan. Pemerintah belum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap DPR RI selaku inisiator. Akibatnya, hingga saat ini konflik mesih terus terjadi di wilayah adat.

Penulis: Jakob Siringoringo-Infokom PB AMAN

Sumber: http://www.aman.or.id/

Rapat Dengan AMAN, Edi Langkara Janji Perda Masyarakat Adat Disahkan Tahun ini

Bupati Halmahera Tengah dan Wakil Bupati beserta Sekda saat rapat dengar pendapat dengan AMAN Maluku Utara. Dok AMAN

Weda– Tersendat di meja Eksekutif, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) di Halmahera Tengah, absen selama tiga kali masa sidang legislasi 2018. Walhasil, tertunda untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda. Karena itu, tekanan segera disahkan Ranperda tersebut terus disampaikan oleh kelompok masyarakat.

Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, mengaku Ranperda ini perlu didiskusikan lagi secara serius  karena kembali diajukan dalam program legislasi  daerah (Prolegda) tahun 2019 sebagai hak inisiatif Pemkab. Hal tersebut disampaikan pada saat melakukan pertemuan dengan AMAN Maluku Utara pada Jumat, 15 Februari 2019 di Kantor Bupati Halmahera Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta beberapa asisten dan kepala SKPD. Sementara dari AMAN, hadir pengurus AMAN dan masyarakat adat.

Edi menyampaikan, saat ini Pemda mengajukan lima Ranperda. Termasuk Ranperda PPHMA. Dari lima perda tersebut, hanya Ranperda PPHMA yang memiliki Naskah Akademik. Apa lagi,  telah dibahas bersama antara AMAN dan instansi terkait.

“Pemda akan mengkonsultasikan lima Ranperda tersebut ke Universitas Khairun Ternate. Terkait Naskah akademik Ranperda PPHMA, Pemda akan melibatkan AMAN Malut dalam konsultasi tersebut yang direncanakan pada semester masa sidang pertama. Dan akan diupayakan disahkan tahun ini” cetusnya.

Suasana Rapat Dengar Pendapat yang disampikan oleh AMAN Malut.

Selain itu, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Abd. Rahim Odeyani mengatakan, Pemda berkeinginan Ranperda ini bersifat Pengaturan. Selanjutnya penetapan dilakukan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Lanjutnya, Rahim menjelaskan, Pemerintah Daerah mencermati secara saksama Ranperda PPHMA ini diharapkan tidak hanya pada penguatan hak atas tanah. Tetapi, Perda ini dapat menyasar pelayanan masyarakat sektor Pendidikan, Kesehatan, Kelistrikan, Air Bersih, Infrastruktur berdasarkan kearifan lokal. ”perda ini harus memiliki catatan tersendiri terhadap peningkatan pelayanan tersebut” katanya.

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda, menilai lambatnya pengesahan Ranperda ini justru datang dari Pemda sendiri. Dia menegaskan, Pemda  serius dan proaktif  dalam mempercepat Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat melalui Produk Hukum Daerah.

Sebab, Kata Munadi. Hal ini merupakan point dari Visi Misi Bupati dan wakl Bupati Periode 2017-2022, sekaligus masuk dalam program 100 hari kerja. Munadi mengakui, bahwa AMAN telah diundang oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dan Dinas Sosial pada tahun lalu untuk membahas subtansi Ranperda ini. Bahkan pun, kata Munadi, pembahasan saat itu cukup alot dan detil pasal per pasal.”Jadi tidak ada alasan lagi untuk segera disahkan” tutup Munadi. (Hamdan)

Munadi: Konflik Terjadi Karena Hak Masyarakat Adat Tidak Diakui

Ketua AMAN Malut, Munadi Kolkoda saat jadi pembicara dalam diskusi yang di gelar di jarod. Dok AMAN

Ternate- 73 Indonesia merdeka, masyarakat adat belum sepenuhnya menikmati hasil dari kemerdekaan tersebut. Hak mereka yang diakui secara konstitusional kebanyakan diabaikan negara. Sementara sisi lain negara terus-menerus memproduksi kebijakan yang mengkebiri hak adat tersebut.

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Malut, salah satu pembicara dalam diskusi “Lemahnya Pengakuan Hukum; Masyarakat Adat Jadi Korban Pembangunan.” Diskusi yang dilaksanakan di Kafe Jarod tersebut (11/19), selain Munadi, hadir juga Arman Muhammad dari PB AMAN.

Lebih jauh Munadi menjelaskan, negara dengan kekuasaan otoritas yang dimiliki, digunakan untuk merampas hak itu dari masyarakat. “Ini yang kami tidak benarkan dan praktek semacam ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus.”

Satu demi satu kasus yang menimpah masyarakat adat di Maluku Utara disampaikan oleh Munadi. Yang terbaru kata dia kasus warga adat Wasile yang wilayah adatnya dikuasai oleh PT Mahakarya Hutan Indonesia. Akibat dari pemaksanaan kebijakan tersebut, warga Wasile harus jauh-jauh datang ke Ternate untuk menuntut keadilan.

“Seharusnya negara yang datang ke warga adat di kampung untuk melindungi mereka, bukan sebaliknya masyarakat adat yang harus mencari keadilan”

suasana diskusi yang di gelar di Cafe Jarod Kota Ternate. Dok AMAN

Lebih jauh kata Munadi, Konflik seperti ini terjadi karena tidak ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Beliau juga mendorong supaya kekuatan masyarakat sipil harus terus berteriak dan berada di garda terdepan untuk mengatakan bahwa yang dilakukan negara saat ini pantas untuk di koreksi, pantas untuk ditinjau kembali, pantas untuk digugat, dan pantas untuk dicabut

Pengakuan masyarakat adat menjadi salah satu cara untuk menuntaskan masalah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Hal tersebut diungkapkan Arman Muhammad, sebenarnya dengan diakui hak masyarakat adat, konflik dapat di minimalisir, “karena ada kepastian hukum disitu.”

Arman sendiri menyampaikan sesungguhnya pemerintah daerah itu segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Perda tersebut mandat konstitusi dalam pasal 18B ayat (2). Kurang lebih sudah 70 lebih produk Perda yang mengatur masyarakat adat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. “Jadi perda ini tidak bertentangan dengan hukum, karena jelas ini mandat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945” katanya. (Adi)

Serahkan Dokumen Hutan Adat ke Dirjen PSKL, AMAN : Pemkab Halteng Segera Keluarkan Perda Masyarakat Adat

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda Saat menyerahkan Dokumen Hutan Adat Ke PSKL
Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda Saat menyerahkan Dokumen Hutan Adat Ke PSKL

TERNATE – Hutan Adat salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program Perhutanan Sosial. Program ini sebagai bagian dari pemulihan kembali hak-hak masyarakat adat yang sekian tahun lamanya ditetapkan menjadi hak negara.

Di Maluku Utara sendiri, melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat, tahun kemarin mengusulkan 18 wilayah yang akan di dorong dalam skema tersebut. Beberapa diantaranya sudah selesai melakukan pemetaan wilayah adat dan sebagiannya belum.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-Maluku Utara (AMAN MALUT) sebagai lembaga yang mempelopori skema tersebut, dengan dukungan yang di dapat dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia, beberapa waktu lalu (03/02/19).

Bertandang ke Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Maluku Utara untuk menyerahkan dua dokumen Hutan Adat yakni Komunitas Adat Kobe dan Komunitas Adat Fritu. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua POKJA PPS Achmad Zakih dan beberapa stafnya.

Munadi Kilkoda Ketua AMAN Malut dalam pertemuan tersebut menyampaikan proses penyerahan ini sudah dilengkapi dokumen spasial dan sosial yang menjadi syarat pengajuan hutan adat. Namun yang masih kurang adalah Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat. “Jadi tinggal menunggu Perda dikeluarkan oleh Pemda Halteng”

Lebih lanjut, Munadi mengatakan, tahun ini mereka upayakan Pemda Halteng segera membahas Perda tersebut.

Sementara Achmad Zakih Ketua POKJA PPS merespon baik dan berjanji akan melanjutkan dokumen tersebut ke Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. “Kita menunggu saja setelah dokumen ini kita serahkan ke Dirjen. Kita juga berharap segera dikeluarkan Perda tersebut” tutupnya. (Ruh)

Percepatan Hutan Adat, Komunitas Adat Fritu Petakan Potensi Hutan Adat

Dalam rangka mempercepat pengusulan, pengakuan dan penetapan hutan adat Fritu yang sedang berproses di Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (DIRJEN PSKL) Kementrian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK ), masyarakat adat Fritu dengan antusias melakukan  pemetaan potensi hutan adat melalui fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara pada Senin,10 Desember 2018 di Pnu Fritu.

Pasalnya, Data Geospasial  (Peta Wilayah Adat) dan Data Sosial (Sejarah Asal Usul, Pranata  Hukum Adat, Potensi Ekonomi, Sosial Budaya,dan Kearifan Lokal) telah menjadi dokumen pengusulan percepatan dan penetapan hutan adat Fritu bersamaan dengan 18 wilayah adat di Maluku Utara yang tengah disulkan dalam program Perhutanan Sosial (PS) skema hutan adat beberapa waktu lalu . Karena itulah, Pemetaan potensi Hutan Adat Fritu dan pola pemfaatan serta pengolahannya akan menjadi rujukan verifikasi teknis penetapan nanti.  

Kegitan yang didukung oleh Dedicated Grant Mechanism (DGM) Indonesia, dihadiri masyarakat adat dan unsur pemerintah Desa Fritu. Masyarakat adat dibagi dalam 2 kelompok yakni kelompok yang memetakan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan kelompok yang memetakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) memetakkan potensi hutan adat diatas wilayah adatnya yang mencapai total 7. 769, 46 Ha berdasarkan peta indikatif wilayah adat Fritu yang  dibuat secara partisipatif.

Pun, Peta Penggunaan lahan Wilayah Adat Fritu terdiri dari Damar dan Gaharu seluas 1.920,44 Ha; Kampung Tua seluas 3.36 Ha; Kebun Campur Seluas 2.016,38 Ha; Kebun Kelapa seluas 94,64 Ha; Mangrove seluas 30,07 Ha;  Pala Hutan dan Gaharu seluas 3.675,74 Ha; Pasir seluas 3.34; Pemukiman seluas 15.02; dan Tambang seluas 10.47 Ha. Juga dibagi dalam zonasi  Lindung dan aktivitas produksi tradiosional.

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda, menyebut wilayah masyarakat adat Fritu memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. “saya yakin, usai identifikasi dan pemetaan potensi hutan adat Fritu, akan ada banyak potensi yang menghidupi masyarakat adat Fritu selama ini dan yang akan datang, oleh karena hutan adat Fritu ini masih sangat kaya akan potensi hutannya”. Sebutnya.

Meski demikian, kata Munadi,  kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) sektor kehutanan tersebut  sudah empuk atau disesaki investasi industri ekstraktif. 5 Perusahaan pertambangan dan 1 Perusahan Kayu tumpang tindih merajai wilayah adat Fritu.

Lanjut Munadi, potensi hutan yang tak kalah menjanjijikan kesejahteraan dan keberlanjutan Masyarakat adat ini bakal disingkirkan oleh masifnya industri ektraktif perusak hutan dan menuai konflik tenurial berkepanjangan yang memiskinkan.

“Keterancaman itu menjadi nyata didepan mata dan mengakrabi masyarakat. Kemiskinan dan ketergantungan ekonomi adalah bom waktu” cetusnya.

Munadi menyerukan, Masyarakat adat Fritu tetaplah tegar dan bangkitlah yang kesekian kali mengorganisasi dirinya untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang dirampas perusahaan dan pemerintah. Wujud kebangkitan itu menurut Munadi, adalah kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal yang saat ini dilakukan pemetaan potensi hutan adat.

Munadi menjelaskan, pemetaan ini, tak sekadar jalan menempuh  pengakuan hutan adat dari negara. Tetapi, jauh melampaui itu, ialah peta potensi hutan adat ini bakal menjadi rangkaian tindakan ekonomi tanding masyarakat adat  dari rezim investasi dan pembangunanisme yang mendalilkan kesejahteraan, tapi nyatanya memandang sebelah mata hajat hidup masyarakat kebanyakan dan menyuramkan masa depan masyarakat adat.

“Petakan potensi hutan adat, perkuat budaya menanam. Sebab, menanam adalah melawan. Dan itulah kita masyarakat adat” seru lelaki yang telah mendedikasikan tenaga dan pikirannya demi masyarakat adat yang berdaulat, berdikari dan bermartabat ini.

Selain itu, Munadi juga menyinggung, gencarnya KLHK  menargetkan realisasi 12,7 Juta dalam jangka 2015-2019 untuk percepatan PS yang terdiri dari Skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK), oleh negara acapkali tidak menunjukan konsistensinya terutama sekali dalam Skema Hutan Adat.

Dengan dalil yang tak konstitusional (masyarakat adat menghambat investasi dan perluasan infrastruktur) , segelintir pelaku negara menghambat pengenyaman hak –hak masyarakat adat yang sesungguhnya adalah konsekuensi konstitusionalitas penghormatan, pengakuan, perlindungan dan pemajuan masyarakat adat.  “Tidak disahkanya RUU Masyarakat Adat adalah salah satu indikasi gejala tersebut” sentilnya.

Lanjut Munadi, sebagaimana telah dialokasikan 2,25 juta Ha Hutan  Adat dari total 12,7 Juta Ha Perhutanan Sosial, semestinya, Pemerintahan Daerah Halmahera Tengah  pro aktif mengagregasi dan mengartikulasi pengalokasian hutan adat nasioanal tersebut melalui produk hukum (Perda/SK Bupati)   pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Halmahera Tengah sebagai syarat mutlak pengusulan dan penetapan hutan adat oleh KLHK.

Menurutnya, Negara telah menyediakan sistem pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari berkelanjutan untuk masyarakat di kawasan hutan/masyarakat adat guna meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, Pemerintah patut meletakkan secara prioritas dan bersifat segera.  Sebab, tujuan utama dari PS ini adalah pemerataan dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat, disamping penyelesaian konflik tenurial hutan adat.

“Oleh karena itu, sekali lagi, pemetaan potensi hutan adat ini menjadi bagian dari proses pemenuhan hak, pengakuan, perlindungan dan pemajuan masyarakat adat dengan mengarus-utamakan keadilan dan kemakmuran serta keberlanjutan lingkungan yang lestari ini, tidak hanya menjadi perjuangan masyarakat adat, tetapi pemerintahan disegala tingkatan sejatinya mengambil peran lebih utama” tutupnya.

Sementara Kepala Adat Fritu, Noya Kore, mengatakan pemetaan potensi hutan adat Fritu ini sangat penting bagi mereka. Selain sebagai dokument, ini menjadii pengetahuan baru yang harus disadari oleh masyarakat Fritu yang menurutnya belum menyadari kekayaan pemberian berkat rahmat Tuhan dan Warisan leluhur. Kelak menjadi kewajiban diwariskan kepada anak-cucu mendatang.

Noya Kore, Atas nama masyakat adat Fritu, dirinya mengharapkan persatuan, kesadaran dan keberpihakan semua pihak. Terutama pemerintah agar menjalin hubungan kerja mempertahankan ruang hidup dan kemakmuran demi kehidupan yang layak dan kebahagian yang wajar.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Selalu memberkati dan Leluhur masyarakat adat Merestui pejuangan kita. Amin” tutupnya. (Tim AMAN)

Taman Nasional Bersedia Kerjasama dengan Masyarakat Adat Kobe melalui Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat

 

Ketua AMAN Munadi Kilkoda, saat memfasilitasi pertemuan Masyarakat Adat dengan Taman Nasional. (Dok AMAN Malut).

Kobe– Kehadiran Taman Nasional (TN) Aketajawe-Lolobata yang melingkupi Wilayah Adat Kobe didalamnya, telah menuai konflik sejak tahun 2004, saat kali pertama wilayah adat Kobe ditetapkan sebagai kawasan TN. Setelah sekian lama hingga pada beberapa waktu lalu, masyarakat adat Kobe bersepakat untuk memetakan wilayah adatnya yang di fasilitasi oleh AMAN Maluku Utara. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia.

Workshop Pengusulan Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja Hutan Adat dan Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) antara masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional menjadi langkah dan upaya untuk melerai konflik tersebut. Workhop tersebut melibatkan Taman Nasional Aketajawe Lolobata Wilayah I Weda, Pemerintah Desa, masyarakat adat Kobe dan AMAN Maluku Utara yang dilaksanakan pada (28/10) bertempat di Kantor Desa Kobe.

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda  menjelaskan, workshop ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan beberapa waktu lalu antara AMAN Maluku Utara dengan Taman Nasional di Sofifi. Dimana dalam pertemuan tersebut telah diagendakan untuk untuk pertemuan berikut dengan masyarakat adat Kobe guna membicarakan rencana kelola dan kerja wilayah adat masyarakat adat Kobe yang berada dalam kawaan Taman Nasional.

Munadi menyampaikan, setelah pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Kobe, dari luas 23 ribu hektar wilayah adat, sekitar 14 ribu hektar  wilayah adat overlay dengan kawasan Taman Nasional Blok Aketajawe.

“Pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kobe adalah perintah Konstitusi untuk melindungi dan memajukan hak-hak aasyarakat adat Kobe yang sama halnya juga dilakukan oleh Taman Nasional berdasarkan perintah Undang-Undang Kehutanan atas kepentingan konservasi” tegasnya.

Hutan adat yang tumpang tindih dengan Taman Nasional itu dibuktikan dengan adanya aktifitas social ekonomi masyarakat adat di dalamnya mulai dari berkebun, berburu dan meramu. Ketika ditetapkan menjadi Taman Nasional menurut Munadi, berimplikasi melahirkan komplent masyarakat adat. Kata dia itu menjadi cikal bakal konflik yang melibatkan masyarakat adat dan Taman Nasional setiap saat.

Kepala pimpinana Taman Nasional untuk wilayah Weda, memberikan pemahaman tentang kerja taman nasional untuk masyarakat adat. (Dok AMAN Malut)

“Situasi ini, perlu dipikirkan jalan keluarnya secara serius. Sehingga masyarakat adat Kobe kembali memiliki hak kelola yang selama ini hilang akibat sikap sepihak negara menetapkan kawasan Taman Nasional tanpa melibatkan masyarakat adat Kobe” katanya.

Oleh karena itu, workshop ini diharapkan dapat menjadi bagian dari resolusi konflik masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional. Munadi menawarkan jalan tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui skema kemitraan konservasi sampai menunggu proses penetapan hutan adat Kobe.

Sementara, Kepala Wilayah I Weda Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Raduan menjelaskan peta wilayah adat yang dibuat oleh masyarakat adat Kobe akan diproses karena masih bersifat pengusulan. Sehingga nantinya akan dilakukan pengelolaan kawasan hutan yang dapat melibatkan masyarakat adat Kobe. “pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Kobe” cetusnya.

Selain itu, Raduan juga menjelaskan dua program pengelolaan kawasan hutan yang terdiri dari Wisata berbasis hutan dengan keunikan spesies endemic dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang mengharuskan pelibatan masyarakat adat Kobe

“Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pengelolahan hutan yang mengsyaratkan masyarakat sebagai subyek dalam memerangi kesenjangan social dan ekonomi masyarakat di kawasan hutan, terutama masyarakat adat” terangnya.

Salah satu tokoh masyarakat adat Kobe, Maklun berharap proses ini dapat melahirkan jalan keluar dari konflik yang melibatkan masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional. Dia juga menyampaikan, nasib mereka sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan, harus dipertimbangkan hak-hak mereka.

“Kami butuh hutan yang sudah kami warisi dari leluhur kami secara turun-temurun demi kehidupan kami saat ini dan anak cucu kami kedepan” harapnya. (Hamdan)

Ketemu Taman Nasional, AMAN Dorong Skema Hutan Adat untuk Atasi Konflik dengan Masyarakat Adat Kobe

 

Sofifi – Sengketa tata batas Taman Nasional Blok Aketajawe dengan masyarakat adat Kobe sudah berlangsung sejak tahun 2003. Hingga saat ini sengketa tersebut belum terselesaikan. Hal tersebut mendorong perlu diselesaikan dengan memperjelas hak masyarakat adat Kobe terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 tentang Hutan Adat membuka ruang penyelesaian masalah tersebut. Memandang hal tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara bekerjasama dengan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia, mendorong proses pendampingan pada masyarakat adat Kobe melalui pemetaan wilayah adat.

Dalam pertemuan antara AMAN dengan Balai Taman Nasional (TN) Aketajawe-Lolobata yang digelar di Kantor TN Sofifi, Rabu (17/10/2018), disampaikan luasan keseluruhan serta yang tumpang tindih antara wilayah adat Kobe dengan Taman Nasional Blok Aketajawe.

“Dari peta yang dilakukan masyarakat adat Kobe, luas wilayah adat mencapai 23.950 hektar. Sementara yang overlay dengan Taman Nasional khusus blok Aketajawe 14.738 hektar,” kata Adlun Fiqri, Kepala UKP3 AMAN Malut.

Lanjut Adlun, bahwa peta tersebut masih akan di verifikasi dengan masyarakat adat Lelilef dan Weda, setelah itu baru dapat di finalisasi. “Verifikasi ini sudah dilakukan, cuma belum representasi karena sebagian belum hadir, jadi akan di verifikasi lagi”

Sementara Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Maluku Utara menyampaikan sesuai pembicaraan sebelumnya dengan berbagai pihak termasuk Taman Nasional, wilayah adat Kobe ini akan di dorong skema hutan adat, sekaligus kemitraan konservasi masyarakat adat.

“Kami memandang ini jalan masuk untuk menyelesaikan konflik tata batas wilayah adat dengan Taman Nasional” kata Munadi.

Selain itu beliau meminta respon pihak Taman Nasional terhadap luas wilayah adat yang tumpang tindih dengan Taman Nasional.

Hal tersebut direspon Lilian Komaling S.Hut, dari pihak Taman Nasional, menyebut bahwa ada perubahan dalam model pengelolaan Taman Nasional saat ini. Masyarakat sudah dilibatkan langsung. “Beda dulu masyarakat jadi objek, tapi sekarang mereka juga subjek dalam pengelolaan Taman Nasional”

Pendekatan ini menurut beliau, sudah dilakukan sejak tahun 2017 di beberapa desa yakni Pintatu, Tomares, Kobe dan Sawai Itepo. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan manfaat keberadaan Taman Nasional.

“Sehingga mereka tidak memandang Taman Nasional secara negative” kata beliau.

Hal serupa juga disampaikan Raduan, SH, Kepala Unit TN Wilayah Weda, pada intinya beliau memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan AMAN dan masyarakat adat Kobe. Bagi beliau tetap mereka menghargai putusan MK 35 yang mengembalikan hutan kepada masyarakat adat. Putusan tersebut, kata beliau itu konstitusional. Namun masih ada proses yang dilakukan agar hutan adat tersebut dikembalikan.

Terhadap hasil pemetaan itu, beliau juga berharap masing-masing pihak harus saling kerjasama, “Intinya kami hargai apa yang dihasilkan oleh teman-teman AMAN, namun karena peta ini juga belum final, untuk itu kami juga berpatokan pada hukum yang mengatur Taman Nasional, sambil menunggu kepastian hukum terhadap wilayah adat Kobe” tutupnya.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan beberapa kegiatan dilapangan untuk memastikan Konflik tata batas tersebut dapat diselesaikan. (adi)