Munadi: Konflik Terjadi Karena Hak Masyarakat Adat Tidak Diakui

Ketua AMAN Malut, Munadi Kolkoda saat jadi pembicara dalam diskusi yang di gelar di jarod. Dok AMAN

Ternate- 73 Indonesia merdeka, masyarakat adat belum sepenuhnya menikmati hasil dari kemerdekaan tersebut. Hak mereka yang diakui secara konstitusional kebanyakan diabaikan negara. Sementara sisi lain negara terus-menerus memproduksi kebijakan yang mengkebiri hak adat tersebut.

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Malut, salah satu pembicara dalam diskusi “Lemahnya Pengakuan Hukum; Masyarakat Adat Jadi Korban Pembangunan.” Diskusi yang dilaksanakan di Kafe Jarod tersebut (11/19), selain Munadi, hadir juga Arman Muhammad dari PB AMAN.

Lebih jauh Munadi menjelaskan, negara dengan kekuasaan otoritas yang dimiliki, digunakan untuk merampas hak itu dari masyarakat. “Ini yang kami tidak benarkan dan praktek semacam ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus.”

Satu demi satu kasus yang menimpah masyarakat adat di Maluku Utara disampaikan oleh Munadi. Yang terbaru kata dia kasus warga adat Wasile yang wilayah adatnya dikuasai oleh PT Mahakarya Hutan Indonesia. Akibat dari pemaksanaan kebijakan tersebut, warga Wasile harus jauh-jauh datang ke Ternate untuk menuntut keadilan.

“Seharusnya negara yang datang ke warga adat di kampung untuk melindungi mereka, bukan sebaliknya masyarakat adat yang harus mencari keadilan”

suasana diskusi yang di gelar di Cafe Jarod Kota Ternate. Dok AMAN

Lebih jauh kata Munadi, Konflik seperti ini terjadi karena tidak ada pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Beliau juga mendorong supaya kekuatan masyarakat sipil harus terus berteriak dan berada di garda terdepan untuk mengatakan bahwa yang dilakukan negara saat ini pantas untuk di koreksi, pantas untuk ditinjau kembali, pantas untuk digugat, dan pantas untuk dicabut

Pengakuan masyarakat adat menjadi salah satu cara untuk menuntaskan masalah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Hal tersebut diungkapkan Arman Muhammad, sebenarnya dengan diakui hak masyarakat adat, konflik dapat di minimalisir, “karena ada kepastian hukum disitu.”

Arman sendiri menyampaikan sesungguhnya pemerintah daerah itu segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Perda tersebut mandat konstitusi dalam pasal 18B ayat (2). Kurang lebih sudah 70 lebih produk Perda yang mengatur masyarakat adat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. “Jadi perda ini tidak bertentangan dengan hukum, karena jelas ini mandat dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945” katanya. (Adi)

Serahkan Dokumen Hutan Adat ke Dirjen PSKL, AMAN : Pemkab Halteng Segera Keluarkan Perda Masyarakat Adat

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda Saat menyerahkan Dokumen Hutan Adat Ke PSKL
Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda Saat menyerahkan Dokumen Hutan Adat Ke PSKL

TERNATE – Hutan Adat salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program Perhutanan Sosial. Program ini sebagai bagian dari pemulihan kembali hak-hak masyarakat adat yang sekian tahun lamanya ditetapkan menjadi hak negara.

Di Maluku Utara sendiri, melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Hutan Adat, tahun kemarin mengusulkan 18 wilayah yang akan di dorong dalam skema tersebut. Beberapa diantaranya sudah selesai melakukan pemetaan wilayah adat dan sebagiannya belum.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-Maluku Utara (AMAN MALUT) sebagai lembaga yang mempelopori skema tersebut, dengan dukungan yang di dapat dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia, beberapa waktu lalu (03/02/19).

Bertandang ke Sekretariat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) Maluku Utara untuk menyerahkan dua dokumen Hutan Adat yakni Komunitas Adat Kobe dan Komunitas Adat Fritu. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua POKJA PPS Achmad Zakih dan beberapa stafnya.

Munadi Kilkoda Ketua AMAN Malut dalam pertemuan tersebut menyampaikan proses penyerahan ini sudah dilengkapi dokumen spasial dan sosial yang menjadi syarat pengajuan hutan adat. Namun yang masih kurang adalah Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui keberadaan masyarakat adat. “Jadi tinggal menunggu Perda dikeluarkan oleh Pemda Halteng”

Lebih lanjut, Munadi mengatakan, tahun ini mereka upayakan Pemda Halteng segera membahas Perda tersebut.

Sementara Achmad Zakih Ketua POKJA PPS merespon baik dan berjanji akan melanjutkan dokumen tersebut ke Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. “Kita menunggu saja setelah dokumen ini kita serahkan ke Dirjen. Kita juga berharap segera dikeluarkan Perda tersebut” tutupnya. (Ruh)

Percepatan Hutan Adat, Komunitas Adat Fritu Petakan Potensi Hutan Adat

Dalam rangka mempercepat pengusulan, pengakuan dan penetapan hutan adat Fritu yang sedang berproses di Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (DIRJEN PSKL) Kementrian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK ), masyarakat adat Fritu dengan antusias melakukan  pemetaan potensi hutan adat melalui fasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara pada Senin,10 Desember 2018 di Pnu Fritu.

Pasalnya, Data Geospasial  (Peta Wilayah Adat) dan Data Sosial (Sejarah Asal Usul, Pranata  Hukum Adat, Potensi Ekonomi, Sosial Budaya,dan Kearifan Lokal) telah menjadi dokumen pengusulan percepatan dan penetapan hutan adat Fritu bersamaan dengan 18 wilayah adat di Maluku Utara yang tengah disulkan dalam program Perhutanan Sosial (PS) skema hutan adat beberapa waktu lalu . Karena itulah, Pemetaan potensi Hutan Adat Fritu dan pola pemfaatan serta pengolahannya akan menjadi rujukan verifikasi teknis penetapan nanti.  

Kegitan yang didukung oleh Dedicated Grant Mechanism (DGM) Indonesia, dihadiri masyarakat adat dan unsur pemerintah Desa Fritu. Masyarakat adat dibagi dalam 2 kelompok yakni kelompok yang memetakan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan kelompok yang memetakan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) memetakkan potensi hutan adat diatas wilayah adatnya yang mencapai total 7. 769, 46 Ha berdasarkan peta indikatif wilayah adat Fritu yang  dibuat secara partisipatif.

Pun, Peta Penggunaan lahan Wilayah Adat Fritu terdiri dari Damar dan Gaharu seluas 1.920,44 Ha; Kampung Tua seluas 3.36 Ha; Kebun Campur Seluas 2.016,38 Ha; Kebun Kelapa seluas 94,64 Ha; Mangrove seluas 30,07 Ha;  Pala Hutan dan Gaharu seluas 3.675,74 Ha; Pasir seluas 3.34; Pemukiman seluas 15.02; dan Tambang seluas 10.47 Ha. Juga dibagi dalam zonasi  Lindung dan aktivitas produksi tradiosional.

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda, menyebut wilayah masyarakat adat Fritu memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. “saya yakin, usai identifikasi dan pemetaan potensi hutan adat Fritu, akan ada banyak potensi yang menghidupi masyarakat adat Fritu selama ini dan yang akan datang, oleh karena hutan adat Fritu ini masih sangat kaya akan potensi hutannya”. Sebutnya.

Meski demikian, kata Munadi,  kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) sektor kehutanan tersebut  sudah empuk atau disesaki investasi industri ekstraktif. 5 Perusahaan pertambangan dan 1 Perusahan Kayu tumpang tindih merajai wilayah adat Fritu.

Lanjut Munadi, potensi hutan yang tak kalah menjanjijikan kesejahteraan dan keberlanjutan Masyarakat adat ini bakal disingkirkan oleh masifnya industri ektraktif perusak hutan dan menuai konflik tenurial berkepanjangan yang memiskinkan.

“Keterancaman itu menjadi nyata didepan mata dan mengakrabi masyarakat. Kemiskinan dan ketergantungan ekonomi adalah bom waktu” cetusnya.

Munadi menyerukan, Masyarakat adat Fritu tetaplah tegar dan bangkitlah yang kesekian kali mengorganisasi dirinya untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang dirampas perusahaan dan pemerintah. Wujud kebangkitan itu menurut Munadi, adalah kemandirian ekonomi berbasis kearifan lokal yang saat ini dilakukan pemetaan potensi hutan adat.

Munadi menjelaskan, pemetaan ini, tak sekadar jalan menempuh  pengakuan hutan adat dari negara. Tetapi, jauh melampaui itu, ialah peta potensi hutan adat ini bakal menjadi rangkaian tindakan ekonomi tanding masyarakat adat  dari rezim investasi dan pembangunanisme yang mendalilkan kesejahteraan, tapi nyatanya memandang sebelah mata hajat hidup masyarakat kebanyakan dan menyuramkan masa depan masyarakat adat.

“Petakan potensi hutan adat, perkuat budaya menanam. Sebab, menanam adalah melawan. Dan itulah kita masyarakat adat” seru lelaki yang telah mendedikasikan tenaga dan pikirannya demi masyarakat adat yang berdaulat, berdikari dan bermartabat ini.

Selain itu, Munadi juga menyinggung, gencarnya KLHK  menargetkan realisasi 12,7 Juta dalam jangka 2015-2019 untuk percepatan PS yang terdiri dari Skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK), oleh negara acapkali tidak menunjukan konsistensinya terutama sekali dalam Skema Hutan Adat.

Dengan dalil yang tak konstitusional (masyarakat adat menghambat investasi dan perluasan infrastruktur) , segelintir pelaku negara menghambat pengenyaman hak –hak masyarakat adat yang sesungguhnya adalah konsekuensi konstitusionalitas penghormatan, pengakuan, perlindungan dan pemajuan masyarakat adat.  “Tidak disahkanya RUU Masyarakat Adat adalah salah satu indikasi gejala tersebut” sentilnya.

Lanjut Munadi, sebagaimana telah dialokasikan 2,25 juta Ha Hutan  Adat dari total 12,7 Juta Ha Perhutanan Sosial, semestinya, Pemerintahan Daerah Halmahera Tengah  pro aktif mengagregasi dan mengartikulasi pengalokasian hutan adat nasioanal tersebut melalui produk hukum (Perda/SK Bupati)   pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Halmahera Tengah sebagai syarat mutlak pengusulan dan penetapan hutan adat oleh KLHK.

Menurutnya, Negara telah menyediakan sistem pemanfaatan dan pengelolaan hutan lestari berkelanjutan untuk masyarakat di kawasan hutan/masyarakat adat guna meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, Pemerintah patut meletakkan secara prioritas dan bersifat segera.  Sebab, tujuan utama dari PS ini adalah pemerataan dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat, disamping penyelesaian konflik tenurial hutan adat.

“Oleh karena itu, sekali lagi, pemetaan potensi hutan adat ini menjadi bagian dari proses pemenuhan hak, pengakuan, perlindungan dan pemajuan masyarakat adat dengan mengarus-utamakan keadilan dan kemakmuran serta keberlanjutan lingkungan yang lestari ini, tidak hanya menjadi perjuangan masyarakat adat, tetapi pemerintahan disegala tingkatan sejatinya mengambil peran lebih utama” tutupnya.

Sementara Kepala Adat Fritu, Noya Kore, mengatakan pemetaan potensi hutan adat Fritu ini sangat penting bagi mereka. Selain sebagai dokument, ini menjadii pengetahuan baru yang harus disadari oleh masyarakat Fritu yang menurutnya belum menyadari kekayaan pemberian berkat rahmat Tuhan dan Warisan leluhur. Kelak menjadi kewajiban diwariskan kepada anak-cucu mendatang.

Noya Kore, Atas nama masyakat adat Fritu, dirinya mengharapkan persatuan, kesadaran dan keberpihakan semua pihak. Terutama pemerintah agar menjalin hubungan kerja mempertahankan ruang hidup dan kemakmuran demi kehidupan yang layak dan kebahagian yang wajar.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Selalu memberkati dan Leluhur masyarakat adat Merestui pejuangan kita. Amin” tutupnya. (Tim AMAN)

Taman Nasional Bersedia Kerjasama dengan Masyarakat Adat Kobe melalui Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat

 

Ketua AMAN Munadi Kilkoda, saat memfasilitasi pertemuan Masyarakat Adat dengan Taman Nasional. (Dok AMAN Malut).

Kobe– Kehadiran Taman Nasional (TN) Aketajawe-Lolobata yang melingkupi Wilayah Adat Kobe didalamnya, telah menuai konflik sejak tahun 2004, saat kali pertama wilayah adat Kobe ditetapkan sebagai kawasan TN. Setelah sekian lama hingga pada beberapa waktu lalu, masyarakat adat Kobe bersepakat untuk memetakan wilayah adatnya yang di fasilitasi oleh AMAN Maluku Utara. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia.

Workshop Pengusulan Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja Hutan Adat dan Kemitraan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) antara masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional menjadi langkah dan upaya untuk melerai konflik tersebut. Workhop tersebut melibatkan Taman Nasional Aketajawe Lolobata Wilayah I Weda, Pemerintah Desa, masyarakat adat Kobe dan AMAN Maluku Utara yang dilaksanakan pada (28/10) bertempat di Kantor Desa Kobe.

Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda  menjelaskan, workshop ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan beberapa waktu lalu antara AMAN Maluku Utara dengan Taman Nasional di Sofifi. Dimana dalam pertemuan tersebut telah diagendakan untuk untuk pertemuan berikut dengan masyarakat adat Kobe guna membicarakan rencana kelola dan kerja wilayah adat masyarakat adat Kobe yang berada dalam kawaan Taman Nasional.

Munadi menyampaikan, setelah pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Kobe, dari luas 23 ribu hektar wilayah adat, sekitar 14 ribu hektar  wilayah adat overlay dengan kawasan Taman Nasional Blok Aketajawe.

“Pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kobe adalah perintah Konstitusi untuk melindungi dan memajukan hak-hak aasyarakat adat Kobe yang sama halnya juga dilakukan oleh Taman Nasional berdasarkan perintah Undang-Undang Kehutanan atas kepentingan konservasi” tegasnya.

Hutan adat yang tumpang tindih dengan Taman Nasional itu dibuktikan dengan adanya aktifitas social ekonomi masyarakat adat di dalamnya mulai dari berkebun, berburu dan meramu. Ketika ditetapkan menjadi Taman Nasional menurut Munadi, berimplikasi melahirkan komplent masyarakat adat. Kata dia itu menjadi cikal bakal konflik yang melibatkan masyarakat adat dan Taman Nasional setiap saat.

Kepala pimpinana Taman Nasional untuk wilayah Weda, memberikan pemahaman tentang kerja taman nasional untuk masyarakat adat. (Dok AMAN Malut)

“Situasi ini, perlu dipikirkan jalan keluarnya secara serius. Sehingga masyarakat adat Kobe kembali memiliki hak kelola yang selama ini hilang akibat sikap sepihak negara menetapkan kawasan Taman Nasional tanpa melibatkan masyarakat adat Kobe” katanya.

Oleh karena itu, workshop ini diharapkan dapat menjadi bagian dari resolusi konflik masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional. Munadi menawarkan jalan tengah untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui skema kemitraan konservasi sampai menunggu proses penetapan hutan adat Kobe.

Sementara, Kepala Wilayah I Weda Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Raduan menjelaskan peta wilayah adat yang dibuat oleh masyarakat adat Kobe akan diproses karena masih bersifat pengusulan. Sehingga nantinya akan dilakukan pengelolaan kawasan hutan yang dapat melibatkan masyarakat adat Kobe. “pada prinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Kobe” cetusnya.

Selain itu, Raduan juga menjelaskan dua program pengelolaan kawasan hutan yang terdiri dari Wisata berbasis hutan dengan keunikan spesies endemic dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang mengharuskan pelibatan masyarakat adat Kobe

“Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pengelolahan hutan yang mengsyaratkan masyarakat sebagai subyek dalam memerangi kesenjangan social dan ekonomi masyarakat di kawasan hutan, terutama masyarakat adat” terangnya.

Salah satu tokoh masyarakat adat Kobe, Maklun berharap proses ini dapat melahirkan jalan keluar dari konflik yang melibatkan masyarakat adat Kobe dengan Taman Nasional. Dia juga menyampaikan, nasib mereka sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada kawasan hutan, harus dipertimbangkan hak-hak mereka.

“Kami butuh hutan yang sudah kami warisi dari leluhur kami secara turun-temurun demi kehidupan kami saat ini dan anak cucu kami kedepan” harapnya. (Hamdan)

Ketemu Taman Nasional, AMAN Dorong Skema Hutan Adat untuk Atasi Konflik dengan Masyarakat Adat Kobe

 

Sofifi – Sengketa tata batas Taman Nasional Blok Aketajawe dengan masyarakat adat Kobe sudah berlangsung sejak tahun 2003. Hingga saat ini sengketa tersebut belum terselesaikan. Hal tersebut mendorong perlu diselesaikan dengan memperjelas hak masyarakat adat Kobe terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 tentang Hutan Adat membuka ruang penyelesaian masalah tersebut. Memandang hal tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara bekerjasama dengan Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia, mendorong proses pendampingan pada masyarakat adat Kobe melalui pemetaan wilayah adat.

Dalam pertemuan antara AMAN dengan Balai Taman Nasional (TN) Aketajawe-Lolobata yang digelar di Kantor TN Sofifi, Rabu (17/10/2018), disampaikan luasan keseluruhan serta yang tumpang tindih antara wilayah adat Kobe dengan Taman Nasional Blok Aketajawe.

“Dari peta yang dilakukan masyarakat adat Kobe, luas wilayah adat mencapai 23.950 hektar. Sementara yang overlay dengan Taman Nasional khusus blok Aketajawe 14.738 hektar,” kata Adlun Fiqri, Kepala UKP3 AMAN Malut.

Lanjut Adlun, bahwa peta tersebut masih akan di verifikasi dengan masyarakat adat Lelilef dan Weda, setelah itu baru dapat di finalisasi. “Verifikasi ini sudah dilakukan, cuma belum representasi karena sebagian belum hadir, jadi akan di verifikasi lagi”

Sementara Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Maluku Utara menyampaikan sesuai pembicaraan sebelumnya dengan berbagai pihak termasuk Taman Nasional, wilayah adat Kobe ini akan di dorong skema hutan adat, sekaligus kemitraan konservasi masyarakat adat.

“Kami memandang ini jalan masuk untuk menyelesaikan konflik tata batas wilayah adat dengan Taman Nasional” kata Munadi.

Selain itu beliau meminta respon pihak Taman Nasional terhadap luas wilayah adat yang tumpang tindih dengan Taman Nasional.

Hal tersebut direspon Lilian Komaling S.Hut, dari pihak Taman Nasional, menyebut bahwa ada perubahan dalam model pengelolaan Taman Nasional saat ini. Masyarakat sudah dilibatkan langsung. “Beda dulu masyarakat jadi objek, tapi sekarang mereka juga subjek dalam pengelolaan Taman Nasional”

Pendekatan ini menurut beliau, sudah dilakukan sejak tahun 2017 di beberapa desa yakni Pintatu, Tomares, Kobe dan Sawai Itepo. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan manfaat keberadaan Taman Nasional.

“Sehingga mereka tidak memandang Taman Nasional secara negative” kata beliau.

Hal serupa juga disampaikan Raduan, SH, Kepala Unit TN Wilayah Weda, pada intinya beliau memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan AMAN dan masyarakat adat Kobe. Bagi beliau tetap mereka menghargai putusan MK 35 yang mengembalikan hutan kepada masyarakat adat. Putusan tersebut, kata beliau itu konstitusional. Namun masih ada proses yang dilakukan agar hutan adat tersebut dikembalikan.

Terhadap hasil pemetaan itu, beliau juga berharap masing-masing pihak harus saling kerjasama, “Intinya kami hargai apa yang dihasilkan oleh teman-teman AMAN, namun karena peta ini juga belum final, untuk itu kami juga berpatokan pada hukum yang mengatur Taman Nasional, sambil menunggu kepastian hukum terhadap wilayah adat Kobe” tutupnya.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan beberapa kegiatan dilapangan untuk memastikan Konflik tata batas tersebut dapat diselesaikan. (adi)

 

Demi Merawat Masa Depan Anak Cucu, Warga Wasile Selatan Sepakat Tolak Sawit

Pemuda Wasile memasang Spanduk Tolak Wasit. (Dok AMAN Malut)

(Catatan Lapangan Tim AMAN)

Ekspansi perkebunan sawit di Maluku Utara terus berlangsung masif. Setelah Gane dan Banemo, kali ini, tanaman rakus air ini akan masuk di ke kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara. Wilayah yang menjadi sasaran pun adalah wilayah adat yang telah di kuasai masyarakat adat sejak republik ini belum merdeka. Adalah PT. Dede Gandasuling (DGS), yang berafiliasi dengan PT Api Metra Palma (Medco Group), salah satu perusahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung Bupati Halmahera Timur menerbitkan izin lokasi seluas 19.808 hektar sebagaimana surat Nomor: 188.45/147/525.26/2007.

Badan Pertanahan Nasional pun telah menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU), untuk tahap pertama dengan luas 7.797 hektar. Sementara 2.500 hektar dari luas HGU tersebut menjadi target pertama pada 2018 ini masuk dalam perencanaan land clearing. 5 desa, Loleba, Tanure, Yawal, Waijoi, dan Jikomoi dengan ribuan penduduk yang hidup di wilayah tersebut terancam kehilangan akses pada tanah dan hutan.

Perusahan baru diketahui masyarakat ketika hendak mengurus sertifikat tanah perkebunan di BPN. Pihak BPN berdalil sertifikat tersebut tidak bisa diterbitkan karena tumpang tindih dengan HGU perusahan. Sontak mengundang respon beragam dari masyarakat yang ada di 5 desa. Mereka merasa tidak dihormati oleh pemerintah daerah dan perusahan. Selama ini tidak pernah dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terhadap rencana masuknya perusahan tersebut.

Warga Wasile, pemutaran Film Asimetris, Film tentang dampak Sawit. (Dok AMAN Malut)

Demo pun dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes mereka terhadap rencana perkebunan sawit. Beberapa karyawan perusahan yang ada di lokasi di usir keluar dari Wasile. Sementara alat-alat berat yang akan dipergunakan untuk land clearing ditahan oleh warga.

Baca Juga: Pernyataan Sikap Solidaritas Masyarakat Halteng Tolak Sawit

Hari itu, Senin 03 September 2018, tim AMAN di pimpin Hamdan dan Yulia Pihang menempuh perjalanan menuju Jikomoi. Di lokasi mereka bertemu dengan kelompok massa aksi yang dipimpin langsung Jens Komo-Komo, Koordinator Front Masyarakat Wasile Menggugat (FMWM). Jens dalam orasi mengatakan kehadiran perusahan hanya merampas lahan perkebunan warga. “Ini penindasan yang dilakukan perusahan, sehingga masyarakat perlu bangkit untuk melakukan perlawanan” katanya.

Senada dengan sikap tolak diatas, salah satu tokoh adat Loleba, Dominggus Kariang (59) menyesal dengan sikap kepala desa yang sepihak mendukung perkebunan sawit. “Kalau saya hitung, hanya sekitar 10 kepala keluarga yang ikut terima kelapa sawit, itupun karena mereka keluarga dekat Kades dan mengaku pernah kerja di perkebunan sawit,” katanya.

Dominggus juga menyampaikan, masyarakat Wasile ini sudah lama mengolah tanaman kelapa, pala dan cengkeh untuk memenuhi kebutuhan hari-hari mereka, “Hasil kebun ini mereka bisa sekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi, maupun membangun rumah.”

Dominggus begitu khawatir jika semua yang mereka miliki tersebut digantikan dengan kelapa sawit. Tanaman tersebut tidak menjamin kelangsungan hidup mereka dan anak cucu kedepan. Bagi dia, jika tanaman kelapa diganti dengan sawit, di tengah jangka waktu penanam ke panen, mereka akan kerja apa. “kami menolak karena demi anak cucu jangan sampai mereka susah” tegasnya.

Mata pencaharian sebagai Nelayan, menjadi Nelayan cukup untuk menghidupi keluarga. (Dok AMAN Malut)

Wasile Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu penghasil ikan teridaerah penghasil kelapa dalam, maupun tanaman pala dan cengkeh. Selain bekerja di sektor perkebunan, warga juga mengusahakan perikanan tangkap dengan menggunakan perahu “bagan” untuk menangkap ikan teri dan cumi. Produksi ikan teri di wilayah tersebut cukup tinggi mencapai 1,4 ton per 14 hari kerja, (Sumber: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Nov. 2017).

Kerja bagan ini dilakukan kelompok laki-laki, nanti pengeringan dilakukan oleh kelompok perempuan. Setiap pagi hari kelompok perempuan ini berbondong-bondong mengeringkan ikan teri dan cumi hasil tangkapan suami mereka. “Ini kebiasaan yang setiap pagi dilakukan perempuan disini” kata beberapa perempuan yang ditemui pada saat sedang menjemur ikan teri.

Informasi yang di dapat, hampir rata-rata masyarakat yang ada di desa-desa ini memiliki profesi utama sebagai petani kebun dan nelayan tangkap. Biasanya jika sudah habis panen kelapa, mereka akan berganti profesi sebagai nelayan. Rotasi pekerjaan ini dilakukan untuk menjaga supaya mereka tetap memiliki pendapatan ekonomi. Daerah ini juga dikenal penghasil padi, data Pemkab Haltim 2018 menyebut 756 ton padi setiap tahun di produksi di wilayah ini, belum lagi 70 ton jagung, 119 ton ubi kayu (singkong), 1.180 ton kacang-kacangan (kacang tanah, kedelai dan kacang hijau), 14,83 ton bawang merah, serta sayur-sayuran palawija serta buah-buahan.

Kehadiran perusahan ini kata kepala desa Loleba Amos Werimon dapat mengurangi pengangguran juga menurunkan angka kriminalitas yang terjadi di kampung. Kepala desa ini berdalil jangan sampai perusahan menuntut secara hukum kepada masyarakat karena dipaksakan cabut dari wilayah ini. “Saya terima perusahan ini supaya mensejahterakan masyarakat di kampung ini” kata beliau pada saat tim AMAN menemui di lapangan.

Kaya akan Kelapa Dalam, Selain dijadikan Kopra para perempuan mengolahnya menjadi bahan baku minyak Goreng, minyak Goreng Kelapa jadi andalan sebagian besar masyarakat Maluku Utara. (Dok AMAN Malut)

Sikap yang sama juga di tunjukan kades Yawal, Ferdinand, katanya sawit tidak punya dampak buruk terhadap lingkungan. Justru sawit lebih bagus dari kelapa dalam. “Saya dukung karena ada 20 persen lahan sawit di miliki masyarakat. Ini akan sejahterakan masyarakat”

Baca Juga: Tolak Sawit di Halmahera, dari Wabup sampai Anggota DPRD Tandatangani Dukungan

Pandangan yang berbeda justru datang dari kepala desa Tenure, Jikomoi dan Waijoi, mereka bersama-sama sepakat menolak kehadiran perusahan sawit ini karena keberadaannya mengancam hidup masyarakat. “Coba bayangkan HGU perusahan sampai di kebun dan kampung. Bagaimana kami mau berkebun dan bikin perluasan kampung, jika areal ini sudah jadi milik pihak lain” ungkap kades Tanure Apner Pulu.

Dirinya sangat menyesalkan PT. DGS yang tidak pernah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat.  Dia berharap kepada Pemerintah segera mengambil langkah-langkah solutif. Pemerintah terkesan melakukan pembiaraan terhadap masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Wasile Selatan.

“Pada prinsipnya, kami tetap menolak perkebunan sawit PT. DGS dan minta pemerintah memberi perhatian terhadap hasil perkebunan kami.” tegasnya.

Pertemuan masyarakat dengan pihak DPRD Provinsi, warga tetap menolak kehadiran sawit. (Dok AMAN Malut).

Senada dengan itu kades Jikomoi, Septon Djojon pun mengatakan, pada tahun 2013,  pernah ada dua kali sosilalisasi terkait masalah rencana perkebunan sawit oleh Medco Agro (Group perusahaan Sawit yang didalamnya juga terdapat PT. DGS ), namun masyarakat tetap bersih keras  menolak. Sejauh ini, kata dia, PT. DGS belum pernah melakukan soslialisasi secara langsung kepada masyarakat. Bagi dia, apa yang dilakukan oleh PT. DGS adalah perampasan lahan serta menganggap remeh masyarakat yang punya kebun di wilayah tersebut. “Pemerintah secepatnya mencabut Izin HGU yang telah mencakup wilayah masyarakat tersebut, Jangan sampai ini menjadi konflik berkepanjangan” tegasnya.

Dari penelusuran yang dilakukan AMAN, perusahan ini selain melakukan kegiatan perkebunan sawit, juga memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015. Perusahan ini juga pernah bekerjasama dengan CV. Bangkit Jaya Bersama untuk melakukan penebangan kayu diatas lahan konsesi kurang lebih 1.000 hektar milik PT DGS. Progress IPK ini pun dilaporkan setiap tahun. Dalam banyak kasus perkebunan sawit, kebanyakan HGU menjadi alat untuk pengambilan kayu di wilayah tersebut.

Hingga saat ini kondisi lapangan tidak stabil, masyarakat terus berjaga-jaga di pesisir pantai untuk menghadang pembongkaran alat berat perusahan PT DGS. Penjagaan ini dilakukan secara bergiliran pada 5 kampung yang menolak. Keterangan dari warga, alat-alat perusahan terpaksa di daratkan kecamatan Wasile, di Base Camp salah satu perusahaan tambang. (Hamdan)

Masyarakat Adat Fritu Dan AMAN Demo PT BPN Mengenai Ekplorasi.

Aksi warga Fritu di areal pertambangan beberapa waktu lalu

WEDA – Masyarakat Adat Fritu Dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Halteng mengelar aksi diareal perusahan PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) yang berada di desa Sepo kecamatan weda utara kabupaten Halmahera tengah,(Halteng) pada senin,(3/9/2018).

dalam aksi ini,Masa menuntut PT. BPN menghentikan sementara kegiatan produksi yang sedang berjalan, sebelum ada kesepakatan pihak perusahan dengan masyarakat tentang royalti Desa Fritu dan hak-hak terkait lingkungan yang bersih ,” ungkap korlap Arkipus Kore kepada kabar malut.

Selama ini perusahan tidak mengindahkan apa yang menjadi keinginan warga dalam melakukan eksplorasi, pihak perusahan seenaknya melakukan kegiatan tanpa ada sosialisai terlebih dahulu  apa lagi, perusahan beroperasi di dalam wilayah adat Fritu. kami butuh di hargai sebagai pemilik hak ulayat, ungkap Arkipus Ketua AMAN Halteng.

Hal senada juga di sampaikan Pemuda Yoksan Kore,   masyarakat  bersama  AMAN sudah beberapa kali menyurat kepada pihak perusahan,tapi perusahan tidak merespon apa yang menjadi keinginan kami. ” Harus ada sosialisasi sebelum perusahan melakukan Operasi, apalagi kami adalah masyarakat yang akan menerima dampak dari perusahan ini”.

Aksi demo yang berlangsung sempat dilarang bahkan bersih tegang dengan Babinsa Desa Wale dan Babinsa Desa Fritu karena dianggap tidak memiliki izin dari kepolisiaan,(polres halteng) hanya saja mereka meminta masa aksi jangan melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.

Atas aksi ini, masyarakat memboikot dengan cara memalang jalan di camp 1 sepo dan camp jalan menuju gunung sampai adanya kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat adat Fritu. Masyarakat adat Fritu melarang pihak perusahaan atau siapapun melakukan kegiatan dan membuka palang jalan sebelum ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat Desa fritu.

Masa aksipun diberikan kesempatan untuk bertemu dengan pihak perusahan, dalam memyampaikan tuntutannya pihak perusahan menjanjikan dalam waktu dekat akan bertemu dengan masyarakat adat bersama dengan pemerintahan desa untuk menyikapi tuntutan masyarakat adat Fritu. (*).

Sumber: https://kabarmalut.co.id/2018/09/03/masyarakat-fritu-dan-aman-demo-pt-bhakti-pertiwi-nusantara/

SIARAN PERS : Wilayah Adat Fondasi untuk Ketahanan Pangan Bangsa

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meluncurkan aplikasi media social AMAN. sebagai Portal Media Sosial isu Masyarakat Adat

Jakarta, AMAN.or.id  Memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia pada 9 Agustus, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta semua pihak untuk turut membantu mempertahankan dan melindungi wilayah adat karena  termasuk fondasi utama kemandirian dan kedaulatan pangan suatu bangsa.

AMAN menyatakan selama ini wilayah adat (tanah, hutan, dan laut) menjadi sumber pangan bagi masyarakat adat dan juga masyarakat di suatu daerah. Akses dan  kepemilikan terhadap wilayah adat yang merupakan sumber kehidupan harus dilindungi dan dijaga termasuk melalui Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Jika wilayah adat dirampas, maka fondasi kemandirian dan kedaulatan pangan akan goyah.

Berdasarkan hal tersebut AMAN memperingati HIMAS 2018 dengan mengangkat tema Masyarakat Adat: di Titik Mana Sekarang?Konferensi pers mengenai HIMAS 2018 digelar Kamis (9/8) dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kasmita Widodo, dan Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Aferi S. Fudail.

Saat ini AMAN telah beranggotakan 2.373 komunitas adat dan dengan populasi lebih dari 18 juta individu masyarakat adat Indonesia. Mereka memilki kekayaan pangan dan kuliner yang begitu banyak dengan cita rasa yang luar biasa. Masakan tradisional masyarakat adat adalah salah satu bagian dari identitas kultural masyarakat adat. Semua sumber bahan untuk pangan dan kuliner tersebut didapat dari wilayah adat, bukan dari impor.

Menurut Rukka Sombolinggi, wilayah adat memiliki hubungan langsung dengan kemandirian dan kedaulatan masyarakat adat dan bangsa ini. “Beragam jenis varietas tumbuhan pangan dan pengetahuan tradisional mengenai berjenis-jenis pangan hanya dapat dipertahankan jika wilayah adat seperti tanah dan hutan adat tetap ada, tidak dirampas dan tidak berubah,” kata dia

Selain sebagai sumber pangan, wilayah adat juga penyimpan cadangan karbon yang penting bagi Indonesia dan masyarakat internasioal dalam menghadapi perubahan iklim. AMAN mencatat jumlah karbon di wilayah adat sebesar 5,44 miliar ton/ha dengan perincian 3,99 miliar ton/ha karbon dalam tanah dan 1,17 miliar ton/ha karbon tegakan serta 266,07 juta ton/ha. AMAN mendukung penuh komitmen Indonesia terkait perubahan iklim.

Rukka mengatakan kehadiran UU Masyarakat Adat yang sudah lama diperjuangkan sangat penting untuk melindungi masyarakat adat dan wilayah adat. Kehadiran UU tersebut juga akan berdampak pada kemandirian dan kedaulatan pangan bangsa ini. “Pada beberapa bulan lalu Presiden telah mengeluarkan SUPRES yang menunjuk Kemendagri sebagai Koordinator pembahasan RUU Masyarakat Adat bersama DPR. Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Desa dan PDT, serta Kementerian KKP sebagai anggota dari perwakilan pemerintah yang turut terlibat di dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat, dan kita patut menyambut baik perkembangan ini,” kata dia.

Selain melalui UU, AMAN berupaya melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat dengan menghadirkan Satu Peta Rakyat Indonesia. Peta tersebut berisi peta-peta wilayah adat yang dibuat melalui pemetaan partisipatif. Saat ini AMAN beserta jaringannya telah berhasil mempetakan 9,65 juta hektar wilayah adat di seluruh Nusantara dan diharapkan bisa diakui serta dimasukkan dalam Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Dengan demikian, untuk meningkatkan capaian pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, AMAN mencatat, dari luasan 9,65 juta hektar wilayah adat yang sudah terpetakan tersebut, terdapat seluas 5,95 juta hektar (62%) tanpa perijinan (clear and clean) yang seharusnya dapat segera diakui dan ditetapkan.

Selain itu,  keberadaan wilayah adat seluas 1,2 juta ha dari 51 wilayah adat yang telah ditetapkan melalui Perda atau SK Bupati dapat segera diintegrasikan dalam Kebijakan Satu Peta. Selanjutnya, secara keseluruhan peta-peta wilayah adat dikompilasi oleh Sekretariat Pelaksana Kebijakan Satu Peta untuk menjadi bahan sinkronisasi dan integrasi tahap berikutnya. Tidak adanya peta wilayah adat yang terintgrasi dan dipublikasikan dalam portal Kebijakan Satu Peta, sesungguhnya mengingkari tujuan dibangunnya Satu Peta ini, yaitu untuk penyelesaian tumpang tindih penguasaan lahan dan keterbukaan informasi publik terkait dengan perencanaan pembangunan

Kasmita Widodo mengatakan pemerintah seharusnya melihat peta-peta yang dihasilkan masyarakat sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. “Masyarakat adat sebenarnya sudah menyediakan peta wilayah adatnya dengan metode pemetaan partisipatif yang didukung oleh berbagai organisasi sipil di Indonesia. Peta wilayah adat secara reguler disampaikan kepada pemerintah sejak tahun 2012, termasuk kepada Kemendagri, KLHK, ATR/BPN dan BIG”, lanjut Kasmita.

Tak hanya meluncurkan Satu Peta Rakyat Indonesia, pada peringatan HIMAS 2018 AMAN juga meluncurkan aplikasi media social AMAN,  sebagai portal media sosial isu masyarakat adat yang dapat diakses oleh publik secara luas.

Tanggal 9 Agustus merupakan Hari Masyarakat Adat Sedunia (International Day of the World’s Indigenous Peoples) berdasarkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 1994. Sejak itu, setiap 9 Agustus diperingati dan dirayakan sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia, oleh PBB dan Masyarakat Adat di berbagai negara termasuk Indonesia.

Sumber: http://www.aman.or.id/siaran-pers-wilayah-adat-fondasi-untuk-ketahanan-pangan-bangsa/